Pengantar Akuntansi Sektor Publik D3 Unsri, Abdul Rohman SE, Msi

Sejarah Singkat ASP Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial didalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan – organisasi sektor publik ini, dapat diklasifikasikan dalam: Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit). Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and Politic Event). Inovasi teknologi (Technology Inovation).

Sejarah Organisasi Sektor Publik Mesir Organisasi kementrian didirikan untuk mengadministrasikan laporan untuk perdana menteri Menteri membuat laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak. Distrik menyimpan catatan kekayaan sebagai dasar pemungutan pajak. Babilonia Praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi

Sejarah Organisasi Sektor Publik Yunani Pemerintah membagi secara adil sumber pendapatan yang diterima oleh Phartenon Telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga. Praktik akuntansi digunakan untuk mendukung mekanisme pajak Pencatatan transaksi di Genoa  transaksi keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan rakyat

Sejarah Organisasi Sektor Publik Gereja Administrasi keuangan gereja telah dilakukan dengan rapi Islam Pencatatan kekayaan mendukung penghitungan zakat pada zaman pemerintahan khalifah Baitul mal sebagai bendahara / keuangan negara telah memiliki pencatatan yang rapi.

Sejarah Organisasi Sektor Publik Inggris – abad 15 Pemerintah berusaha melakukan mengatur semua pertahanan. Pelaporan keuangan dirinci lebih rinci  tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang, harga penjualan dan metode pemasaran

Sejarah Organisasi Sektor Publik Abad 18  Perubahan mendasar Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya Revoluasi industri Pengembangan akuntansi keuangan dan manajemen di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.

Sejarah Organisasi Sektor Publik Abad 19-20 Mulai menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pejabat publik sebagai penanggungjawab pengumpulan pajak dan pembelanjaannya. Dimulainya praktik audit atas dana pemerintah Namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga memiliki tanggung jawab administrasi lain.

Perkembangan Profesi Akuntan Sektor Publik Perkembangan Profesi Akuntan Sektor Publik di Inggris: 1880 - Institute of Chartered Accountants - di Inggris dan Wales. 1885 - The Corporate Treasurers and Accounting Institute. Kemudian muncul Orgaisasi Chartered Institute of Publik Finance and Accounting yang melakukan sertifikasi para pekerja di sektor publik. Akhir abad ke 19, Akuntansi di pemerintah daerah atau kota praja dan perusahaannya disebut “akuntansi sektor publik”. Perkembangan Profesi Akuntan Sektor Publik di Indonesia: Berdirinya Ikatan Akuntan Indonesia yang mulai memunculkan Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Kompartemen ini mewadahi para pekerja bidang akuntansi dan akuntan yang bekerja di organisasi sektor publik.

Pengertian Organisasi Sektor Publik 1. Definisi yang dsampaikan Rowan Jones dan Maurice Pendlebury, dalam bukunya “Public Sector Accounting” mengatakan Sektor publik sebagai; ”The govenrment provides mesures of the accumulated ‘public sector debt’ and of the public borrowing requirement’ for the year”. 2. Definisi dari International Federation of Accountants dalam Pronouncement tahun 2005 yang dinyatakan dalam IPSAS: “the term “public sector” refers to national governments, regional (e.g., state, provincial, territorial) governments, local (e.g., city, town) governments and related governmental entities (e.g., agencies, boards, commissions and enterprises)”. 3. Definisi dari Indra bastian: “Sektor publik dalam artian luas dimaknai sebagai bidang yang membicarkan metode manajemen negara. Sektor publik dalam artian sempit dimaknai sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan”.

lanjutan 4. Rosjidi tahun 2001: ” birokrasi dan kesatuan ekonomi yang ditangani oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memerankan fungsi untuk: alokasi sumber-sumber ekonomi yang langka, redistribusi pendapatan, pengendalian stabilitas ekonomi, serta penyediaan barang dan jasa publik yang tidak bisa disediakan oleh sektor swasta, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan palayanan umum kepada masyarakat (publik)”. 5. Pengertian Organisasi Sektor Publik adalah suatu entitas yang memiliki aktivitas berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan layanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2002).

Ruang lingkup Organisasi SP Adapun domain organisasi sektor publik di wilayah Republik Indonesia secara struktural meliputi (Rosjidi 2001): Lembaga-lembaga Negara Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di Daerah Pemerintah Daerah Unit Swadana Aparatur Perekonomian Negara dan Daerah Domain atau ruang lingkup yang dimaksud adalah (Mardiasmo, 2002): Badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, daerah, dan unit kerja pemerintah). Perusahaan milik negara (BUMN, BUMD, BHMN), yayasan, organisasi politik dan organisasi masa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas, dan organisasi nirlaba lainya.

