INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Defenisi Akun Pendapatan & Belanja
LAPORAN ARUS KAS (PSAK No 2)
Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan dan Biaya berbasis Akrual
LAPORAN ARUS KAS (PSAK No 2)
laporan keuangan kEmDIKNAS
BIMBINGAN TEKNIS PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2012 Samarinda, 10 Desember 2012.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
UNIVERSITAS PADJADJARAN
DASAR-DASAR AKUNTANSI
Akuntansi keuangan lanjutan 1
LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSAMAAN AKUNTANSI
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BULETIN TEKNIS NO. 06 AKUNTANSI PIUTANG
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 62/PB/2009 PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
STRUKTUR BELANJA DAERAH
TRANSAKSI BISNIS PERUSAHAAN dan PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
PERSAMAAN AKUNTANSI.
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
 Suwardjono2002 Bab 4Sistem Akuntansi dan Pengembangannya 3/31/2015 Transi 1 Sistem Akuntansi dan Pengembangannya.
Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual
Anggaran Negara. APBN(D) menurut UU no. 17/2003 Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah neara yang disetujui DPR(D)
1 MODUL PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
SIKLUS APBN.
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat.
AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN KEUANGAN Catur Iswahyudi Manajemen Informatika (D3)
Pertemuan 6 AKUNTANSI KEWAJIBAN LANCAR
Akuntansi keuangan lanjutan 1
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
TRANSAKSI AKRUAL.
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Latihan soal akuntansi 2015
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
Bab 3 Tahap Penyesuaian Rita Tri Yusnita, SE., MM.
AKUNTANSI BIAYA IEG3A3 Program Studi Teknik Industri
AKUNTANSI PERUSHAAN JASA
BAB 2 TRANSAKSI BISNIS PERUSAHAAN dan PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
Yuanita Levany, SE., Ak, M.Si
JURNAL PENYESUAIAN.
DIT. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DITJEN PERBENDAHARAAN 2011
Jurusan Akuntansi FE Unnes
BAB 2 TRANSAKSI BISNIS PERUSAHAAN DAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
TRANSAKSI BISNIS PERUSAHAAN dan PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
PENGANTAR AKUNTANSI.
Penyesuaian akun-akun
Presented by Prasetyo Widyo Iswara, S.E., M.A.
AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
Pendapatan dan Belanja
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
MODul 1: Pengantar akuntansi dan keuangan
AKUNTANSI KEUANGAN MADYA 1
Transcript presentasi:

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN

LATAR BELAKANG Pasal 70 ayat (2) UU 1/2004 Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 2008. Rapat konsultasi DPR RI dengan pemerintah tanggal 25 September 2008, Menteri Keuangan menyatakan bahwa Dokumen Pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN berbasis kas, tapi pemerintah bisa memberikan supplementary dokumen pendapatan, piutang, belanja dan utang sehingga pembahasan di panitia anggaran tetap yang berbasis kas, tapi keseluruhan dokumen supplementary mengenai potensial pendapatan/belanja. Pasal 26 UU 41/2008 tentang APBN TA 2009, sebagaimana telah diubah dengan UU 26/2009, LRA pada LKPP Tahun 2009 dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan anggaran yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih.

POS-POS YANG DIAKRUALKAN Belanja Yang Masih Harus Dibayar Belanja Yang Dibayar Dimuka Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Pendapatan Yang Diterima Dimuka Penyusutan, Amortisasi, dan Deplesi?? Penyisihan Piutang Tak Tertagih??

Belanja Yang Masih Harus Dibayar (1/2) Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh K/L, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hak/perjanjian tersebut. Belanja yang masih harus dibayar antara lain : Belanja Pegawai: Kenaikan Gaji Berkala. Belanja barang : Langganan daya & jasa (Tlpn, listrik, air), Perjalanan, Pemeliharaan, dll. Belanja Modal : Perolehan aset yang belum dibayar.

Contoh Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2/2) Satker A pada tanggal 31 Desember 20X1 belum membayar tagihan listrik untuk Desember 20X1 sebesar Rp.500.000. Ketika menyusun Laporan Keuangan berikut tahunan 20X1, Satker harus melaporkan tagihan listrik dimaksud yang belum terbayarkan di tahun 20X1 sebagai Belanja yang masih harus dibayar sebesar Rp.500.000 Pengaruh Belanja Yang Masih Harus Dibayar pada Laporan

Belanja Dibayar Dimuka (1/2) Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran Satker/pemerintah yg telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara & membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati Satker/pemerintah. Belanja dibayar dimuka antara lain terdiri dari: Uang muka kerja yang sudah diperlakukan sebagai belanja (tidak menggunakan akun non anggaran) Sewa yang dibayar dalam jangka waktu tertentu tetapi belum semuanya dinikmati jasanya.

