M. Jamiluddin FIKOM -UEU

Alur Informasi  Alur informasi publik di suatu negara ditentukan oleh sistem politiknya.  Negara yang menganut sistem politik otoriter (tertutup), arus informasi berlangsung top down.  Negara yang menganut sistem demokrasi (terbuka), arus informasi berlangsung bottom up.

Tiga Agenda Setting  Konsep agenda setting mengenal tiga agenda:  agenda media,  agenda publik (khalayak), dan  agenda kebijakan.  Negara yang menganut sistem tertutup, media massa pada umumnya menonjolkan agenda kebijakan.  Negara yang menganut sistem terbuka, media massa lebih mengedepankan agenda publik.  Peran media dalam agenda setting hanya perantara, yang berfungsi sebagai mediasi antara agenda kebijakan dan agenda publik.

Asumsi Dasar  Diantara sejumlah isu/topik, maka isu/topik yang mendapat lebih banyak perhatian dari media akan makin akrab dengan khalayak dan dianggap penting dalam jangka waktu tertentu.  Khalayak tidak hanya memahami masalah- masalah umum dari media massa, mereka juga memahami betapa pentingnya satu isu/topik dari penekanan yang diberikan media massa terhadap isu/topik itu.

Fungsi Agenda Setting Media  Kemampuan media massa untuk menseleksi dan memberikan penekanan terhadap beberapa isu/topik, menyebabkan publik menerima isu/topik tersebut sebagai isu/topik yang penting.

Prioritas Pentingnya Topik  Setiap hari redaksi menseleksi berbagai informasi yang masuk berdasarkan prioritas pentingnya suatu informasi.  Prioritas pentingnya informasi dalam media massa tercermin dalam penonjolan pemuatan isu/topik tertentu.

 Proses seleksi pentingnya suatu isu/topik ditentukan oleh gatekeeper (redaktur). Proses kegiatannya disebut gatekeeping, yaitu semua bentuk kontrol informasi pada saat memutuskan untuk menyampaikan isu/topik tertentu seperti :  Seleksi  Penonjolan ukuran judul/penempatan  Pengaturan waktu atau ruang pemuatan  Pemotongan  Frekuensi pemunculan  Komponen informasi yang disajikan.

Praktik Agenda Setting di Indonesia  Media massa cendrung melaksanakan fungsi berperan serta dalam mempraktikan agenda setting.  Agenda publik yang idealnya mendapat porsi utama dikemas dengan memasukkan agenda media. Agenda publik menjadi bias, sehingga agenda kebijakan pemerintah yang diambil bias juga.  Agenda kebijakan tidak mendapat porsi yang berimbang di media massa, sehingga publik tidak mengetahui dengan benar apa yang dilakukan pengambil kebijakan.

 Arus informasi dari publik ke pengambil kebijakan atau sebaliknya melalui media terjadi distorsi. Terjadi missperception antara publik dan pemerintah.  Perlu dicari format agenda kebijakan dan agenda publik yang dapat mengalirkan informasi publik agar alur informasi tidak terputus, minimal tidak terditorsi.  Pengambil kebijakan sebaiknya proaktif dalam menginformasikan agendanya kepada publik.

TERIMAKASIH