KEBIJAKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KEKESRAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2009 DISAMPAIKAN OLEH:

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA
Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
Strategi Nasional Literasi Keuangan
PROGRAM QUICK WINS MP3KI TAHUN 2013 BIDANG PERUMAHAN SWADAYA
Baseline Sektor Energi
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Selasa, 24 Januari Dr. B.S. Kusmuljono, MBA Chairman CPR- Indonesia Komisaris.
Perencanaan Nasional Dana Alokasi Khusus TA 2012 Oleh: Dr. Ir. Budhi Santoso, MA Direktur Otonomi Daerah Disampaikan pada: Sosialisasi DAK Bidang Lingkungan.
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
“Desentralisasi Fiskal” di Indonesia 24 Juli 2012.
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN Oleh: Gunawan Sumodiningrat Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Deputi.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Alur Kegiatan Workshop
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 13 JL.WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA.
Hubungan Antar Pemerintahan
No 4/92 1/ LATAR BELAKANG KONDISI PERUMAHAN PADA SAAT PENYUSUNAN UNDANG2 TRANSAKSI 1980.
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
DISAMPAIKAN DALAM ACARA FORWAKOP 28 JULI 2009
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN SERTA PELUANG DAN TANTANGANNYA
Disampaikan pada acara :
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat
Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
RAKOR SOSMONEV PERCEPATAN PENANGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2014 (PROGRAM RASKIN PROVINSI KALTIM & KALTARA) Balikpapan, 1-2 Oktober 2014.
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
SOSIALISASI PROGRAM RASKIN 2010
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
KEBIJAKAN SUBSIDI BBM DAN
Evaluasi dan Rencana Kerja
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KEKESRAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2009 DISAMPAIKAN OLEH: DEPUTI MENKO KESRA BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERUMAHAN RAKYAT PADA ACARA WORKSHOP STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KEKESRAAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (UMM), 07 MEI

LINGKUP KOORDINASI  Kompensasi Sosial: pangan & non pangan;  Jaminan Sosial;  Penca dan Lansia;  Perumahan dan Permukiman.  Kompensasi Sosial: pangan & non pangan;  Jaminan Sosial;  Penca dan Lansia;  Perumahan dan Permukiman. 2 Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Pengawasan

LINGKUP KEGIATAN: 3  Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Nutrisi.  Pelaksanaan Program Kompensasi Sosial.  Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional.  Kebijakan Pemberdayaan Penca dan Lansia.  Kebijakan Pencapaian Bebas Kawasan Kumuh dan Pembangunan Rumah Layak Huni.

4 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN: Kluster I Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran Kluster III Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kluster II Pemberdayaan Masyarakat “dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri” “dikasih ikan” “diajari mancing” Program-program yang Tergabung dalam PNPM. Fokus: 5720 Kecamatan Bentuk: Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp. 3 Milyar / Kec / tahun Raskin, PKH, BOS, Jamkesmas dll.)termasuk pemberian layanan khusus bagi 3,9 juta RT Sangat Miskin Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil. Penyaluran KUR: diarahkan untuk Kredit Rp. 5 juta ke bawah. Plus : penyaluran program Pendanaan K / L

ARAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KOMPENSASI SOSIAL: PANGAN & NON PANGAN 5  Kemudahan akses rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KOMPENSASI SOSIAL

6  BERAS BERSUBSIDI UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  (R A S K I N);  BANTUAN LANGSUNG TUNAI (B L T);  WORLD FOOD PROGRAMME (WFP).  BERAS BERSUBSIDI UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  (R A S K I N);  BANTUAN LANGSUNG TUNAI (B L T);  WORLD FOOD PROGRAMME (WFP). ARAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KOMPENSASI SOSIAL: PANGAN & NON PANGAN

