Sketsa Politik Pilkada Kalsel

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
NETRALITAS ASN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Advertisements

24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
Eksistensi Komunikasi Menghadapi Bencana Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Tarumanagara Jakarta, 29 April
DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No
PERTEMUAN 12 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (UU NO. 5/1999)
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Hak atas Kebebasan Pribadi
Kerja Pemantauan Media yang terkait langsung dengan regulasi Pembelajaran dari Program Pemantauan Belanja Iklan Capres 2014.
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
BUDAYA POLITIK di INDONESIA.
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
Pendidikan Kewarganegaraan
Lembaga Survei Indonesia - IFES Indonesia Survei Nasional Pasca Pemilihan Umum Presiden 2014 Oktober 2014.
+ Setiap pemilu, sekitar 30% dari total pemilih adalah pemilih muda (17-30 tahun) Tahun depan, jumlah pemilih muda diperkirakan sebesar 55 juta orang Kenapa.
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
PERTEMUAN 9 Otoritas, Pendelegasian Wewenang dan Sentralisasi
SESI 6 MENGAMANKAN SUARA CALEG PEREMPUAN
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
PERTEMUAN 9 Otoritas, Pendelegasian Wewenang dan Sentralisasi
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PARTISIPASI PEMILIH MUDA dalam PEMILUKADA
Spiral of Silence Theory
Nunung Nasikhah ( ) Fahmi Setya Gana ( ) Ma’rifa Nurjanah ( )
Rekayasa Sistem Pemilu untuk Penguatan Demokrasi Indonesia
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
Sketsa Politik Pilkada Kalsel
Pendidikan Integritas di Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU :
Lanjut….
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF
Penguatan Posisi Tawar Rakyat dalam Pemilu
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN2014
KEANGGOTAAN DAN BASIS DUKUNGAN PARTAI
Catatan Terhadap Hasil Survei Persepsi Publik Tentang RUU Pemilu
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
Universitas Sumatera Utara Medan
Kajian Sosial Iklan “Realitas Iklan Politik”
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
Start.
Orientasi dan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula
Iklan Politik dan Kegagalan Partai Politik disampaikan dalam Diskusi Buku “Media dan Komunikasi Politik” di Universitas Mercu Buana –Jl. Menteng Raya.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Eksistensi Media Dalam Pemberantasan Korupsi
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
Komunikasi Tradisional Versus Keterbukaan Informasi
KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF
Mahasiswa dan Pemilihan umum
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS NEGERI PADANG
MULTIPARTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
UU Pemilu & Konsolidasi Sistem Presidensial Indonesia
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU : TINJAUAN PEMILU 2009”
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
Transcript presentasi:

Sketsa Politik Pilkada Kalsel Catatan Buku Sketsa Politik Pilkada Kalsel Universitas Lambung Mangkurat dan Penerbit Insan Cendekia Oleh : Dr. Eko Harry Susanto, M.Si Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta Banjarmasin, 19 November 2009

Topik Aktual Aktual, karena menyangkut dinamika Politik di Indonesia yang kompleks pasca reformasi sistem ketatanegaraan Ada lompatan besar dalam kehidupan politik yang progresif Kebebasan dan demokratisasi merupakan faktor pendukung utama dalam dinamika politik elite dan masyarakat.

Topik Aktual Substansi topik aktual mencakup : Otonomi Daerah Komunikasi Politik diantara Elite Politik, elite dalam Kekuasaan Negara dan Masyarakat Peran Organ Politik Lokal: KPUD , Panwasda, Parpol, LSM dll Regulasi Politik dan Pemilu

Calon Independen Diperbolehkannya calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah adalah momentum untuk meningkatkan demokrasi pemerintahan di daerah. Calon independen mengurangi minat kelompok elite pemburu kekuasaan di daerah untuk merapat dan memosisikan partai politik

Calon Independen Dalam konteks kalkulasi pembiayaan, calon independen, tidak segan mengeluarkan dana, tanpa kecurigaan dikorup para makelar politik yang ada di lingkaran parpol. Bisa menjadi ukuran popularitas yang sesungguhnya dari calon perseorangan Tidak birokratis, lebih efisien, dan memberikan kepastian dukungan yang memadai.

Berdampak positif bagi pengkaderan politik yang profesional. Calon Independen Berdampak positif bagi pengkaderan politik yang profesional. Menghindari konflik di dalam parpol yang dipicu oleh persaingan antara aktivis untuk menjadi kepala daerah.

Calon Independen Mencalonkan tokoh di luar partai tidak salah, bahkan dalam perspektif sosiologi politik menurut Robert D Putnam Ada kelompok influential atau orang-orang yang berpengaruh merupakan pesaing potensial dari para aktivis dalam struktur partai. Namun mengejar kekuasaan memang berpotensi konflik, sebab ada mekanisme organisasi yang harus diikuti oleh siapa pun yang akan aktif dalam organisasi politik

Calon Independen Rush dan Althoff (1999) mengemukakan, "kesuksesan partai politik, bergantung : Ideologi yang dihormati pengikutnya, Susunan organisasi, Pembagian tugas Mekanisme yang jelas tanpa tergantung pada satu otoritas kekuatan internal partai".

