List Proportional Representation System Materi kuliah Pemilu & Perilaku

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SESI 4 MENGHITUNG TARGET SUARA DI DAERAH PEMILIHAN
Advertisements

BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
SISTEM PEMILU.
KEMUNCULAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI BARAT DAN PENGARUH-PENGARUH PARTAI TERHADAP SISTEM PEMILIHAN.
PEMILIHAN UMUM. Pemilu di Dua Negara UNI SOVIET (sbl 1989) tuntutan politik 10% pemilih menjadi anggota partai Tingkat partisipasi: 99% dari total.
UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD; PENYELENGGARAN PEMILU YANG LUBER – JURDIL Jakarta, 8 Maret 2013 Drs. Agun Gunanjar Sudarsa,
BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Dr. Wahyudi Kumorotomo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM
PENGANTAR LMU POLITIK Part X Sistem Kepartaian & Sistem PEMILU
KOALISI MERAH PUTIH VS KOALISI INDONESIA HEBAT
The Single Tranferable Vote (STV) Materi kuliah Pemilu & Perilaku
Mempersiapkan Kandidat Perempuan di Pemilu 2009
Oleh : DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, BC.IP, M.SI KETUA KOMISI II DPR RI “Dampak Perubahan Undang-Undang Pemilu Terhadap Partai Golkar” Disampaikan Pada.
Sistem partai dan sistem pemilihan Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) SEPTIA BERLIAN.
KARAKTERISTIK PEMILIHAN UMUM DI AMERIKA SERIKAT
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
SPLIT TICKET VOTING DAN STRAIGHT TICKET VOTING
Nunung Nasikhah ( ) Fahmi Setya Gana ( ) Ma’rifa Nurjanah ( )
Rekayasa Sistem Pemilu untuk Penguatan Demokrasi Indonesia
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF
SISTEM PEMILIHAN UMUM.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
Komisioner KPU Kota Malang
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
PEMILU.
Seminar Kodifikasi Undang-undang Pemilu (4)
Pengawasan Dana Politik
PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
ISU KRUSIAL SISTEM PEMILU DI RUU PENYELENGGARAAN PEMILU
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF
MEMPERKUAT KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
KEANGGOTAAN DAN BASIS DUKUNGAN PARTAI
Catatan Terhadap Hasil Survei Persepsi Publik Tentang RUU Pemilu
UJIAN TENGAH SEMESTER Mata Kuliah : Sistem Kepartaian dan Pemilu
SISTEM PEMILU.
Kodifikasi Undang-undang Pemilu
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
Pemilu dan Partai Politik
ANEKA RAGAM SISTEM PEMILU
Pengarustamaan Pemilu
AMBANG BATAS PERWAKILAN Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Moh. Ikmal, M
SISTEM KEPARTAIAN.
Bapak Drs. H. Usman Yatim, MPd
MULTIPARTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
KPU KEBIJAKAN UMUM KPU RI
Pengantar Ilmu Politik Sistem Pemilu dan Kepartaian
Penataan daerah pemilihan
Partai Politik dan Sistem Kepartaian
Instrumen Penataan Daerah Pemilihan dan Kursi DPRD Kota Parepare
SISTEM PEMILIHAN UMUM.
Sistem Pemilu Mayoritas/Pluralitas Mixed/ Campuran Proporsianal
TEORI PEMUNGUTAN SUARA DAN APLIKASINYA DI INDONESIA
PROSES LEGISLATIF INDONESIA
ELECTORAL FORMULA.
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
Langkah Konversi Suara Menjadi Kursi Pemilu 2019 Langkah 1 Menyiapkan Data : 1.Jumlah Alokasi Kursi dalam Satu Dapil; 2.Perolehan Suara Satu Dapil Langkah.
Transcript presentasi:

List Proportional Representation System Materi kuliah Pemilu & Perilaku

List PR System Di dalam sistem pemilu List PR setiap partai politik atau kelompok menampilkan sebuah daftar calon untuk daerah pemilihan beranggota banyak (multi member electoral distrik. Pemilih memilih untuk partai dan partai akan mendapatkan jumlah kursi yang proporsional sesuai dengan prosentasi perolehan suara yang dimenangkannya di daerah pemilihan tersebut

List PR System Dalam sistem List PR yang tertutup kandidat yang memenangkan kursi ditentukan dalam urutan nomor kandidat dalam list (daftar) yang disediakan. Makin kecil angka calon dalam daftar makin besar peluangnya untuk terpilih. Dalam sistem List PR yang terbuka, pemilih dapat mempengaruhi dan menentukan keterpilihan seorang calon berdasarkan preferensi yang mereka berikan di dalam surat suara.

List PR System Ada dua macam model atau cara mengalokasikan kursi dalam sistem List PR yaitu : highest average (rata-rata tertinggi) dan largest remainder method (sisa suara terbanyak). Highest Average method adalah sebuah cara mengkonversi suara menjadi kursi dalam sistem PR. Satu kursi dialokasikan di dalam sebuah distrik pemilihan melalui serangkaian penghitungan berdasarkan perolehan suara tertinggi. Apabila satu kursi dialokasikan perolehan suara orisinil partai dikurangi dengan pembagian. Formula yang lazim digunakan di dalam sistem Highest Average ini adalah formula D’Hondt dan Formula Sainte- Lague.

List PR System Largest Remainder method: adalah cara alokasi kursi dalam sistem PR yang didasarkan pada quota tertentu. Jika sebuah partai mencapai quota tertentu seperti yang ditetapkan maka otomatis mendapatkan kursi, jika masih ada kursi yang belum dialokasikan dan masih ada sisa suara yang belum dikonversi, maka kursi yang belum dialokasikan itu dialokasikan kepada partai berdasarkan sisa suara terbanyak yang belum dikonversi sampai tidak tersisa lagi kursi di dapil tersebut.

Keuntungannya Sistem List PR memungkinkan perwakilan kelompok minoritas terpilih. Hal ini memungkinkan jika partai politik dapat didorong untuk menyiapkan daftar kandidat yang seimbang yang mengacu pada spektrum kepentingan pemilih. Memungkinkan kandidat perempuan memiliki peluang terpilih lebih besar. Sistem ini lebih friendly terhadap kandidat perempuan dibanding dalam sistem pluralitas/mayoritas. Pada prinsipnya sepanjang partai mau menempatkan kandidat perempuan di nomor kecil partai dapat mempromosikan keterpilihan kandidat perempuan dalam pemilu.

kerugiannya Lemahnya kaitan antara legislator dengan konstituennya. Makin besar district magnitude makin rusak hubungan antara pemilih dengan legislator terpilihnya. Apalagi jika satu wilayah negara dijadikan satu daerah pemilihan maka akan cenderung mengaburkan hubungan antara pemilih dengan kandidat. Memberikan kekuasaan yang eksesif kepada DPP parpol, dan para senior di dalam partai untuk menentukan keterpilihan kandidat melalui penyusunan daftar kandidat sesuai dengan kepentingan mereka. Terutama di dalam sistem list tertutup. Sistem ini ditengarai menyulitkan munculnya kandidat muda yang berprestasi. Sistem ini sulit diterapkan terutama di negara-negara yang sistem kepartaiannya masih lemah dan sangat awal. Karena menuntut kemampuan partai untuk exist.