RASKINRASKIN PERANAN KEMENKO KESRA:  Tim Koordinasi Raskin Pusat;  KPA subsidi pangan (Raskin dan CBP). KEGIATAN:  Penetapan pagu dan pedoman umum;  Sosialisasi kenaikan Harga Tebus Raskin;  Peluncuran Raskin tahun 2008 secara nasional ;  Percontohan Warung Desa;  Penilaian Raskin Award;  Permintaan dukungan APBD. 7

REALISASI RASKIN TH.2008: Pagu Raskin: 3,342 juta ton, sasaran 19,1 juta RTS; 10 kg/RTS/bln (Januari dan Pebruari); 15 kg/RTS/bln (Maret s/d Desember). Realisasi: 3,238 juta ton (96,89%); sisa 104 ribu ton. Alokasi APBD:38 Pemda untuk Dana Talangan HPB; 126 Pemda untuk Dana Monev; 162 Pemda untuk Biaya Distribusi. 8

WARUNG DESA Tujuan:Ketepatan sasaran dan jumlah Lokasi: Banten (UI); Jabar (IPB), Jateng (UGM), Lampung (UNILA), dan Sulsel (UNHAS) Capaian:Berhasil Baik Kendala:Fee Warung Desa (tahun 2009) 9

RASKIN AWARD Tujuan :  Penghargaan keberhasilan program Raskin di Kabupaten dan Kota Proses :  Instrument penilaian dan panduan di uji coba oleh UNS, IPB, UNHAS, UNAND dan UMM  Usulan 29 Kabupaten dan 25 Kota dari 29 Propinsi  Nominasi 5 Kabupaten dan 5 kota telah di verifikasi  Penetapan oleh Tim Pengarah  Penghargaan diserahkan oleh Bapak Presiden / Menko Kesra 10

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (B L T) BANTUAN LANGSUNG TUNAI (B L T) 11

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN:  Rakor Teknis Realisasi penyaluran dan permasalahan  Bahan laporan kluster I  Percepatan penyaluran (teguran)  Monev data RTS, Kelancaran dan keamanan pelaksanaan REALISASI ( RTS):  Tahap I (3 bulan): 99,52 % Pembatalan RTS sebanyak: RTS  Tahap II (4 bulan): 99,19 % 12

WORLD FOOD PROGRAM (W F P) WORLD FOOD PROGRAM (W F P) 13

REHABILITASI, PENDIDIKAN, DAN PEMULIHAN NUTRISI - WFP PRRO PERAN KEMENKO KESRA:  Koordinasi dengan instansi terkait (Depkes, Diknas) dan Pemda  Perencanaan program, penetapan sasaran, sinkronisasi dengan program lainnya  Penggalangan dana (negara donor dan fund raising )  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PRRO (2008 – 2010, MOU 24 Maret 2008):  Total beneficiaries 845 rb jiwa  Total dana USD 98,2 juta (selama 3 tahun)  Lokasi: Jatim, NTB, NTT, dan Botabek 14

CAPAIAN :  School Feeding 6 – 13 tahun (270 rb anak)  Mother and Child Nutrition 24 – 60 bulan (45 rb dan 170 rb balita)  Penderita TB (100 rb jiwa : 24 rb penderita + anggota keluarga)  Food for Work dan Food for Training (270 rb jiwa)  Capacity Building dan Community Development Project (20 lokasi, 8100 jiwa)  Anakan Jambu Mete 200 rb batang (2 rb ha) di NTT dan NTB Masalah: Pencapaian hanya 70 % karena menurunnya komitment donor Phase out: dilaksanakan di Jabotabek, Jawa Timur, NTT dan NTB REHABILITASI, PENDIDIKAN, DAN PEMULIHAN NUTRISI - WFP PRRO

16 TAHUN 2009:  Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi kebijakan kompensasi sosial yang berkelanjutan;  Pelaksanaan kebijakan dan implementasi kebijakan program kompensasi sosial;  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program kompensasi sosial. KOMPENSASI SOSIAL (lanjutan…)

17

18