B I O D A T NAMA : MAKMUR,SH TEMPAT/TGL LAHIR : MEDAN,03 OKTOBER 1967

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

NARKOBA Di susun oleh : Ahmad Ali Ridho
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PENGATURAN LABEL PRODUK PANGAN DAN NON PANGAN DALAM RANGKA PENGUATAN PASAR DOMESTIK dr. Bayu khrisnamurti wakil menteri KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11.
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ASPEK HUKUM PROFESI APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN
PERLINDUNGAN ANAK UU RI NO. 23 TH 2002
BAB IV UUPA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HK AGRARIA NASIONAL
UU NO.36 TENTANG RUMAH SAKIT MARKUS LUAHAMBOWO
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
NAPZA a. pengertian napza
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BAHAYA PENGGUNAAN NARKOBA
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
Hotel Tiara Medan 9 – 10 Agustus 2006
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEBIJAKAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA
UU 21/2000 (SP/SB) Penjelasan Umum Ayat (1)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
SUNSET POLICY.
KETENTUAN PIDANA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
NIKMAT MEMBAWA MAUT.
DINAS TRANTIBUM PROP DIY
PENANAMAN MODAL (UU No.25 Th.2007)
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
NOTA KESEPAKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DGN PGRI
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PERKEMBANGAN KASUS NARKOBA oleh KASAT RESERSE NARKOBA POLRES JOMBANG
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI AGAM
KASAT RESKRIM POLRES KONAWE SELATAN
ZAT ADIKTIF DAN PSIKOTROPIKA.
NARKOBA (Narkotika dan obat-obatan terlarang)
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
NARKOBA (Narkotika dan obat-obatan terlarang)
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
PENGANTAR ILMU POLITIK
Muhamad Adrian H Muhammad Rian Naufal Afrianzah .k
PENGGOLONGAN OBAT MENURUT UNDANG-UNDANG
SEKS , MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
Narkotika/Psikotropika
Say no to drug Oleh Nurul Faradisa.
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
DAMPAK PENYALAHGUNAAN NAPZA DI KALANGAN REMAJA
Psikotropika UU no.5 th 1997 fathulrohman.
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN
OLEH Hj. Dwi Rosilawati, SE.S.Pd
N A P Z A MUSUH UTAMA GENERASI BANGSA By saraswaty untungbae.
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
UNDANG-UNDANG KESEHATAN
WASPADA ……..!!! INDONESIA SASARAN NARKOBA. NARKOBA.
BIO DATA NAMA : Dra. ATIEK SURNIATI. S, MSi
OLEH Hj. Dwi Rosilawati, SE.S.Pd
UNDANG UNDANG KESEHATAN
M. SIDROTULLAH PENGELOLAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.
ASPEK HUKUM DALAM P4GN Brigjen Pol. Drs. Jhon Turman Panjaitan Oleh :
UPTD PUSKESMAS DTP SELAJAMBE KABUPATEN KUNINGAN. ASET BANGSA PENYALAHGUNAAN & PEREDARAN GELAP NARKOBA PEMBINAAN LIBATKAN POTENSI MASY. DAN PEMERINTAH.
NARKOTIKA MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009 Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat.
Transcript presentasi:

B I O D A T NAMA : MAKMUR,SH TEMPAT/TGL LAHIR : MEDAN,03 OKTOBER 1967 PANGKAT : KOMISARIS POLISI (KOMPOL) JABATAN : KANIT C SAT III NARKOBA POLDA D.I.YOGYAKARTA ALAMAT : JL. RING ROAD UTARA CC YOGYAKARTA TELP 888844 EX 156 PENDIDIKAN - UMUM : 1. SLTA LULUS TH 1987 DI MEDAN : 2. SH LULUS TAHUN 2004 - KEPOLISIAN : 1. SEPA POLRI TAHUN 1993 2. SELAPA LULUS TAHUN 2002 PENUGASAN/JABATAN : - POLDA JATENG : 1. KANIT PROVOS AKPOL - POLDA DIY : 2. KABAG OPS POLRES KLP KANIT C SAT III NKB POLDA DIY S/D SEKARANG B I O D A T

