PROGRAM KELUARGA HARAPAN 2013

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
KKN WAJAR 9 TAHUN KKN WAJAR 9 TAHUN DI KEC. ALASA.
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
Pencapaian Wajib Belajar 9 tahun Pendidikan Nasional
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
Heris Hendriana Hotel Situ Buleud Purwakarta, 28 Februari 2013
HASIL RAPAT KOORDINASI UN DI JAKARTA Tanggal: 7 Maret 2012
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
"PENGGALANGAN DANA SOSIAL (PDS)"
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG KESEHATAN DISAMPAIKAN DLM ACARA BIMTEK BAGI SERVICE PROVIDER FASILITASI KES DAN PENDIDIKAN OKTOBER
PENGETAHUAN PKH Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
MATERI 7 YAYASAN.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN KKG DAN MGMP
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL
Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam Drs. Abd. Hakim, M.Ag EMIS.
PRESENTASI DOKTER KECIL DAN KESEHATAN
PRESENTASI DOKTER KECIL DAN KESEHATAN
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
DINAS PENDIDIKAN. 1.Biaya Pendidikan yang semakin tinggi o tidak ada biaya o pendapatan orang tua rendah  profesi sbg petani o tanggungan keluarga banyak.
Aktivitas di R.LAB Ruang Perpustakaan. 1. Latar Belakang 1. Tenaga kerja yang kompetitif 3. Globalisasi 2. Agraris Industri 4. Devisa Negara.
STRATEGI DAN SISTEM PENILAIAN PELATIHAN ASESOR SEKOLAH/MADRASAH
KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
UPDATING DATA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN PELAJARAN 2014/2015
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ENDE Kebijakan Umum Sistem Rujukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal.
Oleh : DR. H. TRISNANTO , M. Si
KOMPONEN PENDIDIKAN DALAM PKH
PKH Pendidikan.
Sinta Satriana Jakarta, 20 November 2012
BIMTEK SERVICE PROVIDER KABUPATEN TAHUN 2012 “PKH KOMPONEN KESEHATAN”
BIMTEK SERVICE PROVIDER KABUPATEN TAHUN 2012 PKH KOMPONEN PENDIDIKAN
PAPARAN BIMTEK PENDAMPING & OPERATOR PKH TAHUN 2010
BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012
Pendampingan PKH.
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
Monitoring dan Evaluasi
SENTRALISASI DISTRIBUSI KJP
PROGRAM KELUARGA HARAPAN MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KELUARGA MISKIN
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 3/POJK
PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN
Di Susun Oleh : Nila Wahyu Oktavia (D ) D3 – Perpustakaan A
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
CUTI Pegawai Negeri Sipil.
PROGRAM INDONESIA PINTAR
CUTI Pegawai Negeri Sipil.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kartu Indonesia Pintar
SOSIALISASI PENGUMPULAN DATA MUTU SEKOLAH
U U K S S.
DINAS SOSIAL, P3A KABUPATEN BANTUL
PETUNJUK TEKNIS KAMPANYE IMUNISASI MR Pertemuan Teknis Kampanye Imunisasi MR Bekasi,
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PP NOMOR 11 TAHUN 2017.
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
Pertemuan Awal Calon Peserta Program Keluarga Harapan
VERIFIKASI KOMITMEN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
PEMUTAKHIRAN DATA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
Model-Model Pembelajaran di Sekolah Kecil Oleh: Dr. Reddy Siram, M.Pd.
SOSIALISASI PENYESUAIAN INDEKS BANTUAN SOSIAL
Transcript presentasi:

PROGRAM KELUARGA HARAPAN 2013 Disajikan dalam sosialisasi PKH Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri

