Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran 131 Kabupaten/ Kota di 5 Propinsi (Aceh, Sumut, Kalbar, Jateng, NTT) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Muhammad Maulana Jakarta, 6 Desember 2013 www.seknasfitra.org

Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran Publik Inisiatif masyarakat sipil yang peduli terhadap peningkatan kualitas keterbukaan informasi yang harus dipublikasikan secara berkala; khususnya informasi anggaran; Mengukur Tingkat kepatuhan Pemda mempublikasikan informasi anggaran publik 2012-2013 TENTANG STUDY Indikator : Ketersediaan, akses, serta kecukupan informasi RKPD (2012-2013) Raperda APBD (2012-2013) Perda APBD (2011-2013) Raperda Perubahan (2011-2013) Perda APBD Perubahan (2011-2013) LKPD audited (2010-2012) Menelusuri situs resmi Pemerintah Daerah pada Juni-september 2013 Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran Publik tertinggi “100”, terendah “0”

Instruksi Mendagri Thn 2012 No. 188.52/1797/37 Pasal 28F UUD Memperoleh Informasi = Hak Konstitusi LATAR BELAKANG Psl 9 UU 14/2008, Psl 11 Perkip 1/2011 Badan publik menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala Instruksi Mendagri Thn 2012 No. 188.52/1797/37 Transparansi pengelolaan anggaran daerah = indikator pencegahan korupsi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **) Mandat Keterbukaan Informasi Anggaran Publik belum sepenuhnya dilaksanakan, Hak Warga Negara untuk memperoleh informasi anggaran masih sulit terpenuhi

DAERAH-DAERAH STUDY ACEH SUMUT KALBAR JATENG NTT

11 dari 131 website pemda tidak bisa diakses … TEMUAN STUDY Hampir semua dokumen anggaran yang ditelusuri dalam study ini belum dipublikasikan…

Rerata skor Kab/ Kota di jateng lebih tinggi dibanding Kab/ Kota di empat propinsi lainnya, tetapi masih belum ideal… TEMUAN STUDY Daerah-daerah di Jateng lebih terbuka dibanding dengan kabupaten/kota di Aceh (12,25), Kalbar (10,79), Sumut (10,78), dan NTT (10,76)

TEMUAN STUDY

TEMUAN STUDY

Secara overall, praktek pemerintah daerah membuka informasi anggaran masih sangat rendah. Skor rerata indeks keterbukaan informasi anggaran publik hanya 14,1 dari skor ideal 100. Rendahnya skor menunjukan rendahnya kepatuhan pemerintah daerah melaksanakan mandat keterbukaan informasi publik, salah satunya instruksi kementerian dalam negeri No. 188.52/1797/37 tahun 2012 Praktek keterbukaan informasi anggaran publik di daerah perkotaan relatif lebih baik dibadingkan dengan daerah-daerah kabupaten. Rerata daerah perkotaan 20,65 sementara daerah kabupaten 13,09. Kabupaten / Kota dengan skor tertinggi masih belum menjadi yang terbaik dalam praktek keterbukaan informasi anggaran publik. Masih jauh dari skor ideal dalam study. KESIMPULAN

REKOMENDASI Penguatan kapasitas pengelola website pemerintah daerah, khususnya terkait dengan pemahaman informasi-informasi anggaran yang harus dipublikasikan. Kementerian dalam negeri memberikan reward kepada pemda yang mempublikasikan informasi anggarannya dan punishment kepada pemda yang menutup informasi anggaran. Dengan memberikan insentif atau disinsentif anggaran. Sebagaimana yang diberlakukan untuk ketepatan waktu penetapan APBD. DPRD tingkat daerah untuk mendorong pemda mempublikasikan informasi anggaran kepada publik melalui media informasi yang dapat diakses publik secara luas.