Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
“PERAN TP PKK DALAM SISTEM INFORMASI POSYANDU”
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
POSYANDU BALITA RIWANTO, SKM.
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PANDUAN.
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PERAN POKJANAL POSANDU DALAM PENGINTEGRASIAN
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya Lokal BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT MUKIM.
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU
PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU Disampaikan Oleh : H. NATA IRAWAN, SH, M.Si.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
PELAKSANAAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI KOTA TANGERANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
PENCATATAN DAN PELAPORAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF
KEBIJAKAN PENGUATAN POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
RENCANA TINDAK LANJUT ORIENTASI PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
POKOK-POKOK MATERI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DIREKTORAT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SHIP PARTNER.
TUJUAN Tujuan Umum Terselenggaranya pelayanan PAUD yang terintegrasi dengan layanan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) menuju terwujudnya anak Indonesia.
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
Evaluasi dan Rencana Kerja
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
Petunjuk Pengelolaan PATBM
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Transcript presentasi:

EVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI PENGUATAN SIP DI DAERAH MELALUI DANA DEKONSENTRASI DITJEN PMD Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SISTEMATIKA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI POSYANDU PERAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI POSYANDU PROGRAM/ KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS POSYANDU

PERMENDAGRI NO.54 TH. 2007 SEKRETARIAT KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM, KELEMBAGAAN, SDM PENGELOLA POSYANDU PERMENDAGRI NO.54 TH. 2007 BAB IV TUGAS DAN FUNGSI POKJANAL PROV, KAB/KOTA BAB VI KEPENGURUSAN POKJANAL PROV, KAB/KOTA Dinas/Badan/Kantor Pemberdayaan Masy : Fungsi koordinasi pembinaan, pergerakan peran serta masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, pengembangan metode pendampingan, advokasi, pemantauan dsb. Dinas Kesehatan: pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan ( distribusi kartu KMS, obat2an, vitamin) dukungan bimbingan kes dll BKKBN : Penyuluhan dan pergerakan peran serta masyarakat dlm KB, penyedian alat konrasepsi dll Dinas Pendidikan : Pergerakan peran serta masyarakat dalam pendidikan anak usia dini (PAUD), fasilitasi pendidik, penyediaan alat didik dl PKK : Pendayagunaan kader, pergerakan peran serta masyarakat melalui kader PKK, penyuluhan dll Sektor- sektor lainnya PUSAT DI DITJEN PMD, SEKRETARIAT PROV DAN KAB/KOTA DI DINAS/BADAN/ KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TUGAS SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU Melakukan fungsi Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu, yaitu sebagai pengolah dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi berbagai program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggung jawab POKJANAL POSYANDU; Membantu Sekretaris melaksanakan koordinasi teknis administratif, dan teknis fungsional pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;

SISTEM INFORMASI POSYANDU SISTEM INFORMASI POSYANDU ADALAH PIRANTI MANAJEMEN YANG MEMUNGKINKAN: 1. KADER PADA TINGKAT OPERASIONAL DAPAT MENGETAHUI KEKURANGAN DAN KEBERHASILAN (EVALUASI), 2. PADA TINGKAT PENGAMBIL KEBIJAKAN DAPAT DILAKUKAN PEMBINAAN MELALUI PENINGKATAN LAYANAN TEKNIS DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDU SECARA BERJENJANG SESUAI DENGAN PERMASALAHAN DAN HASIL ANALISIS DATA.

DASAR PEMIKIRAN SISTEM INFORMASI POSYANDU POKJANAL POSYANDU PUSAT POKJANAL POSYANDU PROV POKJANAL POSYANDU KAB/KOTA POKJANAL POSYANDU KEC INTERVENSI KEBIJAKAN TK NASIONAL POSYANDU POKJA POSYANDU DESA/KEL INTERVENSI KEBIJAKAN TK PROVINSI INTERVENSI KEBIJAKAN TK KAB/KOTA INTERVENSI KEBIJAKAN TK KECAMATAN DATA DAN KEG POSYANDU

INTERVENSI PROGRAM TAHUN 2008 - 2010 POKJANAL POSYANDU PUSAT Perangkat komputer 33 Perangkat komputer POKJANAL POSYANDU PROV 314 Perangkat komputer POKJANAL POSYANDU KAB/KOTA POKJANAL POSYANDU KEC POSYANDU POKJA POSYANDU DESA/KEL

KONDISI AKTUAL SIP TAHUN 2011 FASILITASI KOMPUTER DAN BINTEK OPERATOR SIP TA. 2008 S.D 2010 RENDAHNYA KOMPETENSI OPERATOR KOMPUTER SIP RENDAHNYA KOMITMEN PEMDA THD SIP TIDAK TERSEDIA DANA OPERASIONAL SIP ADANYA MUTASI STAF OPERATOR SIP PERANGKAT KOMPUTER TIDAK BISA DIPERGUNAKAN 33 PROVINSI 314 KAB/KOTA TERHAMBATNYA PELAPORAN BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN SIP DI SETIAP JENJANG PEMERINTAHAN

