STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

Buletin Teknis SAP NO. 10 TENTANG AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
PENERAPAN SAP Penerapan SAP bagi pemerintah pusat diwujudkan dengan penyusunan sistem akuntansi pemerintah Sistem akuntansi yang disusun harus mengacu.
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
MANUAL KOMANDAN SIKD.
1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
Prof. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak. CA
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Created n Edited by: Wisnu – Kasubagset Anggota 5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Oktober 2007.
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
“ KELOMPOK 3 “ Amri Mawarti (22499) Diah Nur A. (22513)
KPKD BPKAD Kota Administrasi Jakarta Timur
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
Penatausaan Pengeluaran
PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
DR. IR. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
GAMBARAN UMUM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.