KONDISI KEAMANAN NASIONAL DAN THEMA : OPTIMALISASI PERAN KOMINDA DALAM MENYUKSESKAN PEMILU 2014 R KONDISI KEAMANAN NASIONAL DAN PENANGANANNYA DEPUTI BIDANG INTELIJEN DALAM NEGERI BIN MAYJEN TNI ERFI TRIASSUNU JAKARTA, 9 SEPTEMBER 2013

BIN SEBAGAI KOORDINATOR UU NO.17 TAHUN 2011 PASAL 9 PASAL 38 AYAT 1 BIN INTEL TNI INTEL POLRI INTEL KEJAGUNG INTEL L/K BIN SEBAGAI KOORDINATOR CRISIS CENTRE PUSAT INTELIJEN TERPADU KOMINPUS KOMINDA BIN TNI DAN INTEL ANGKATAN DITJENSTRAHAN BIK JAMINTEL KEJAGUNG BEA CUKAI IMIGRASI DEPLU DITJEN KESBANGPOL PIKET BINDA KODAM/KOREM/KODAM/YON POLDA/POLRES IMIGRASI KAKESBANGPOL PROV/KAB LANUD LANAL UNSUR-UNSUR INTEL LAINNYA UNSUR-UNSUR INTEL DAERAH PIKET DETEKSI DINI - PERINGATAN DINI - CEGAH DINI

KOMUNITAS INTELIJEN PUSAT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA BAGIAN KEDUA PASAL 9 (PENYELENGGARAAN INTELIJEN NEGARA) BIN KOORDINATOR INTELIJEN RAPAT IC INTELIJEN TERKAIT: SINTEL TNI BAIS TNI BIK BARESKRIM POLRI JAMINTEL KEJAGUNG DITJEN KESBANGPOL KEMENDAGRI DEPUTI-I KEMENKOPOLHUKAM DITJEN IMIGRASI DITJEN BEA CUKAI DITJEN STRAHAN KEMENHAN DLL INTELLIGENCE COORDINATION CENTRE PUSAT KOORDINASI INTELIJEN KOMUNITAS INTELIJEN PUSAT DE-II KA BIN SBG KABALAKHAR KETERANGAN: Posko GARIS KOORDINASI

IDENTIFIKASI KONDISI KAMNAS JELANG PEMILU 2014 BIDANG IDEOLOGI KALANGAN IGARAS GENCAR KAMPANYEKAN SYARI’AT ISLAM NEW LEFT MENUNTUT REHABILITASI DAN KOMPENSASI NEGARA ATAS PELANGGARAN HAM BERAT PADA PERISTIWA 1965 WACANA UNTUK KEMBALI KE UUD 1945 ATAU AMANDEMEN SEPARATIS PAPUA GENCAR LAKUKAN PROPAGANDA DAN MENCARI DUKUNGAN INTERNASIONAL

IDENTIFIKASI KONDISI KAMNAS JELANG PEMILU 2014 BIDANG POLITIK WACANA CAPRES 2014 BERGULIR TERLALU DINI PENANGANAN KASUS KORUPSI TERKESAN LAMBAN TIDAK ADA KEKUATAN POLITIK YANG MAYORITAS KETIDAKPUASAN MASSA TERHADAP PARPOL AKIBAT KURANG TERWAKILI MUNCULNYA TOKOH-TOKOH YANG PROMOSIKAN DIRI INDIKASI KRISIS KADER DI TUBUH PARPOL TURUNNYA KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KPU BELUM TUNTASNYA PENYELESAIAN KASUS BESAR RENDAHNYA PARTISIPASI POLITIK

IDENTIFIKASI KONDISI KAMNAS JELANG PEMILU 2014 BIDANG EKONOMI KONSTRUKSI EKONOMI NASIONAL BANYAK MENDAPAT KRITIK KARENA DINILAI LEBIH MEMIHAK KEPADA PEMILIK MODAL PERTUMBUHAN EKONOMI TIDAK DIIKUTI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN ASPIRASI MENUNTUT KEADILAN SOSIAL EKONOMI SITUASI PEREKONOMIAN NASIONAL AKAN DIPENGARUHI KEBIJAKAN SUBSIDI ENERGI DAN PENANGANAN GEJOLAK PERBURUHAN NILAI TUKAR RUPIAH MENCAPAI RP. 11.700,- PER US$

IDENTIFIKASI KONDISI KAMNAS JELANG PEMILU 2014 BIDANG SOSBUD RENDAHNYA TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA PROBLEM PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH KOHESI SOSIAL TERKESAN MELONGGAR PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG PESAT BELUM OPTIMALNYA UPAYA PENEGAKAN HUKUM KONFLIK AGRARIA

IDENTIFIKASI KONDISI KAMNAS JELANG PEMILU 2014 BIDANG HANKAM ANCAMAN TERORISME SEPARATIS PAPUA LAMBANG DAN BENDERA PROVINSI ACEH GERAKAN FKM/RMS ANCAMAN DI PERBATASAN LAUT, DARAT DAN PULAU TERLUAR ANCAMAN ASIMETRIS (NON KONVENSIONAL)

HAMBATAN KECENDERUNGAN EGO SEKTORAL INTEL KONFLIK ANTARA KEPALA DAERAH DGN WAKIL KEPALA DAERAH KEPALA DAERAH JARANG DI TEMPAT TUGAS KURANGNYA RESPON KEPALA DAERAH DAN ATAU INSTANSI-INSTANSI TEKNIS TERHADAP INFORMASI YANG DISAMPAIKAN OLEH KOMINDA PERMASALAHAN AKURASI DPT SENGKETA PEMILUKADA KONFLIK AKIBAT SENGKETA AGRARIA

PENANGANAN KAMDAGRI/NAS PERMENDAGRI NO 16/2011 UU NO 17 2011 PEMILU AMAN APKAM CENI PEMDA TANGANI PERAN KOMINDA DENI - CENI INPRES NO 2/2013 SITUASI KONDUSIF PENANGANAN KAMDAGRI/NAS IPOLEKSOSBUDHANKAM LANGKAH-LANGKAH DENI – CENI CEPAT PETAKAN MASALAH DAERAH INTENSIFKAN FORUM INTEL COMMUNITY PEMDA SEGERA SELESAIKAN MASALAH, KONFLIK, SENGKETA DIDAERAH/LOKAL PEMETAAN RAHWAN KONFLIK DORONG PERANGKAT PEMILU PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL DORONG KPU TETAPKAN DPT TANPA BERMASALAH PERLU SINERGITAS : AP PEMDA AP KAM KOMINDA AP HUKUM KOMUNIKASI-KOORDINASI PENTING LIBATKAN TOKOH ADAT-AGAMA-MASYARAKAT-GEREJA-MASJID-PEREMPUAN KARENA TOKOH SANGAT DEKAT DGN MASYARAKATNYA FKUB FKDM