1.Fahmi wahyudi (135050101111079) 2.Moh aswandi P (135050101111115) 3.Asadudin ghosi S (135050101111128) 4.Mega kurniawati P (135050101111075) 5.Dewi.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Ketidakadilan hukum di indonesia
Advertisements

Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair
PENYUSUN REFERENSI COVER e MATERI SK KD TP INDIKATOR.
Negara Hukum (rule of Law)
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
HUKUM BISNIS Pendahuluan M-1 1Tony Soebijono. Hukum dan Masyarakat Manusia adalah mahluk Sosial Perlu diatur  Aturan Untuk mencapai tujuan bersama Tony.
NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Pert. 10 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
1. ADITYA BAYU TRI P(K ) 2. AN NISA’UN NAFISA(K ) 3. APRILIA NUR K(K ) 4. ARDHAN SETIAWAN(K ) 5. ARI SRI SUBEKTI(K ) 6. ATIK.
POLITIK HUKUM.
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
› St. Asri Yamdhani J. ( ) › Intan Oktina Warasari ( ) › Novita Kurniawati ( ) › Suci Rizqi Amalia ( ) › Intan.
Politik dan Strategi Pertahanan Keamanan Nasional (Polstrahankamnas)
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.
Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI
FUNGSI DAN SIFAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
HUKUM PERBANKAN INDONESIA
RULE OF LAW.
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Kuliah HTN III Asas-asas HTN sdn.
KONSTITUSI Emi Setyaningsih.
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
Bangsa Dan Negara (2) Pertemuan 04
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
Oleh Dr. Triyanto,SH.MHum.
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
NAMA KELOMPOK : Okti Panca Istihanah Ola Desilia Puji Ananda
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Definisi Etika Pemerintahan
KONSEP DASAR ILMU POLITIK
MANUSIA DAN HUKUM.
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
DASAR-DASAR ILMU HUKUM
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Hakikat Bangsa dan Negara
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
9 KONSTITUSI DAN RULE OF LAW
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Definisi Etika Pemerintahan
BAB 3 Berkomitmen Terhadap Kaedah Pokok Fundamental
Rule Of law (PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM) 1.
Oleh: Sri Wahyuningsih Jazim Hamidi Abdul Madjid
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
Definisi Etika Pemerintahan
KONSEP DASAR ILMU POLITIK Materi 2
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
Substansi Konstitusi Substansi Konstitusi Secara Umum, Negara Indonesia, Negara Liberal dan Negara Komunis.
NEGARA INDONESIA.
Nama Kelompok 1: Jabal Ausarizq S. Khalista Atma D. Neneng Sartika
HUKUM.
Kelompok VIII Venna Melinda Putri Pertiwi
Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
SYARAT-SYARAT BADAN HUKUM
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Pertemuan 4 Integritas dan Anti Korupsi. Tugas : 1. Apa itu sistem integritas nasional ? 2. Mengapa diperlukan sistem integritas nasional? 3. Bagaimana.
(1) Pertemuan Ke : VII (Tujuh) MPK 2019
Transcript presentasi:

1.Fahmi wahyudi ( ) 2.Moh aswandi P ( ) 3.Asadudin ghosi S ( ) 4.Mega kurniawati P ( ) 5.Dewi emika ayu N ( ) 6.Mega yuana M ( ) 1.Fahmi wahyudi ( ) 2.Moh aswandi P ( ) 3.Asadudin ghosi S ( ) 4.Mega kurniawati P ( ) 5.Dewi emika ayu N ( ) 6.Mega yuana M ( )

Pengertian rule of law (sepremasi hukum ) Adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang mempunyai kedudukan dan perlakuaan yang sama tanpa kecuali.Rule of law terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Prof. Mr. E. M. Meyers menyatakan hukum sebagai semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa- penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Leon Duguit menyatakan hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar meninggalkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Pengertian rul of law (supermasi hukum) menurut para ahli :

* Strategi penegakan supremasi hukum yang berintikan keadilan hukum dalam konsep bernegara di Indonesia berdasarkan Pancasila. Penegakan supremasi hukum bukanlah dominasi pelaku kekuasaan. Akan tetapi justru harus dilakukan oleh seluruh komponen negara. * komponen pokok dari suatu negara adalah wilayah kedaulatan negara, pemerintahan negara, dan rakyat negara.

 kekuasaan legislatif  kekuasaan eksekutif  Kekuasaan kehakiman

Dalam kehidupan masyarakat Dalam kehidupan keluargan Dalam kehidupan sekolah. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Semua orang harus tahu tentang rule of law, rule of law dapat melindungi kita dari suatu masalah, jika memang benar tetap benar dan jika salah tetap salah. Rule of law tidak pandang bulu, meskipun itu orang utama di suatu negara, jika memang salah harus mendapatkan hukuman yang setimpal, tetapi di indonesia hukum dapat di beli, hanyalah orang kecil yang mendapatkan hukuman, sedangkan pejabat korupsi tidak mendapatkan hukuman, maka dari itu jadikan indonesia menjadi negara ideal, tegakkan aturan hukum agar menjadi negara tentram, aman dan maju.