KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV&AIDS KPA PROVINSI JAWA TENGAH DAN PERAN KPA KAB/KOTA Ngestiono, SKM, MKes. Sekretariat : Jl. Tumpang Raya No. 84 Semarang, Telp/Fax. 024-8507750 http://www.aidsjateng.or.id, e-mail : kpaprovjateng@yahoo.co.id

Mengapa Upaya Pencegahan & Penanggulangan HIV & AIDS penting bagi pembangunan Bangsa? Urusan kesehatan Rakyat =Tanggung jawab Pemerintah, khususnya Pem Daerah “Pembiaran”  angka kesakitan & kematian   biaya pengobatan  & produktivitas kerja  Dampak negatif pada Pembangunan SDM, sosial, ekonomi, bahkan Ketahanan Bangsa. MDG tidak mungkin tercapai. Terus tergantung pada bantuan asing  HARGA DIRI & Integritas Bangsa!

KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN HIV & AIDS Perpres 75/2006 Permendagri 20/2007 SRAN 2010 - 2014 INPRES 3/2010 PERGUB 72/2010 Perpres 75/2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Permendragi 20/2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan KPA dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Tahun 2010-2014 Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan Pergub 72/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Kepgub 443.22/36/2009 Tentang Pembentukan KPA Provinsi Jawa Tengah Kepgub 443.22/37/2009 Tentang Pembentukan Sekretariat, Tim Asistensi, dan Kelompok Kerja/Pokja KPA Provinsi Jawa Tengah KEPGUB 443.22/36/2009 KEPGUB 443.22/37/2009 RENSTRA 2008 - 2012 3

Kecenderungan Masa Depan Infeksi Baru HIV di Indonesia IRT WPS LSL Penasun Pelanggan

STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENANGGULANGAN AIDS 2010 - 2014

Tujuan Umum Mencegah penularan HIV baru Meningkatkan kualitas hidup ODHA Mengurangi dampak sos-ek akibat HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat a g a r setiap individu menjadi produktif & berperan aktif dalam pembangunan, mengurangi dampak negatif epidemi HIV dalam pembangunan Bangsa Indonesia 6

Tujuan Khusus Meningk upaya pcegah H-A pd semua pop kunci Menydiak + meningk CST brmutu, trjgkau + brsahabat bagi ODHA Meningktk akses + dukg sos-ekon bagi anak & kelga trdampak serta ODHA miskin Mciptak + mperluas lingk kondusif yg mberdayak masy sipil utk brperan scara brmakna  stigma + diskriminasi brkurang. Tujuan khusus ini, tertampung dalam Perda Prov Jateng Nomor 5 Tahun 2010, maupun Rentra P2 HIV-AIDS 2018-2012 KPAP Jateng 7

Situasi epidemi masing2 Propinsi/Kab/Kota beda-beda ! 1. Papua & Papua Barat: “generalized epidemic” prev dalam masy umum 2,4% - terutama penularan seksual 2. 21 prop: “concentrated epidemic level” kita bagi: Group A: paling tinggi, group B: 11 prop prev tinggi 3. 10 prop (group C) = “low level” epidemic Pembagian berdasarkan situasi epidemiologis tu jml populasi kunci/ paling rawan tertular HIV dan cara penularan Kan

Peta Epidemi HIV di Indonesia Perkiraan Prevalensi HIV pada penduduk: Estimasi Jumlah ODHA:

F O K U S Populasi Kunci Fokus Area Fokus Geografis Efektivitas: “dampak tinggi” Efisiensi Fokus Area Pencegahan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan Mitigasi Dampak: kemiskinan, janda, yatim piatu Lingkungan Kondusif: peraturan yg memberdayakan Fokus Geografis