PEREDARAN GELAP NARKOBA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JL. Lingkar Utara Condong Catur Yka. PEREDARAN GELAP NARKOBA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA UNIT LUHPEN SAT NARKOBA DIT RESKRIM POLDA DIY

SISTEMATIKA LATAR BELAKANG II. REGULASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA JARINGAN DISTRIBUSI NARKOBA UPAYA PENANGGULANGAN V. KESIMPULAN

LATAR BELAKANG SALAH GUNA DAN EDAR GELAP NARKOBA YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA / KEJAHATAN NARKOBA KEJAHATAN NARKOBA MERUPAKAN KEJAHATAN INTERNASIONAL, KARENA HAMPIR SEBAGIAN BESAR NARKOBA DATANG DARI LUAR NEGERI (KECUALI GANJA) KEJAHATAN NARKOBA DILAKUKAN OLEH SINDIKAT INTERNASIONAL, OLEH KRN ITU UPAYA PENANGGULANGANNYA HRS SECARA GLOBALISASI DAN COMPREHENSIF DENGAN MELIBATKAN SELURUH POTENSI YANG ADA DENGAN MENJALIN KERJASAMA BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DENGAN LUAR NEGERI.

JENIS NARKOTIKA (UU NO.22/1997) OPIODA (OPIUM, MORFIN, HEROIN, CODEIN, PETHIDINE) COCAINE CANABIS SATIVA/GANJA JENIS PSIKOTROPIKA (UU NO.5/1997) OBAT PENENANG (BROMAZEPAM) OBAT TIDUR (PIL BK, SEDATIN) ZAT HALUSINOGENIK (LSD) ZAT PSIKOSTIMULANT (AMFETAMIN : XTC, SHABU) ZAT ADIKTIF LAIN : MINUMAN KERAS (IMPORT, TRADISIONAL) SOLVEN (THINER, ACETON) NOCOTIN (ROKOK) CAFEEIN (KOPI, TE)

PENGENALAN NARKOBA NARKOTIKA DEFINISI DARI UU NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA : NARKOTIKA ADL ZAT / OBAT YG BERASAL DR TANAMAN / BUKAN TANAMAN BAIK SINTESTIS MAUPUN SEMI SINTETIS YG DPT MENYEBABKAN PENURUNAN ATAU PERUB SAMPAI MENGHILANGKAN RASA NYERI DAN DAPAT MENIMBULKAN KETERGANTUNGAN. NARKOTIKA DIBAGI 3 GOLONGAN 1) NARKOTIKA GOLONGAN I : YG TDK DIGUNAKAN DLM PENGOBATAN MEMP POTENSI SANGAT TINGGI, MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN AL : HEROIN/PUTAW, GANJA, COCAIN, OPIUM, DAN LAIN-LAIN. 2) NARKOTIKA GOLONGAN II : YG DIGUNAKAN DLM PENGOBATAN MEMP POTENSI TINGGI, MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN AL : MORFIN, PETHIDIN, DLL. 3) NARKOTIKA GOLONGAN III : YG DIGUNAKAN DLM PENGOBATAN MEMP POTENSI RINGAN, MENGAKIBATKAN KETERGATUNGAN AL : CODEIN, ETIL, MORFIN (DIONIN), DLL.

PENGENALAN NARKOBA Psikotropika ADALAH ZAT/OBAT BAIK ALAMIAH MAUPUN SINTETIS BUKAN NARKOTIKA, YG BERKHASIAT PSIKOAKTIF, MELALUI PENGARUH SELEKTIF PD SUSUNAN SYARAF PUSAT YG MENYEBABKAN PERUBAHAN KHAS PD AKTIVITAS MENTAL DAN PERILAKU. PSIKOTROPIKA DIBAGI 4 GOLONGAN : 1) PSIKOTROPIKA GOLONGAN I : YG TDK DIGUNAKAN DLM PENGOBATAN MEMPUNYAI POTENSI AMAT KUAT MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN AL : MDMA/EXTACY, LSD/LISERGID, DIETILAMIDA, PSILOSIBIN DLL. 2) PSIKOTROPIKA GOLONGAN II : YG DIGUNAKAN DLM PENGOBATAN MEMPUNYAI POTENSI KUAT MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN AL : AMFETAMIN, MET AMFETAMIN/SHABU-SHABU. 3) PSIKOTROPIKA GOLONGAN III : YG BYK DIGUNAKAN DLM PENGOBATAN MEMPUNYAI POTENSI SEDANG MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN AL : FLUNITRAZEPAM. 4) PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV : YG SANGAT LUAS DIGUNAKAN DLM TERAPI MEMPUNYAI POTENSI RINGAN MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN AL : DIAZEPAM, FENOBARBITAL, NITRAZEPAM.

REGULASI LAHGUN NARKOBA YURIDIS PELAKU LAHGUN ADALAH KORBAN DAN OBJEK HUKUM UU RI NO.8/1981 TTG KUHAP UU RI NO. 7/1997 TTG PENGESAHAN KONVENSI PBB TTG BERANTAS EDAR GELAP NARKOBA 1988 UU RI NO. 22/1997 TTG NARKOTIKA SBG PENGGANTI UU RI NO.9/1976 TTG NARKOTIKA UU RI NO.8/1996 TTG PENGESAHAN KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971 UU RI NO.5/1997 TTG PSIKOTROPIKA UU RI NO.23/1992 TTG KESEHATAN KEPPRES NO. 3 THN 1997 TTG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL PERDA PROP DIY NO. 3 THN 2000 TTG GUL DAN BERANTAS EDAR GELAP NARKOBA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DLL

DISTRIBUSI / PENGEDAR : KULTIVASI / PENAMAAN PASAL 78 : MENANAM, MEMILIKI, MEMELIHARA ANCAMAN HUKUMAN MAX 10 THN + DENDA RP. 250 JUTA UU NO.22/1997 TTG NARKOTIKA PRODUKSI PASAL 80 : PRODUKSI, MENGOLAH ANCAMAN HUKUMAN MATI, S’HIDUP, 20 THN + DENDA RP. 250 JUTA DISTRIBUSI / PENGEDAR : PASAL 81 : MEMBAWA, MENGIRIM, MENGANGKUT ANCAMAN HUKUMAN MAX 15 THN + DENDA RP. 750 JUTA PASAL 82 : IMPORT, EKSPORT, MENJUAL/MENYALURKAN, MEMBELI UTK DIJUAL ANCAMAN HUKUMAN 20 THN / S’HIDUP + DENDA RP. 1 M KONSUMSI PASAL 85 : ANCAMAN HUKUMAN MAX 4 TAHUN

GOLONGAN I SELAIN GOLONGAN I : PASAL 59 : SCR TANPA HAK PRODUKSI, MENGEDARKAN, MENGGUNAKAN, MENGIMPORT, MEMILIKI, MENYIMPAN, DAN ATAU BAWA ANCAMAN HUKUMAN MIN 4 THN MAX 15 THN + DENDA RP. 750 JUTA UU NO.5/1997 TTG PSIKOTROPIKA SELAIN GOLONGAN I : PASAL 60 : SCR TANPA HAK SALURKAN, SERAHKAN ANCAMAN HUKUMAN 3 – 5 THN + DENDA RP. 60 – 100 JUTA PASAL 61 : IMPORT/EKSPOR ANCAMAN HUKUMAN 10 THN + DENDA RP. 300 JUTA

PASAL 3 (1) : GOL A : KADAR ETANOL 1 - 5 % (BIR BINTANG) GOL B : KADAR ETANOL 5 – 20 % (ANGGUR) GOL C : KADAR ETANOL 20 – 55 % (WIHISKY) KEPPRES NO. 3/97 TTG WASDAL ALKOHOL PASAL 3 (2) : UNTUK GOL B DAN C, PRODUKSI, PENGEDARAN DAN PENJUALAN DI TETAPKAN SBG BARANG DLM PENGAWASAN PASAL 5 (1) : GOL B DAN C TDK BOLEH DI JUAL DI TEMPAT UMUM KECUALI DI HOTEL, BAR, RESTAURANT DAN TEMPAT LAIN YG DI TENTUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA, KEPALA DAERAH TK II DAN GUB DKI (KHUSUS UNTUK DKI) PASAL 5 (1) : TDK BOLEH DEKAT TEMPAT IBADAH, SEKOLAH, RS DAN TEMPAT TERTENTU YG DI TENTUKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG

PASAL 14 (a) : PENGUSAHA/PEMILIK/PENGELOLA/PENG JAWAB RMH/TPT PONDOKAN/ASRAMA, LEMDIK,TPT HIBURAN, BADAN HUKUM DAN PERORANGAN YG TDK MELAKS KETENTUAN SBGMANA DI MAKSUD PSL 3, 5, 6, 8, 11 PERDA INI DI ANCAM DGN PIDANA PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA Rp 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) PASAL 14 (b) : PIMPINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN BAIK MEDIS MAUPUN NON MEDIS YG TDK MELAKS KETENTUAN SBGMANA DI MAKSUD AYAT (1) PASAL INI KPD YG BERSANGKUTAN DI KENAKAN SANKSI ADMINISTRASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU PERDA NO 3/2000 TTG GUL EDAR NAPZA PASAL 14 (c) : TINDAK PIDANA YG DI MAKSUD AYAT (1) PASAL INI ADALAH PELANGGARAN

JARINGAN DISTRIBUSI NARKOBA STRUKTUR SINDIKAT EDAR GELAP EXTACY/SHABU PRECURSOR GROUP POWDER GROUP TABLETTING GROUP CRYSTAL GROUP REATLING GROUP

MODUS OPERANDI : DARI LUAR NEGERI HEROIN BISA DISELUNDUPKAN MELALUI BANDARA PELABUHAN LAUT : DIBAWA OLEH PENUMPANG : HAND BAG, DLM LAMBUNG USUS, ANUS, KOPER PAKAIAN, DOMPET, SOL SEPATU, BUKU DG UKURAN TEBAL, BODY WRAPPING, DLL. MELALUI PAKET POS DGN ALAMAT FIKTIF (DIAMBIL SENDIRI) MELALUI KARTU UCAPAN SELAMAT (NATAL, IDUL FITRI, THN BARU, ULTAH, DLL.) DGN MENCARI/KAWIN DG WANITA INDONESIA, DISURUH JALAN2 KE LN. DAN DITITIPI NARKOBA. SERTA KETANGKAP DI BANDARA LN. HASISH DISEMBUNYIKAN DLM BRG TERTENTU MELALUI PAKET POS ECTASY DAN SHABU-SHABU DISELUNDUPKAN DLM PATUNG DR GIPS, ALAT TENUN, PERALATAN OLAH RAGA, DLL. PREKURSOR/BAHAN BAKU PEMBUATAN XTC & SHABU YAITU EFDRINE DAN AAA DISELUNDUPKAN MELALUI PERUSH RESMI DIMANA BTK, WARNA, LABEL MAUPN AROMA ZAT DISAMARKAN. GANJA DIKEMAS DLM AMPLOP KARDUS, KARUNG, DRUM OLI, DLL. HEROIN DISEMBUNYIKAN DLM KARTU UCAPAN, KOTAK SUSU BUBUK, DLL. ECTASY DISEMBUNYIKAN DLM KALENG PERMEN, BKS MINUMAN, DLL.