UPAYA YG DILAKUKAN POKJANAL POSYANDU PUSAT FASILITASI PENGUATAN SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP) DI DAERAH MELALUI DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2012

RAKOR POKJANAL PROVINSI UPAYA YANG DILAKUKAN 2012 1 RAKOR POKJANAL PROVINSI Meningkatkan Peran Pokjanal Posyandu Prov dan Kab/Kota RAPAT KOORDINASI POKJANAL PROVINSI Mengaktifkan SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU Prov dan Kab/kota KAB/KOTA Meningkatkan komitmen Pemda (kebijakan dan anggaran) dalam Pengelolaan SIP Meningkatkan dukungan Pemda dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SIP

PELATIHAN OPERATOR SIP 2 Meningkatnya kompetensi Operator dlm pengops SIP OPERATOR SIP PROVINSI Meningkatnya entri data pelaporan SIP Meningkatnya kontinyuitas pengops perangkat SIP OPERATOR SIP KAB/KOTA Meningkatnya penguasaan Format SIP

PENGUATAN SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PROV UPAYA YANG DILAKUKAN 2013 PENGUATAN SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PROV 1 HONOR BULANAN BIAYA OPERASONAL (ATK, INTERNET, RAPAT2) MONEV (PENGAMBILAN DATA)

RAKOR POKJANAL PROVINSI 2 RAKOR POKJANAL PROVINSI Meningkatkan Peran Pokjanal Posyandu Prov dan Kab/Kota RAPAT KOORDINASI POKJANAL PROVINSI Mengaktifkan SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU Prov dan Kab/kota KAB/KOTA Meningkatkan komitmen Pemda (kebijakan dan anggaran) dalam Pengelolaan SIP Meningkatkan dukungan Pemda dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SIP

EVALUASI Sejauhmana pengelolaan SIP dilakukan oleh Pokjanal Posyandu Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan?

PENUTUP KEBERHASILAN PENGELOLAAN SIP: PROSES HIBAH PEMBINAAN PEMDA PROV DUKUNGAN OPERASIONAL UNT PROV DAN KAB/KOTA KOORDINASI LINTAS SEKTOR PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLA SIP (MULAI DR KADER) PEMANFAATAN HASIL SIP OLEH POKJANAL DI SETIAP JENJANG

HASIL EVALUASI 1. PELAKSANAAN TAHUN 2012: TIDAK SEMUA PROVINSI MELAKSANAKAN KEGIATAN RAKOR DAN PELATIHAN SIP (PROV KEPRI ) OPERATOR YG SUDAH DILATIH ULANG TIDAK DIFUNGSIKAN MENGOLAH DATA POSYANDU POKJANAL POSYANDU DIBENTUK HANYA SAMPAI KAB/KOTA (KECUALI BBRPA KAB/KOTA) BELUM DILAKUKAN PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLA SIP (MULAI DR KADER, POKJA DESA/KEL, DAN POKJANAL KEC) DUKUNGAN ANGGARAN APBD DALAM PENGELOLAAN SIP SANGAT KURANG (JAWA TENGAH, PAPUA) TIDAK SEMUA PROVINSI MELAPORKAN KEGIATAN (DATA TERLAMPIR) PELAPORAN HASIL PENGELOLAAN DATA SIP BELUM BERJALAN SAMPAI KE SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PUSAT (HANYA BEBERAPA KAB/KOTA)

HASIL EVALUASI 1. PELAKSANAAN TAHUN 2013: BELUM SEMUA PROVINSI MELAKSANAKAN KEGIATAN RAKOR SIP OPERATOR YG SUDAH DILATIH ULANG TIDAK DIFUNGSIKAN MENGOLAH DATA POSYANDU POKJANAL POSYANDU DIBENTUK HANYA SAMPAI KAB/KOTA (KECUALI BBRPA KAB/KOTA) BELUM DILAKUKAN PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLA SIP (MULAI DR KADER, POKJA DESA/KEL, DAN POKJANAL KEC) DUKUNGAN ANGGARAN APBD DALAM PENGELOLAAN SIP SANGAT KURANG (JAWA TENGAH, PAPUA) SEKRETARIAT POKJANAL PROVINSI BELUM BERFUNGSI BELUM ADA PROVINSI YG MELAPORKAN KEGIATAN PELAPORAN HASIL PENGELOLAAN DATA SIP BELUM BERJALAN SAMPAI KE SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PUSAT (HANYA BEBERAPA KAB/KOTA)

SEKIAN DAN TERIMA KASIH