Calon Independen Tidak selamnaya Calon Independen berdampak positif bagi masyarakat Pemimpin independen, yang berada dalam lingkaran kekuasaan tidak bisa lepas dari pengaruh anggota legislatif yang notabene dari parpol

Calon Independen Model relasi politik dalam kekuasaan paternalistik yang memosisikan kekuatan dominan adalah rujukan dalam menjalankan pemerintahan mengakibatkan kepala daerah independen tidak berkutik untuk melawan dominasi mayoritas di legislatif.

Calon Independen Akibatnya, masyarakat yang merindukan seorang kepala dearah memiliki pendirian kuat dan bebas dari pengaruh partai politik tidak akan terwujud. Demokratisasi yang peduli terhadap pemerintahan dari dan untuk rakyat pun hanya menjadi angan-angan belaka.

Calon Independen Esensinya, jangan terburu nafsu menilai bahwa calon independen lebih memiliki kredibilitas dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebab berpijak pada kalkulasi politik praktis, tidak ada perbedaan signifikan antara terpilihnya kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan dan yang diusung partai politik.

Golput dan Eksistensi Konstituen Konstituen merupakan faktor utama bagi “hak hidup legal” partai politik. Partai baru hanya hiruk pikuk merekrut elite dari berbagai kalangan yang populer untuk mengisi struktur organisasi partai, tetapi lebih ditekankan pada usaha mencari dukungan di akar rumput demi untuk memenuhi syarat parliament threshold.

Golput dan Eksistensi Konstituen Jumlah golput pemilu legislatif 2004, sebesar 23,24 %, sedangkan tahun 2009 sebanyak 29,01 %, berarti ada kenaikan angka golput hampir enam persen. Tingkat Golput pemilu presiden putaran pertama 2004 adalah 24,95 % dan putaran kedua sebanyak 24, 95 %. Golput Pemilihan Presiden 2009, dengan tingkat partisipasi 27,77 %, maka ada peningkatan angka golput sebesar 2,82 %.

Golput dan Eksistensi Konstituen Pemilu 2009 sepertinya memiliki harapan besar untukmeminimalisir golput, terutama jika melihat hiruk pikuk iklan kampanyepolitik yang memiliki visualisasi yang memikat masyarakat. Menurut TheNielsen Company Indonesia, belanja iklan kategori pemerintahan dan politik (governments and politics) mencapai Rp 2,154 triliun. Meningkat sekitar 335 persen dibanding Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004 total biaya iklan politik, di luar iklan pemerintah sekitar Rp 400 miliar.

Golput dan Eksistensi Konstituen Anggaran iklan politik meningkat tajam, jumlah pemilih menurun Penurunan prosentase jumlah pemilih adalah kerugian besar, yang tidak sebatas ditanggung oleh partai politik peserta pemilu, tetapi sebagai kerugian bagi seluruh rakyat, bangsa dan negara yang dengan susah payah telah membiayai perhelatan kompetisi politik nasional.

Golput dan Eksistensi Konstituen Jika mencermati tingginya angka golput dan memangkas sekat kepartaian, maka Pemilu 2009, hanya persolan perpindahan suara dari partai atau kandidat lain ke kantong suara suara lain Massa golput yang potensial, dengan jumlah sekitar 49.212.158 pemilih, ternyata tidak mampu untuk ditarikmenjadi konstituen partai maupun pasangan capres - cawapres.

Kampanye dan Jajak Pendapat Larangan mengumumkan hasil jajak pendapat pada masa tenang, dan pemaparan hasil quick count (penghitungan cepat) pada hari-H pemungutan suara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 245 UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kampanye dan Jajak Pendapat Teori spiral kebisuan (spiral of silence) dari Noelle dan Neuman, pendapat pribadi sangat bergantung pada yang dipikirkan ataupun diharapkan oleh orang lain. Jika merasakan bahwa pandangannya, termasuk di antara yang tidak dominan, seseorang cenderung tidak akan mengekspresikan sikapnya, karena adanya ketakutan terisolasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kampanye dan Jajak Pendapat Akibatnya, pendapat dominan menjadi semakin luas, kuat, dan memperoleh dukungan publik. Sedangkan opini yang kurang populer semakin tidak dihiraukan oleh masyarakat pada umumnya. Persepsi individu bukan satu-satunya kekuatan yang bekerja dalam proses ini. Sebab, peran media ikut menentukan pandangan dominan, yang mendorong masyarakat merasa lebih nyaman ada dalam lingkaran pendapat mayoritas

Kampanye dan Jajak Pendapat Memang asumsi itu bertentangan dengan teori dampak terbatas dari media yang mengkritisi spiral kebisuan. Fakta media massa, tetap sebagai rujukan, sebab sebanyak 59,7 persen responden mengapresiasi iklan di televisi sebagai referensi dalam pemilihan umum, sedangkan 2,2 persen memilih media cetak, dan 1,9 persen mempercayai radio sebagai acuan dalam menetapkan pilihannya

Terimakasih atas Perhatiannya