SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Advertisements

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN RI
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP
Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
PERTEMUAN 12 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (UU NO. 5/1999)
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN
MEDIA PRESENTASI PEMBELAJARAN PKN KELAS XIII TPHPI SMK NEGERI 3 PANDEGLANG
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh: Dr. Yopik Gani, S.IP., M.Si
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 1AHS/SOSEK/2011.
Konsep Sistem Informasi
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-14
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 13
Sistem Politik di Indonesia
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
Pendidikan Kewarganegaraan
Luas Daerah ( Integral ).
I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4.
Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
Hubungan Antar Pemerintahan
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
SOSIOLOGI EKONOMI PERTEMUAN KE-9
Materi Ke-1: Sejarah Bentuk dan Proses Legislasi di Indonesia
PERTEMUAN 9 Otoritas, Pendelegasian Wewenang dan Sentralisasi
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
SISTEM PEMERINTAHAN 4/10/2017 SMAN 1 YOGYAKARTA TRISNA WIDYANA 2011.
Pert. 6 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
PERTEMUAN 9 Otoritas, Pendelegasian Wewenang dan Sentralisasi
Manajemen Umum PERTEMUAN 7 Pengorganisasian dan Struktur Organisasi
Disampaikan pada acara :
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
Sistem Politik Gabriel Almond
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
Lembaga Legislatif Indonesia
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
Sistem Politik indonesia 2
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
KELOMPOK 4 AHMAD SULTON ARLIANSAH
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Pengantar Ilmu Politik Identifikasi Struktur Politik
STRUKTUR POLITIK.
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
Materi-4 Pengantar Ilmu Politik INSTITUSI POLITIK
Nama : Ranny Firdaus Ria yuwinda
Perkembangan Konsep pemisahan Kekuasaan negara
MODUL IV SISITEM POLITIK INDONESIA STRUKTUR DAN FUNGSI SISTEM POLITIK
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.
Pengantar Ilmu Politik
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Struktur Politik Unit dasar Struktur Politik adalah peran individu. Peran merupakan pola-pola prilaku yang teratur, yang ditentukan oleh harapan-harapannya sendiri dan tindakan-tindakan dari orang lain. Struktur Politik senantiasa melibatkan fungsi politik , dan karena pendekatan yang digunakan biasa disebut sebagai struktur fungsional. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Keuntungan pendekatan struktur fungsional adalah memberi kesempatan kepada kita guna menghindari kebingungan yang mungkin timbul antara tujuan-tujuan struktur yang bersifat formal dengan fungsi-fungsi politik yang secara aktual mereka jalankan. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Menurut Almond dan Powell Jr struktur politik dapat dibedakan ke dalam sistem, proses, aspek-aspek kebijakan. Sturktur proses politik melibatkan bagaimana fungsi-fungsi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dilaksanakan oleh struktur politik. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Almond dan Powell Jr membedakan Struktur Politik atas Infrastruktur yang terdiri dari struktur politik masyarakat, suasana kehidupan politik masyarakat, dan sektor politik masyarakat, dan suprastruktur politik yang terdiri dari sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, dan sektor politik pemerintah. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Pembagian struktur dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu a. Struktur Formal Struktur formal merupakan mesin politik yang dengan absah mengidentifikasi Segala masalah, menentukan dan melaksanakan segala keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat pada seluruh masyarakat. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik b. Struktur Informal Struktur Informal merupakan struktur yang mampu mempengaruhi cara kerja aparat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengonversikan tuntutan, dukungan dan masalah tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum, termasuk juga didalamnya adalah partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, media masssa, opini leaders, dan lain sebagainya. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Struktur Politik Formal Biasanya dalam sistem politik struktur politik dibedakan atas kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif (Trias Politica), menurut John Locke kekuasaan Negara dibagi menjadi tiga bagian yakni, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan federative. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Montesquieu menyempurnakan ajaran trias politika ini dengan membagi kekuasaan pemerintah menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dimana kekuasaan legislatif melaksanakan pembuatan undang-undang, AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik eksekutif melaksanakan undang-undang, yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Dia katakannya lagi, kemerdekaan hanya dapat jika masing-masing kekuasaan ini tidak dipegang oleh satu orang atau dalam satu badan penguasa. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Dalam hal ini, kekuasaan Negara dibagi secara seimbang dan adanya cek n balances. Cheks n balances diantara penyelenggara Negara ini dimanifestasikan dalam wujud : a. Pembuatan Undang-Undang yang memerlukan persetujuan DPR, DPD, dan Prisiden yang masing-masing mempunyai kewenangan veto. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik b. Pengawasan dan impeachment oleh lembaga-lembaga legislatif terhadap presiden. c. Judicial review oleh mahkamah konstitusi terhadap undang-undang dan produk dibawahnya. d. Daerah otonomi yang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan pusat. e. Pengangkatan menteri yang memerlukan persetujuan DPR. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Pemerintah dan Birokrasi Dalam sistem politik pemerintah dan birokrasi merupakan struktur politik penting, karena menyangkut bagaimana pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan dialaksanakan. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Menurut Almond dan Powell Jr, agen-agen pemerintah meskipun terspesialisasi dalam banyak cara adalah multifungsional. Agen-agen eksekutif membuat kebijakan sebagaimana memperkuat dan mengambil keputusan-keputusan, agen-agen legislatif seperti halnya partisipasi yang mereka lakukan dalam membuat suatu kebijakan. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Bagan Struktur Politik Struktur politik adalah susunan komponen-komponen politik yang saling berhubungan satu sama lain atau secara fungsional diartikan sebagai pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk sistem politik. Struktur politik suatu negara menggambarkan susunan kekuasaan di dalam negara itu. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Struktur politik mempunyai kaitan yang erat dengan struktur-struktur lainnya yang ada di dalam masyarakat, seperti struktur ekonomi, struktur sosial, dan struktur budaya. Keseluruhan struktur-struktur ini membentuk bangunan masyarakat. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Struktur politik Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang secara garis besar terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur politik. Berdasarkan kategori lain, struktur politik dibagi atas struktur politik formal dan struktur politik informal. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga-lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Umumnya struktur yang dimiliki oleh suatu sistem politik terdapat beberapa kategori seperti, kelompok kepentingan, partai politik, badan peradilan, eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi dsb. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Akan tetapi struktur tersebut tidak banyak membantu dalam memperbandingkan satu sistem politik yang satu terhadap sistem politik yang lainnya terkecuali struktur politik tersebut berjalan beriringan dengan fungsi dari sistem politik itu sendiri, atau dengan kata lain struktur dapat efektif dan tertata sejauh fungsinya sesuai dengan sistem politik yang ada. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Bagan Struktur Politik AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik 2. Fungsi Politik Fungsi Politik adalah a. Perumusan kepentingan b. Pemaduan kepentingan c. Pembuatan kebijakan umum d. Penerapan kebijakan e. Pengawasan pelaksanaan kebijakan AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Fungsi Politik yang lain Apabila kita bisa mengetahui bagaimana bekerjanya suatu keseluruhan sistem, dan bagaimana lembaga-lembaga politik yang terstruktur dapat menjalankan fungsi barulah analisa perbandingan politik dapat memiliki arti. Lembaga politik mempunyai tiga fungsi sebagaimana yang telah digambarkan oleh prof Almond sebagai berikut; AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik a. Sosialisasi politik. Merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, dan yudisial tertentu. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik b. Rekruitmen politik. Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik c. komunikasi politik. Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam system politik. AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 Struktur & Fungsi Politik Ketiga fungsi di atas tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan instansi Negara, akan tetapi peranannya sangat penting dalam cara bekerja system politik seperti yang terlihat pada bagan berikut; AHS/SOSEK/2011

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8 AHS/SOSEK/2011