Bentuk-bentuk organisasi Sektor Publik: Pemerintahan (Governmental) Lembaga pendidikan (educational) Kesehatan dan kesejahteraan (hospital and welfare) Keagamaan (religious) Lembaga amal (charitable) Lembaga dana (foundation)

Hubungan Akuntansi privat dengan Akuntansi sektor publik Akuntansi sesuai domainnya menjadi disiplin ilmu yang memfasilitasi bagi organisasi dalam upaya penataan terhadap pengelolaan sumberdaya yang dimiliki suatu entitas organisasi tersebut berikut proses pelaporan sebagai wujud pertanggungjawabannya

SISTEM PENGUKURAN KINERJA Setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk, perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan (Mardiasmo, 2002a). Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, seperti halnya akuntabilitas memiliki kaitan erat dengan NPM. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanismereward and punishment (Ormond and Loffler, 2002). Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik relevant, unambiguous, cost- effective, dan simple (Accounts Commission for Scotland, 1998) serta berfungsi sebagai sinyal atau alarm yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Jackson, 1995). Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money yang mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: efisiensi alokasi (efisiensi 1), dan efisiensi teknis atau manajerial (efisiensi 2). Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu (dapat dilihat pada Gambar 1).

Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Public Scorecard Sistem manajemen strategik berbasis BSC yang mengakomodasi konsep-konsep di atas seperti value for money, NPM, dan best value meliputi sistem pengukuran kinerja. Scorecard sektor publik berbeda dengan scorecard sektor swasta, karena sektor publik lebih berfokus pada pelayanan masyarakat bukan pada profit, tidak mempunyai shareholders, lebih berfokus pada kondisi regional dan nasional, lebih dipengaruhi oleh keadaan politik, dan mempunyaistakeholders yang lebih beragam dibandingkan dengan sektor swasta. Scorecard merefleksikan ukuran kinerja komprehensif yang mencerminkan lingkungan kompetitif dan strategi yang digunakan. Scorecard berfokus pada strategi yang diterapkan bukan pada pengendalian penerapan scorecard(Hoque, 2002), meskipun pengawasan terhadap scorecard perlu dilakukan mengingat fokus strategi terus berubah seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Accounts Commission for Scotland, 1998). Pengukuran kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan empat perspektif BSCyaitu perspektif financial, customer, internal business dan learning and growth (Kaplan and Norton, 1992 dalam Quinlivan, 2000) secara proporsional. Dengan demikian, pemerintah seharusnya tidak hanya diukur dengan kinerja keuangan, tetapi juga kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara ekonomis, efisien, dan tepat sasaran.

E. PERBEDAAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA Faktor Tujuan Organisasi Nir laba (non profit oriented) Faktor Tujuan Organisasi Laba (profit oriented) Contoh; Puskemas Tujuan didirikaanya; 1. Pelayanan bidang kesehatan Contoh; Alfamart, Indomart, carefour dsb. Tujuannya adalah; Tujuan ekonomis Tujuan sosial

Lanjutan … PT Pertamina, Tujuan didirikannya adalah; Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

lanjutan Tujuan BPK Perwakilan Sumsel;  Mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

E. PERBEDAAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA Faktor Sumber Pembiayaan Organisasi Pajak, retribusi, laba BUMN/BUMD, utang, obligasi pemerintah, charging for services, privatisasi Faktor Sumber Pembiayaan Organisasi Internal: LYD, modal, penjualan aktiva. Eksternal: Hutang

Lanjutan perbedaan… Publik Swasta Faktor Pola Pertanggungjawaban Organisasi: Pemerintah Pusat Forum Rapat Paripurna DPR RI Laporan Pertanggungjawaban Kepala Negara Pemerintah Daerah Forum Rapat paripurna DPRD Laporan pertanggungjawban Faktor Pola Pertanggungjawaban Organisasi: Perusahaan Terbatas (PT); Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS) Laporan Kinerja, Laporan KEuangan Stakeholder para pemegang saham

Lanjutan perbedaan… Swasta Publik Faktor Struktur organisasi Organisasi: Birokratis, kaku, Hirarkis Sesuai dengan regulasi yang mengatur Tidak dapat diubahsesuai keinginan manajemen Faktor Struktur organisasi Organisasi: Flexible, datar, piramid Dapat diubah sesuai kebutuhan manajemen Dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan keinginan manajemen

