Latar Belakang Kemajuan terkait pembangunan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diamanatkan kepada Kemen PPPA telah.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN TAHUN
GENDER DAN PERAN SERTA MASYARAKAT IAPBE 2005 Managed by IDP Education Australia.
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
MENGENALI DAN MEMAHAMI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
KESIAPAN SKPD DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
HOTEL GRAND ANGKASA MEDAN JUMAT, 5 JULI 2013
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Kerangka dan Agenda Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (RAKORBANGPUS) II Tahun.
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Anggaran Responsif Gender
PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) Deputi Bidang Pengarusutamaan.
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
Pengelolaan Program dan Anggaran Kementerian PP dan PA
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
PERTEMUAN PERSIAPAN PROLEG KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2015
GAMBARAN UMUM  Geografi  Demografi  Topografi  IPM  IPG  IDG  MDGs.
PENYUSUNAN RKP 2013 BIDANG KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 15 Februari 2012.
ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
Focal Point Produk Hukum
ONE KIT FOR ALL LATAR BELAKANG 1. KHA : PRINSIP CLUSTER
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN INDONESIA DARURAT NARKOBA
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
PAPARAN DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG Disampaikan dalam rangka audiensi dengan Gubernur bersama Tim Driver PPRG.
Pelaksanaan Pembangunan Badan PP-PA Provinsi Sumatera Selatan
ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
PUSAT TELAAH INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) HOTEL MILLENIUM, 24 MEI 2012
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Baduy)
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
Evaluasi dan Rencana Kerja
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
PEROLEHAN APE DI SULAWESI SELATAN
Transcript presentasi:

Latar Belakang Kemajuan terkait pembangunan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diamanatkan kepada Kemen PPPA telah dicapai dan memberikan dampak kepada peningkatan capaian IPG dan IDG. Komitmen yang telah dilakukan Daerah antara lain diterbitkannya peraturan daerah dan pusat untuk mendukung antara lain Peraturan Permendagri nomor 67 tahun 2012 tentang pelaksanaan PUG, Permendagri tentang penyusunan APBD yang telah mengamanatkan pelaksanaan ARG pada APBD sejak tahun 2011-2014. Banyak faktor yang ikut mempengaruhi sukses tidaknya dalam mencapai sasaran program, maka fokus RAKORNAS PPPA adalah mengidentifikasi keberhasilan daerah dalam pelaksanaan pembangunan PPPA selama 4 tahun terakhir dan tantangan apa yg masih dihadapi untuk dijadikan fakus intervensi 5 tahun mendatang.

Tema Profil Capaian Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan Tujuan Umum : Mengevaluasi capaian pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kurun waktu RPJMN 2009-2014. Tujuan Khusus : Mengevaluasi capaian program dan kegiatan PPPA di daerah. Mengidentifikasi tantangan dan intervensi pelaksanaan PPPA masa mendatang. Menyepakati mekanisme koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan yang keadilan gender dan peduli anak di K/L dan daerah.

Hasil yang diharapkan Laporan evaluasi capaian program kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Mekanisme koordinasi, sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan hukum yang responsif gender dan peduli anak.

Pelaksanaan kegiatan Peserta terdiri dari peserta pusat dan daerah, berjumlah 200 orang. Peserta daerah terdiri dari : BAPPEDA Provinsi Kepala Biro Organisasi Provinsi Kepala Biro/Badan/Dinas yang menangani bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pemda Provinsi Tempat dan waktu Bertempat di Bogor/Tangerang Tanggal 24 s/d 26 maret 2014

Tema nasional Memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pemantapan kelembagaan PP dan PA Sub tema Implementasi kebijakan PP dan PA Sumberdaya dan organisasi Peningkatan partisipasi masyarakat melalui program PPPA

Diskusi Kelompok Pemetaan pencapaian dari implementasi Kebijakan PPPA, Solusi dan mekanisme pencapaian Pemetaan Sumber daya dan organisasi Pemetaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat (solusi dan mekanisme pencapaian )

Usulan Pak Bambang Setuju tema yg diusulkan Pak Budi Membuka Rakornas dari Kemendagri

Usulan Bu Mimi Tema Profil Pelaksanaan Program PP dan PA Diskusi kelompok Mengangkat kelembagaan PPPA di daerah (struktur organisasi sesuai PP 41) Membuka oleh kemendagri Narasumber dari Dirjen Otonomi daerah Narasumber Anak Pak Irwanto

Usulan Bu Muji Narasumber Kemendagri, Bappenas, keuangan dan Kumham Mapping dampak pelaksanaan program PPPA Rencana tindaklanjut

Usulan Bu Ani Narasumber dari KPPPA menjelaskan tentang KLA dan KHA Peserta dari Legislatif dan yudikatif Setuju dengan tema yang disampaikan pak Budi

Bu Nuranah Tujuan khusus no 1: ditambahkan Pusat dan daerah. Dan hasil yang diharapkan no 1: ditambahkan Pusat dan daerah.

Usulan Pak dermawan Setuju diangkat tema RPJMN Sub tema Memantapkan pelaksanaan PP dan PA untuk mewujudkan ekonomi dan hukum yang berkeadilan Diskusi Kelompok Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya Pemantapan pelaksanaan PP dan PA kedepan Mekanisme koordinasi (sekretariat bersama) Pembiayaan untuk peserta daerah lebih diperjelas

Usulan Pak Pribudiarta Proses kelembagaan data

Diskusi kelompok: Mapping implementasi kebijakan PPPA Pusat dan daerah (maping networking, data terpilah dan outcome) Kapasitas Kelembagaan, SDM dan organisasinya (Gugus tugas, P2TP2A, pokja bina keluarga TKI, forum Anak Nasional, Pokja PUG, PSW/PSG, Forum PPEP dan lain-lain) Mekanisme koordinasi (Pusat dan Pusat, Pusat dan Provinsi, Provinsi dan Kabupaten)

Sub Tema : Pemantapan implementasi pembangunan Kesetaraan Gender PPPA Dibagi dalam 6 kelompok Peserta ditambahkan legislatif dan yudikatif pusat DPR

Narasumber: Pembukaan : Ibu Menteri Pengarahan : Mendagri Narsum Wakil Provinsi (APE terbaik), Daerah (2 Kabupaten APE terbaik) dan pusat (Bangda dan KPPA sesmen)

Perbaikan TOR Penyusunan Panitia dan pembagian tugas Peserta PSW UN Women jika memungkinkan Tgl 4 Maret sudah dibuat Draft SK Panitia, surat Undangan ke Daerah Rapat Pleno