Materi LATAR BELAKANG a. PKH dan Kemiskinan b. Pendidikan dalam PKH 2. Tujuan Sosialisasi PKH 3. Hak Peserta PKH dlm Bad. Pend. 4. Kewajiban Peserta PKH 5. Sangsi Pelanggaran Komitmen 6. Pemberi Pelayanan Pendidikan 7. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. LATAR BELAKANG Prinsip PKH adalah memberikan bantuan tunai kpd rumah tangga /kel. Sangat miskin berdasarkan syarat yg ditentukan guna meningkatkan SDM melalui pend. dan kes. A. PKH dan Kemiskinan PKH memberikan kesempatan bagi anak dari kel. Miskin untuk mengikuti pendidikan minimal pada pend. dasar yaitu setingkat SD/MI dan SMP/MTs diharapkan dpt mengubah kebiasaan RTSM/KSM kearah perbaikan kualitas SDM yg lebih baik. Pada akhirnya dlm jangka panjang dpt memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

lanjutan B. Pendidikan dlm PKH PKH peningkatan angka partisipasi sekolah/wajar dikdas/ 9th  menurunkan angka pekerja anak  syarat  mendaftarkan peserta didik -> kehadiran min peserta didik 85%

2. TUJUAN SOSIALISASI PKH Sekolah memahami peran petugas fasilitas pendidikan dam pelaksanaan PKH yang antara lain sbb: 1. Menerima pendaftaran anak2 PKH di Satpend. 2. Memberikan pelayanan pend kpd anak2 peserta PKH 3. Melakukan verifikasi kehadiran 4. Memberi laporan ketidakdisiplinan siswa

3. HAK PESERTA PKH RTSM memperoleh bantuan uang tunai ( SD/MI/SDLB/Kejar paket A 400.000/th, SMP/MTs/SMPLB/Kejar paket B800.000/th Bantuan tunai diterima langsung oleh ibu/nenek/perempuan dewasa yang memiliki anak mengikuti pend. Dasar. Hal-hal lain disampaikan penyaji lain.

4. KEWAJIBAN PESERTA PKH Menghadiri pert. Awal  di kec. Dng pendamping ( guru, petugas fasilitas pend., kesehatan, dan aparat setempat) Mendaftarkan anak ke satpend./ sekolah Mematuhi komitmen  kehadiran anak min. 85% ortu dan guru memotivasi anaknya untuk rajin.

5. SANGSI PELANGGARAN KOMITMEN Anak yg tdk memenuhi kehadiran 85% HSE  dikenai sangsi  pengurangan batuan  10% setiap bulan sebelum pembayaran berikutnya. Peserta tdk menerima bantuan jika seluruh anggota tdk memenuhi kewajikan selama 3 bl berturut-turut. Sangsi tsb tdk berlaku bagi yg sakit, bencana alam, bencana sosial, tdk ada guru/pamong, dan transportasi umum.

6. PEMBERI PELAYANAN PEND. Pemberi pelayanan pend. Merupakan komponen sangat penting dlm menyukseskan tuj PKH. A. LEMBAGA meliputi: 1. FORMAL  SD/SDLB/MI,SMP/SMPLB/ terbuka/MTs/Pesantren salafiyah. 2. NON FORMAL BPKB ( Balai Pengemb. Keg. Bel.),SKB, PKBM

Lanjutan B. Peran Pemberi Pelayanan Pend. 1. Menerima pendaftaran anak peserta PKH 2. Memberikan pelayanan pend. 3. Melakukan verifikasi komitmen pst PKH Pendamping kirim format ke sek. absen rutin  guru/tutor merekap absen dan mencatat siswa PKH yg tdk hadir tiap bl. pedamping mengambil absen setiap bl.

Lanjutan C. Tanggung Jawab Pimpinan Lembaga Pend. 1. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaks. PKH di setiap satpend. 2. Menjamin agar semua peran dpt dilaks. Scr optimal

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Koordinasi persiapan pertemuan awal Distribusi formulir verifikasi Validasi data Cetak formulir verifikasi Pemutakiran data ruti status RTSM Pemutakiran rutin data verifikasi

BSM SD dan SMP Harap dilaksanakan sesuai petunjuk  hati-hati Sekolah jang an mengambil kebijakan yang beresiko / dilarang  meratakan  membelanjakan  mengelola dll. Banyak masukan dari masy dan para peduli pend. tentang BSM. BSM SD  26.000 –an  hampir sepertiga dari jumlah siswa SD/MI BSM SMP  9.000 – an  20% krlb

SEKIAN