Fokus Area Kerja SRAN 2010-2014 CST MITIGASI DAMPAK Organisasi Populasi Kunci, LSM, swasta, KPA, Kem Agama, PMI Kemenkes, KemHukHam, KemTrans&Ker, Kemdiknas, BKKBN, BNN FOKUS AREA PENCEGAHAN CST MITIGASI DAMPAK LINGKUNGAN KONDUSIF M&E M&E Sektor, BPS, Kemkes, KPA Sektor, BPS, Kemkes, KPA Kemkes, Organisasi Populasi Kunci, LSM KPA, KemSos, KemDagri Pencegahan. Perubahan perilaku populasi kunci untuk mencegah penularan HIV yang terjadi melalui alat suntik dan hubungan seksual. 2. Perawatan, dukungan dan pengobatan untuk semua ODHA yang memenuhi syarat atas dasar perhitungan CD 4 dan status kesehatan mereka. 3. Program mitigasi dampak untuk ODHA dan mereka yang terdampak HIV, yang memerlukan dukungan sosial dan ekonomi. 4. Pengembangan lingkungan yang kondusif, termasuk pengurangan stigma dan diskriminasi, peningkatan komitmen pemerintah khususnya dalam alokasi dana dan kebijakan yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS. M&E M&E Sektor, BPS, Kemkes, KPA Sektor, BPS, Kemkes, KPA KemSos, Kemdiknas, Kem. Pemberdayaan perempuan & anak Sesi 1.E Monitoring dan Evaluasi Nasional serta Tanggung Jawab Sektor 11

Pendanaan Sumber: APBN, APBD, APBDes dan sumber dana lain (GFATM, IPF, AUSAID/HCPI dll) APBD: Dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk menunjang belanja operasional KPA dialokasikan anggaran pada Bantuan Sosial, untuk LSM dana hibah

Anggaran yang ada masih belum memadai Secara nominal telah terjadi peningkatan pendanaan domestik (APBN & APBD), namun terdapat beberapa isu strategik: Masih banyak daerah kab/kota yang belum menganggarkan (HIV dilaporkan 300 kab/kota) Anggaran yang ada masih belum memadai Sebagian besar APBD terpakai utk kegiatan yang tidak effektif / bukan prioritas Anggaran masih belum terintegrasi pada sistem di daerah (masih bersifat bantuan insidentil). 13

Kebutuhan sumberdaya: Biaya (USD) per capita 0,8 USD per capita 0,9 USD per capita 0,9 USD per capita 1 USD per capita

Kesenjangan sumberdaya Estimasi dana tersedia Kebutuhan dana Kesenjangan dana

Target MDG 2015-Aspek Kesehatan Pada tahun 2015, terjadi penurunan epidemi HIV/AIDS (infeksi baru HIV ) Target 6.A 6.1 Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 tahun 6.2 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko 6.3 % remaja usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS Target 6.B 6.4 % ODHA yang mendapatkan akses pada ART

Penjabaran Target MDGs dalam RPJMN: 2010-2014 Indikator Target MDGs Target RPJMN 2010-2014 2010 2014 1. Prevalensi HIV 0,2 % < 0,5 % 2. Penggunaan kondom pada hub seks berisiko 30% 65% 3. % remaja usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan kompr tentang HIV dan AIDS 95% 4. Persentase ODHA yang akses pengobatan ART 100% * Dalam RPJMN 2010-2014, Progr, kegiatan & indikator penanggulangan HIV dan AIDS tercantum dalam komp prioritas bidang kesehatan

Sandingan Target MDGs, dan RPJMN 2010-2014 dg Inpres No Sandingan Target MDGs, dan RPJMN 2010-2014 dg Inpres No.3 Tahun 2010 (RKP 2011) Target MDGs & RPJMN 2010-2014 Inpres No.3 1. Prevalensi HIV < 0,5% Prevalensi HIV Target 2011: < 0,5% 2. Penggunaan kondom pada hub seks berisiko* Penggunaan kondom pada hub seks berisiko tinggi berdasarkan pengakuan pemakai : Target 2011: 35% (prmp), 20% (laki2) 3. % remaja usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS % penduduk 15 tahun ke atas memiliki pengetahuan HIV dan AIDS Target 2011: 70% 4. Persentase ODHA yang mendapatkan akses pengobatan ART Persentase ODHA mendapatkan ART - Persentase kab/kota melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman* Target 2011: 60% Jumlah penduduk 15+ yg ikut VCT utk HIV Target 2011: 400,000 orang

Target & Pencapaian Indikator MDGs Goal 6: HIV dan AIDS Indikator Target MDGs Target 2014 vs Capaian 2010 Target 2014 Capaian 2010 1. Prevalensi HIV <0,5 < 0,2 2. Penggunaan kondom pada hub seks berisiko 65% 30% 3. % remaja usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS 95% 14.3% 4. Persentase ODHA yang mendapatkan akses pengobatan ART 100% 45%