Belanja Dibayar Dimuka (2/2) Pada 1 Agustus 20X1, satuan kerja A menyewa gedung kantor selama 1 tahun s.d 31 Juli 20X2. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan di muka sebesar Rp24.000.000. Pada tanggal 31 Desember 20X1 satuan kerja yang bersangkutan harus menyajikan adanya belanja dibayar di muka untuk periode 1 Januari s.d. 31 Juli 20X2 sebesar Rp14.000.000 (Rp24.000.000 x 7/12).  Pengaruh dari transaksi tersebut pada Laporan disajikan :

Pendapatan YG Masih Harus Diterima (1/2) Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja/pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja/pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. PNBP yang belum dibayar oleh wajib bayar (Piutang PNBP) antara lain : 1. Pendapatan Pendidikan, 2. Pendapatan Sewa, 3. Pendapatan Jasa, 4.Denda Dalam penyajian informasi pendapatan secara akrual, realisasi pendapatan secara kastahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara: 1. menambahkan pendapatan yang masih harus diterima pada tahun anggaran berjalan (piutang pada tahun berjalan); dan/atau 2. menambahkan pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan K/L, namun belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (pendapatan ditangguhkan); dan/atau 3. mengurangkan pendapatan yang masih harus diterima pada tahun anggaran yang lalu (piutang pada tahun lalu) yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan.

CONTOH Pendapatan YG Masih Harus Diterima (2/2) Realisasi pendapatan pendidikan suatu PTN pada tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp300.000.000. Realisasi pendapatan tersebut termasuk realisasi pendapatan yang terutang tahun 20X0 (piutang tahun 20X0) sebesar Rp25.000.000. Sementara itu, pendapatan yang masih harus diterima pada tahun 20X1 (piutang tahun 20X1) adalah sebesar Rp30.000.000. Berdasarkan transaksi tersebut, pendapatan secara akrual satker tersebut adalah sebesar pendapatan kas tahun 20X1 (Rp300.000.000) – dikurangi piutang tahun 20X0 yang diterima tahun 20X1 (Rp25.000.000) + ditambah pendapatan yang masih harus diterima tahun 20X1 (Rp30.000.000) = Rp305.000.000.  Pengaruh dari transaksi tersebut pada Laporan disajikan :

Pendapatan Diterima Dimuka (1/2) Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yg diterima oleh Satker/pemerintah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak. Pendapatan Diterima Dimuka antara lain: Pendapatan atas penyewaan aset untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran

Pendapatan Diterima Dimuka (2/2) Pada tanggal 1 Juli 20X1 Satker Departemen ESDM menerima uang hasil sewa penempatan menara BTS sebesar Rp60.000.000 untuk masa 1 Juli 20X1 sampai dengan 30 Juni 20X4. Total realisasi pendapatan (akun 423214) Satker Departemen ESDM selama tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp4.000.000.000. Pada tanggal 31 Desember 20X1, bagian dari sewa yang menjadi Pendapatan Akrual (Pendapatan Diterima Di Muka) tahun 20X1 adalah 30 bulan (1 Januari 20X2- 30 Juni 20X4) sebesar Rp50.000.000 (30/36 x Rp60.000.000). Pengaruh dari transaksi tersebut disajikan ……

ED = Ekuitas Dana NO POS AKRUAL PENGARUH TRANSAKSI L R A NERACA 1 Pendapatan Masih Harus Diterima (Piutang) Pendapatan + Aset + ED + 2 Pendapatan diterima dimuka (Hutang) Pendapatan - Kewajiban + ED - 3 Belanja masih harus dibayar (Hutang) Belanja + Kewajiban + 4 Belanja Dibayar dimuka (Piutang) Belanja - ASET + ED + ED = Ekuitas Dana

RUMUS DASAR PERSAMAAN AKUNTANSI ASET = KEWAJIBAN + EQUITAS DANA A = K + ED Ada banyak kemungkinan a.l: A + —> K + A - —> K - A + —> ED + A - —> ED - K + —> ED - K - —> ED +

Format Laporan-Satker INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 BA : Eselon I/UAPPA-E1 : UAPPA-W : Satuan Kerja/UAKPA :

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN Sekian TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN