Mohammad Najib Governance Reform Adviser LOGICA2.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
Disampaikan pada acara
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DDTK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DIY
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
SHIP PARTNER.
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
SINERGITAS PERENCANAAN
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan
Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2017
BREAKTHROUGH I PENJELASAN KONSEP PROYEK PERUBAHAN.
BREAKTHROUGH I PENJELASAN KONSEP PROYEK PERUBAHAN.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal TaHAP I Tahun 2019
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2018
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Rapat Koordinasi Kemendagri dan KemenPANRB
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

Mohammad Najib Governance Reform Adviser LOGICA2

Berkontribusi pada kestabilan dan perdamaian Aceh Dengan mendukung pemerintahan yang efektif Yang mengangkat isu-isu kebutuhan masyarakat. Bagaimana?

LINGKUP LOGICA2  6 kecamatan di 6 kabupaten  174 Unit Pelayanan (Kantor Kecamatan, Puskesmas & Sekolah)  Didasarkan oleh Permintaan (demand)  Keilmuan, Instrumen, Pendampingan dan Pendanaan untuk Pelatihan (tidak termasuk honor dan fasilitas lainnya)  Berorientasi pada Inovasi

Tantangan Aceh Perdamaian Kemiskinan Inefektifitas & Inefisiensi Pemanfaatan Sumberdaya

No Point of Return (tidak ada titik balik) Birokrasi Konvensional Birokrasi Standar Nasional Birokrasi Ideal Kesejahteraan REFORMASI BIROKRASI

PermenPAN No. 15/2008- Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada aspek  Kelembagaan (organisasi)  Ketatalaksanaan (business process)  Sumber daya manusia aparatur

School Puskesmas Kantor Camat Income (infra, assistance, market) District Government

Manajemen Pelayanan Berbasis Kinerja Reformasi Birokrasi Standar Output Standar Kompetensi Pelaksana Standar Proses

Standar Output Target Kinerja SPM Alokasi Pendanaan Akuntabilitas Pencapaian Target Kinerja Standar Proses Survey Kepuasan Pelayanan Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan & SOP Mekanisme Penanganan Pengaduan Sistem Informasi Pelayanan Etika Pelayanan Standar Kompetensi Peta Kompetensi Diklat Kompetensi Pola Karir Peniliaian Kinerja Insentif Berbasis Kinerja

Terimong Geunaseh