PEMERINTAHAN PUSAT ( DINYANYIKAN DENGAN ARANSEMEN NAIK-NAIK KE PUNCAK GUNUNG ) LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT BANYAK-BANYAK MACAMNYA LEGISLATIF……..

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PETA LEMBAGA NEGARA (Pasca Amandemen UUD )‏
Advertisements

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
Keadilan Keadilan berasal dari kata “adil” yang diambil dari bahasa arab “adl”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak berat sebelah.
MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA
ASAS HUKUM TATA NEGARA Riana Susmayanti, SH.MH.
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4.
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45
Pert. 6 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
Uud dasar negara republik indonesia
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45
Putusan MA atas Uji Materi Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 7
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
Lembaga Kepresidenan di Indonesia
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
UU & Lembaga Pengurus Tipikor
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
Ketanegaraan Indonesia
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
KELOMPOK 4 AHMAD SULTON ARLIANSAH
SUSUNAN PEMERINTAHAN INDONESIA
HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Sistem Pemerintahan Indonesia
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
ASAS HUKUM TATANEGARA INDONESIA
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
HUKUM TATA NEGARA.
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
Hukum Administrasi Negara
Ketatanegaraan Indonesia Sebelum & Sesudah Amandemen UUD 1945
Kekuasaan Presiden (di Indonesia)
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Disusun oleh: Kelompok 1 ISP-PPKn B 2014
Susunan Organisasi Negara ”HORIZONTAL” & “VERTIKAL”
LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA
Ketanegaraan Indonesia
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.
Oleh : Muhammad Mamun Salman, M.Pd.I
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
Pengantar Ilmu Politik
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Komponen Sistem Hukum di Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MAHKAMAH KONSTITUSI. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk.
INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

PEMERINTAHAN PUSAT ( DINYANYIKAN DENGAN ARANSEMEN NAIK-NAIK KE PUNCAK GUNUNG ) LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT BANYAK-BANYAK MACAMNYA LEGISLATIF…….. EKSEKUTIF SERTA YUDI…KATIF 2 X 2 X

TUJUAN PEMBELAJARAN SETELAH SELESAI PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK DAPAT : MENYEBUTKAN UNSUR-UNSUR LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT DENGAN CERMAT

LEMBAGA DI PEMERINTAHAN PUSAT

TULISKANKAN NAMA-NAMA LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT DI DAUN LALU TEMPELKAN PRESIDEN

UNSUR-UNSUR LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT Lembaga Legislatif Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri atas DPR, MPR, dan DPD.

Lembaga Eksekutif Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ekskutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang juga dibantu menteri-menteri dan lembaga negara lainnya.

Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) Lembaga Yudikatif Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Contohnya : Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY)

KESIMPULAN MATERI Lembaga Legislatif Lembaga Eksekutif UNSUR-UNSUR LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT Lembaga Legislatif Lembaga Eksekutif Lembaga Yudikatif

SURADIRA JAYANINGRAT LEBUR DINING PANGASTUTI