CATATAN: BUD = Bendahara Umum Daerah

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Advertisements

Defenisi Akun Pendapatan & Belanja

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014

ALPEKA BOS TS LEMBAR KERJA.

PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012

Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006

STRUKTUR BELANJA DAERAH

DASAR-DASAR PROSEDUR PEMBUKUAN

SOSIALISASI PERPAJAKAN

AKTIVA TETAP ( FIXED ASSET)

SOSIALISASI PERPAJAKAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.

PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD

Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008

AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013

KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013

Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat.

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.

Pengelolaan Dana Hibah

Department of Business Adminstration Brawijaya University

AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan

AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

REKONSILIASI BANK Dalam pengelolaan kas perusahaan, setiap penerimaan perusahaan sebaiknya harus disetorkan ke bank dan sebaliknya pengeluaran perusahaan.

SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.

TRANSAKSI AKRUAL.

PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Latihan soal akuntansi 2015

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.

Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.

TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA

WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA

RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PENGANTAR AKUNTANSI (Bagian 2)

AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA

Inspektorat Kabupaten Sleman

SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

AKUNTANSI BELANJA DAN PENDAPATAN

JURNAL KHUSUS/SPECIAL JOURNAL

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penutupan, Daftar Saldo Setelah Penutupan, dan penyesuaian kembali

BAGIAN 2 Bagian 2 secara umum membahas mengenai teknik penjurnalan. Adapun teknik penjurnalan yang dapat digunakan di dalam akuntansi keuangan daerah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi

SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

AKUNTANSI PERSEDIAAN (Aplikasi pada SAPD SKPD)

PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

AKUNTANSI SKPD Kelompok 2: MUSNAWATI ( ) MAI SISKA ( M. SARBINI ( ) S A P DS A P D.

MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN

STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

LPPM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG

PESERTA SOSIALISASI PERATURAN

 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.

BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

Transcript presentasi:

CATATAN: BUD = Bendahara Umum Daerah SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah RK-PPKD = Rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

AKUNTASI TANAH Soal 1: Pada tanggal 15 Juli 2013, Dinas Pendidikan pada Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pembelian sebidang tanah dari seorang warga yang akan dipergunakan untuk bangunan sekolah. Dalam perolehan tanah tersebut terdapat pengeluaran untuk nilai tanah Rp 6,7 miliar, pajak Rp 720 juta, biaya notaris dan balik nama Rp70 juta, honorarium panitia pengadaan sebesar Rp 35 juta rupiah dan panitia pemeriksa barang sebesar Rp 25 juta rupiah. Pengeluaran tersebut dianggarkan dalam belanja modal. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai. Tentukan biaya perolehan tanah tersebut dan buatlah jurnalnya!

Soal 2: Pada tanggal 21 Agustus 2013, Dinas Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali melakukan pembelian sebidang tanah dari seorang warga yang akan dipergunakan untuk bangunan Puskesmas. Dalam perolehan tanah tersebut terdapat pengeluaran untuk nilai tanah Rp 4,9 miliar, pajak Rp 645 juta, biaya notaris dan balik nama Rp 55 juta, honorarium panitia pengadaan sebesar Rp 25 juta rupiah dan panitia pemeriksa barang sebesar Rp 15 juta rupiah. Pengeluaran tersebut dianggarkan dalam belanja modal. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai. Tentukan biaya perolehan tanah tersebut dan buatlah jurnalnya!

Soal 3: Pada tanggal 29 September 2013, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Pemerintah Kabupaten Langkat Sumatera Utara melakukan pembelian sebidang tanah dari seorang warga yang akan dipergunakan untuk bangunan Pusat Pelatihan Tenaga Kerja dan Asrama. Dalam perolehan tanah tersebut terdapat pengeluaran untuk nilai tanah Rp 13,7 miliar, pajak Rp 935 juta, biaya notaris dan balik nama Rp 97 juta, honorarium panitia pengadaan sebesar Rp 54 juta rupiah dan panitia pemeriksa barang sebesar Rp 35 juta rupiah. Pengeluaran tersebut dianggarkan dalam belanja modal. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai. Tentukan biaya perolehan tanah tersebut dan buatlah jurnalnya!

Soal 4: Pada tanggal 18 Oktober 2013, Dinas Pertanian pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat melakukan pembelian sebidang tanah dari seorang warga yang akan dipergunakan untuk areal perkebunan kelapa sawit. Dalam perolehan tanah tersebut terdapat pengeluaran untuk nilai tanah Rp 18,2 miliar, pajak Rp 785 juta, biaya notaris dan balik nama Rp 105 juta, honorarium panitia pengadaan sebesar Rp 63 juta rupiah dan panitia pemeriksa barang sebesar Rp 46 juta rupiah. Pengeluaran tersebut dianggarkan dalam belanja modal. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai. Tentukan biaya perolehan tanah tersebut dan buatlah jurnalnya!