Kebijakan Pengalihan Penyaluran Dana BOS melalui Transfer ke Daerah Tahun 2011 Nina Sardjunani Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia,

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
Advertisements

MONITORING DAN SUPERVISI
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan dan Biaya berbasis Akrual
Pengaturan BOS 2012 dalam PMK Kementerian Keuangan R.I. Disampaikan oleh: Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian.
BAHAN PRESENTASI A. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BOS 2012 B
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
LOGO PENYESUAIAN RAPBA TAHUN 2012 Banda Aceh, 18 Nopember
PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2011 Disampaikan Sosialisasi Program BOS 2011 di Hotel Sahid Jakarta Tanggal Desember 2010.
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
ALPEKA BOS TS LEMBAR KERJA.
dan Laporan Keuangan BOS
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
Ketua PGRI Cabang Rambipuji Kab.Jember
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
KEUANGAN UJIAN NASIONAL
Alur Kegiatan Workshop
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pelayanan Standard Minimun
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
MoU SUBSIDI UJIAN NASIONAL
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Pengelolaan Dana Hibah
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
KEBIJAKAN BOS TA 2015 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2015
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Disampaikan pada acara :
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
ASISTENSI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN JUMLAH SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
WORKSHOP PENDATAAN BOS TAHUN 2015
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PENGELOLAAN DANA BOS.
Pengelolaan Hibah Daerah
Tata Kelola Keuangan Sekolah
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Transcript presentasi:

Kebijakan Pengalihan Penyaluran Dana BOS melalui Transfer ke Daerah Tahun 2011 Nina Sardjunani Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia, Bappenas Sosialisasi BOS, Kemdiknas, Jakarta, 29 Desember 2010.

SISTEMATIKA 2 A. PENDAHULUAN B. DATA BOS TAHUN 2010 DAN PERKEMBANGANNYA C. SASARAN PELAKSANAAN BOS TAHUN 2011 D. LANDASAN PENGALIHAN DANA BOS E. MEKANISME PENYALURAN DANA F. MONITORING DAN EVALUASI

A. PENDAHULUAN 3 RPJMN  pemantapan/ rasionalisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung fokus prioritas peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. BOS telah dilaksanakan sejak tahun 2005, untuk membebaskan biaya pendidikan pada satuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain sehingga siswa memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu sampai tamat (menyelesaikan SMP-MTs) dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun.

B. DATA BOS TAHUN 2010 DAN PERKEMBANGANNYA 4 Tahun 2010, jumlah siswa sasaran BOS adalah 43,77 juta, masing-masing 37,59 juta siswa sekolah umum dan 6,18 juta siswa madrasah. Total alokasi dana BOS Rp 19,26 trilyun.

Status Perkembangan Penyaluran Dana BOS 2010 Tk.SD/SDLB (status 2 Desember 2010) Total Dana BOS Dekon 2010 (Tidak termasuk buffer) Rp ,-  siswa Jawa dan BaliRp ,- Selain Jawa dan BaliRp ,- Alokasi Buffer PusatRp ,- Total BOS Dekon tersalurkan ke sekolah (Tidak termasuk buffer) Rp ,- (99,99%) Jawa dan BaliRp ,- (98,68%) Selain Jawa dan BaliRp ,- (101,42%) Buffer Tambahan saat PSBRp ,- (13,47%) Total Dana belum cairRp

Status Perkembangan Penyaluran Dana BOS 2010 Tk.SMP (Status 20 Desember 2010) Total Alokasi 2010 (Tidak termasuk buffer) Rp ,-  siswa Jawa dan BaliRp ,- Selain Jawa dan BaliRp ,- Alokasi Buffer PusatRp ,- Total BOS Dekon tersalurkan ke sekolah (Tidak termasuk buffer) Rp ,- (99,57%) Jawa dan BaliRp ,- (99,51%) Selain Jawa dan BaliRp ,- (99,65) Buffer Tersalurkan saat PSBRp ,- (5,85%) Total Sisa DanaRp

C. SASARAN PELAKSANAAN BOS SASARAN DAN ANGGARAN TA.2011 Tahun 2011 (APBN 2011), anggaran dan sasaran BOS adalah: a. Dana sebesar Rp ,0 miliar terdiri dari: (a) Dana BOS sebesar Rp ,0 miliar; (b) dana cadangan Rp.545,9 miliar. b. Dana bantuan operasional sekolah tersebut untuk siswa SD/SDLB dan siswa SMP/SMPLB.

D. LANDASAN PENGALIHAN DANA BOS 8 1. RKP 2011, mekanisme penyaluran dana BOS direncanakan mengikuti pola desentralisasi dengan pertimbangan: (i) Sesuai dengan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah; dan (ii) Arah kebijakan RKP 2011 tentang Transfer Daerah:..” pada tahun 2011 dana BOS yang selama ini dialokasikan melalui anggaran Kemendiknas, akan dipindahkan ke dana penyesuaian, dimana dana BOS tersebut akan disalurkan langsung dari kas Negara ke kas daerah, kemudian akan disalurkan ke rekening sekolah dengan mengikuti mekanisme APBD..”.

D. LANDASAN PENGALIHAN DANA BOS lanjutan … Disepakati bahwa dana BOS nantinya akan dialihkan melalui mekanisme “transfer ke daerah” yaitu : (i) di dalam struktur APBN akan dimasukkan ke dalam kelompok Dana Penyesuaian; dan (ii) dana BOS akan dikirim dari kas Negara ke kas daerah, kemudian akan disalurkan ke rekening sekolah dengan mengikuti mekanisme APBD. 3. Rencana pengalihan dana Bos ke daerah pada dasarnya merupakan stimulus bagi daerah dan BUKAN PENGGANTI (substitute) dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan.

E. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN BOS 2011 Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang merupakan proses pendesentralisasikan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan serta mengikutsertakan keterlibatan masyarakat. Meningkatkan tanggung-jawab pemda dalam pendanaan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan dasar 9 tahun tanpa memungut biaya. Mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang tercermin dalam alokasi anggaran di Pusat dan Daerah Penyaluran dana BOS ke sekolah dalam bentuk uang tunai (bukan barang) dan tepat waktu dan tepat jumlah. 10

F. MEKANISME PENYALURAN DANA 11 MEKANISME BOS 2010

MEKANISME BOS 2011 PPKD SKPD Pendidikan Rekening Kas Umum Daerah BUD Penetapan DPA-SKPD/ DPA-PPKD Kepala Daerah Menunjuk Pejabat KPA & BPP Menerbitkan SP2D BPP Dinas Pendidikan menerima Dana BOS dr BUD langsung ditransfer ke Sekolah Negeri Rekening Kas Umum Negara Verifikasi, Jumlah Siswa dr Kemdiknas Mengajukan SPP Sekolah Negeri/PBPP Sekolah Swasta KPA BPP Menerbitkan SPM Bank Persepsi 3a 3b 4 Dana BOS utk sekolah swasta dlm bentuk Hibah dituangkan dlm Naskah Perjanjian Hibah Daerah PPKD: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah SKPD: Satuan Kerja Perangkat Daerah BUD: Bendahara Umum Daerah BPP: Bendahara Pengeluaran Pembantu PBPP: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Kepala Sekolah) Triwulanan: Jan & Okt  14 h kerja April & Juli  7 h kerja Prose Penyaluran Dana BOS (4 s/d 7) paling lama 7 h kerja 12

13 a) Pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan BOS perlu dilakukan secara periodik bersama-sama Kemendiknas,Kemendagri, BAPPENAS dan Kemenkeu. Untuk itu, perlu dibentuk FORUM antarlembaga terkait untuk mengevaluasi, memonitor dan mensinergikan pelaksanaan BOS tahun 2011 setiap 3 bulan. b) Monitoring dan Evaluasi program BOS melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/ Kota. c) Penguatan kapasitas pengelola di Propinsi, Kab/ Kota akan dilakukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan BOS tahun F. MONITORING DAN EVALUASI

Terima kasih 14