UPAYA PENANGGULANGAN UPAYA PREVENTIF UPAYA PRE-EMTIF GIAT EDUKATIF DG SAS HILANG FAKTOR KORELATIF KRIMINOGEN BERDAYAKAN MASY DGN BANGUN DAYA TANGKAL DAN BANGKITKAN KESADARAN MOTIVASI UNTUK BENTUK POK ANTI NARKOBA UPAYA PREVENTIF LAKUKAN GIAT INTELIJEN UNTUK PEROLEH INFO TTG DISTRIBUSI NKB KOORD DGN DIKNAS GUNA CEGAH DI LINGK PENDIDIKAN DGN BENTUK POK ANTI NARKOBA DI SEKOLAH-SEKOLAH KERJA SAMA DGN KANTOR BEA DAN CUKAI UNTUK CEGAH EDAR NKB MELALUI BANDARA KERJASAMA DGN KANTOR IMIGRASI UNTUK WAS PENUMPANG DAN BARANG YG KELUAR MASUK BANDARA KOORD DGN DIN KES DAN BALAI POM GUNA MENGETAHUI PERKEMBANGAN EDAR NKB BEKERJA SAMA DGN BNP UNTUK MONITOR WILAYAH DARI TKT RT BILA ADA TEMPAT YG MENCURIGAKAN SBG TEMPAT PRODUKSI MAUPUN SASARAN NKB

UPAYA GAKKUM PUTUS JALUR EDAR GELAP NARKOBA NASIONAL/ INTERNASIONAL UNGKAP JARINGAN SINDIKAT NASIONAL/ INTERNASIONAL MUSNAH BARANG BUKTI NARKOBA YANG DISITA UNGKAP MOTIVASI / LATAR BELAKANG LAHGUN NARKOBA LAKS GIAT / MEKANISME UNGKAP KSS NARKOBA MULAI DR INFO, ANALISA INFO SAMPAI LAKS GIAT & RPE.

PROSES PENYELIDIKAN KHUSUS (PENENTUAN “TO”) SUMBER TERBUKA TERTUTUP OBSERVASI SURVEILLANCE INFO RPE HSL LIDK A-1 LP LAP INFO AN UT LIDIK SUS UNDER COVER AGENT UNDER COVER BUY BA INFORMAN AGEN HANDLING 0KERSIN/LINSEK GUN ALSUS DATA RUE BAP LAP LIDIK DPO TROOF INFO DLL CONTROLLED DELIVERY AK-23 MODEL ABC PHONE INTERCEPT LIDIK ULANG

4. TREATMEN DAN REHABILITASI LAKS TERAPI & REHAB. TERHADAP KORBAN LAHGUN NARKOBA DLM LEMBAGA TERTENTU

KERJASAMA INTERNASIONAL KERJASAMA BILATERAL POLRI – DEA US DEPT. OF JUSTICE POLRI – BKA (KEPOL. JERMAN) POLRI – AFP (KEPOL. AUSTRALIA) POLRI – PDRM (KEPOL. MALAYSIA) POLRI – CNB (BDN NARKOBA SINGAPURA) KERJASAMA REGIONAL KERJASAMA KEPOLISIAN NEGARA ASEAN KERJASAMA KEPOLISIAN NEGARA ASIA PASIFIK (HONLEA) KERJASAM COLOMBO PLAN KERJASAMA INTERNASIONAL ICPO – INTERPOL INCB – PBB

PERAN SERTA MASYARAKAT DASARNYA ADL PASAL 54 UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DAN PASAL 57 UU NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA, DLL. MASYARAKAT MEMPUNYAI KESEMPATAN YG SELUAS’S NYA DLM UPAYA CEGAH SALAH GUNA NARKOBA WAJIB LAPORKAN KPD PIHAK YG BERWENANG BILA KETAHUI ADANYA SALAHGUNA & EDAR GELAP NARKOBA PELAPOR DPT JAMINAN KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DR PIHAK BERWENANG

KESIMPULAN PERKEMBANGAN KEJAHATAN NARKOBA TUNJUKAN TREND PENINGKATAN KHUSUSNYA DARI ASPEK KUALITAS INDONESIA SUDAH MENJADI DAERAH KONSUMEN MARKET DAN BAHKAN PRODUSEN NARKOBA KHUSUSNYA PSIKOTROPIKA (JAKARTA, TANGERAN, PONTIANAK, BALI, BATAN DAN MEDAN) DAMPAK KEJAHATAN NARKOBA SANGAT BURUK DAN MERUSAK MENTAL DAN KESEHATAN GENERASI MUDA PEMBERANTASAN EDAR GELAP NARKOBA AKAN BERHASIL DENGAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Terima kasih atas perhatiannya