Infeksi baru HIV yang tercegah pada 2025: Pilihan strategi? Infeksi baru HIV yang tercegah pada 2025: 1,205,000 Infeksi baru HIV yang tercegah pada 2015: 294,000

JUMLAH KASUS HIV & AIDS DI JAWA TENGAH TAHUN 1993-30 SEPT 2010

Estimasi Populasi Kunci dan ODHA 2009 Setiap tahun terus meningkat. Namun peningkatan tertinggi berada di tahun 2009 yang mengalami penambahan berjumlah 3 orang menjadi 10 orang KASUS HIV&AIDS JATENG = 3.195  29,54 %

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN AIDS DI TINGKAT JAWA TENGAH - PERDA NOMOR 5 TAHUN 2009 - PERGUB Nomor 72 Tahun 2010 - RENSTRA PENCGH & PENANGGUL 2008-2012

PENCEGAHAN HIV DAN AIDS Sesuai PERDA (Pasal 5) dan PERGUB (Pasal 5) Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya : Kegiatan promosi perubahan perilaku; Pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), suntik; Pengurangan resiko penularan dari ibu yang positif HIV ke bayi yang dikandungnya; Penyelenggaraan kewaspadaan umum dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan; Penyelenggaraan konseling dan test sukarela HIV dan AIDS; Pemeriksaan HIV terhadap darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan; Pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya tentang IMS dan HIV bagi peserta didik. Mengurangi resiko penularan HIV di kalangan narapidana atau tahanan yang berada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Disini, merupakan andil dari banyak sektor 24

PENANGANAN HIV&AIDS Sesuai PERDA Pasal 7 dan PERGUB Pasal 15 1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, dukungan dan pengobatan. 2. Mendukung kelompok dukungan sebaya 3. Menyediakan obat anti retroviral, obat IO & obat IMS 4. Menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan. 5. Menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS. 6. Melaksanak surveilans perilaku, IMS, HIV dan AIDS. 25

REHABILITASI HIV&AIDS Sesuai PERDA Pasal 8 dan PERGUB Pasal 16 Motivasi dan diagnosis psikososial Perawatan dan pengasuhan Pembinaan kewirausahaan Bimbingan mental spiritual Bimbingan sosial dan konseling psikososial Pelayanan aksesibilitas Bantuan dan asistensi sosial Bimbingan resosialisasi Bimbingan lanjut Rujukan Disini lebih banyak pada peran Dinas Sosial bersama LSM 26

TUGAS KPA KAB/KOTA (Permendagri 20/2007) Koordinasi perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah dlm rangka P2 HIV&AIDS Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan P2 HIV dan AIDS Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyrkt dan bantuan luar negeri secara efektif dan efesien Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS; Menyebarluaskan informasi P2 HIV dan AIDS; Memfasilitasi pelaksanaan tugas2 Camat, Pemdes/Kelurahan dlm P2 HIV&AIDS; Mendorong terbentuknya LSM Peduli HIV dan AIDS; Melakukan monev dan melaporkan ke KPAP dan KPAN

DAFTAR KPA KAB/KOTA Yg Sudah Terbentuk : 33 KPA Yg Sesuai Permendagri : 7 KPA Yg Memiliki Sekretariat : 14 KPA Yg Memiliki Sekretaris Penuh Waktu : 4 KPA

Beberapa Tantangan Besarnya masalah: geografis & kependudukan: usia muda & mobile Kelembagaan: KPA N/P/K- belum semua responsif untuk keberadaan/ penguatannya Smb dana & daya: BELUM memadai N/P/K/K, namun tentu tidak mungkin terus tergantung pada bantuan asing Program: upaya PENCEGAHAN banyak tantangan, trtm transmisi seksual: pembubaran lokasi, anti kondom dll  feminisasi epidemi !

Agenda Kedepan KPA Prov/Kab/Kota perlu melakukan perencanaan & penganggaran kegiatan penanggulangan AIDS yang terkonsolidasi dan terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah (sesuai arahan Mendagri & Men PPN/Ketua Bappenas). Pada akhir tahun 2014, diharapkan 70% dana penanggulangan AIDS berasal dari APBD & APBN. Respon yang dilakukan KPAN untuk meningkatkan anggaran pembiayaan program AIDS di daerah. 30

Terima Kasih !