Lanjutan perbedaan… Karakteristik anggaran dan stakeholder Organisasi Terbuka untuk publik Karakteristik anggaran dan stakeholder Organisasi Tertutup untuk publik Faktor Sistem akuntansi Kas atau modifikasian Faktor Sistem akuntansi Akrual

Lanjutan perbedaan… Regulasi terkait dengan produk: Tergantung Regulasi Regulasi terkait dengan produk: Tergantung pasar Faktor Pengendalian dan penilaian terhadap Kinerja : Realisasi Anggaran Faktor Pengendalian dan penilaian terhadap Kinerja : ROI, Net Incomes Sales

Lanjutan perbedaan… Disamping perbedaan diatas masih ada perbedaan seperti yang ditulis oleh Norman Flyn dalam bukunya ”The Public sector Management” yang menyebutkan: Public goods and services sebagai eksternalitas atau sebagai benefit. Bagaimana layanan yang dihasilkan tersebut didanai? Siapa yang memiliki fasilitas layanan dan dikelola oleh siapa? Apakah public goods and services dinikmati oleh orang yang membayar saja atau oleh setiap orang? Pembedaan tersebut diatas lebih ditekankan pada aspek public goods and services.

F. PERSAMAAN KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DENGAN ORGANISASI SWASTA Kedua sektor tersebut, yaitu sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian utuh atau satu kesatuan dari sistem ekonomi makro di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang kurang lebih juga relatif yang sama untuk mencapai tujuan organisasi masing-masing. Keduanya menghadapi masalah yang kurang lebih juga sama, yaitu masalah kelangkaan terhadap keberadaan atau ketersediaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien (value for money). Keduanya sama-sama menerapkan saintifik manajemen dalam proses pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Lanjutan persamaan… Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen saintifik keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, telekomunikasi dan sebagainya. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan pada masing-masing organisasi.

Keuangan Publik Keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Yang termasuk pemerintah disini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Keuangan publik menjelaskan belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Keuangan publik juga menganalisis pengeluaran publik untuk membantu kita dalam memahami mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara dan mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu. Dalam keuangan publik, sebagai contoh, uraian-uraian mengapa pertahanan nasional harus dikelola oleh negara sedangkan makanan diserahkan kepada swasta dan mengapa suatu negara menggunakan komposisi berbagai jenis pajak - bukan pada pajak tunggal - merupakan hal-hal yang dibahas didalamnya.

Ruang Lingkup Keuangan Publik Ruang lingkup Keuangan Publik dapat digambarkan dalam bagan berikut ini. Pendapatan : Pajak Non Pajak Hutang INTERVENSI PEMERNTAH Eksternalitias barang dan jasa publik Infor Tidak Lengkap Ketiadaan pasar Stabilitas Ekonomi Pemerntah Analisa PEndapatan PILIHAN PUBLIK Institusi Publik Keseimbangan Publik Pemilihan Umum SISI BELANJA Pendidikan Kesehatan Soasial Pertahanan dsb

Karakteristik Kebijakan publik 1. Untuk mencapai efisiensi pasar - kondisi dimana produksi barang sama dengan keinginan pasar - mensyaratkan adanya informasi yang lengkap menenai pasar baik bagi produsen maupun konsumen dan peraturan pemerintah diperlukan untuk menjamin persyaratan kelengkapan informasi itu. 2. Peraturan pemerintah diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi bila terdapat kondisi persaingan yang tidak efisien. 3. Pertukaran barang dan jasa tertentu dalam mekanisme pasar perlu ada proteksi dari pemerintah untuk melindungi pelaku pasar. 4. Timbulnya masalah eksternalitas (akan dibahas lebih lanjut pada bab mendatang) perlu dipecahkan oleh pemerintah, melalui anggaran, subsidi dan pajak. 5. Perlunya peran sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam mekanisme pasar. 6. Kebijakan publik diperlukan untuk menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Kriteria yang Digunakan untuk Mengevaluasi Kebijakan Publik 1. Equity & Fairness (Keadilan dan kewajaran) Suatu kebijakan publik dapat diuji dengan berbagai pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan kewajaran dalam persepsi sosial dan seberapa fair suatu kebijakan publik terhadap isu hak kepemilikan? Sebagai contoh, apakah wajar menutup perusahaan yang menyebabkan polusi udara dibandingkan dengan kesempatan kerja yang disediakan oleh usaha tersebut? Apakah wajar menutup bisnis penebangan hutan untuk menyelamatkan habitat burung hantu? Atau, apakah wajar bagi keluarga tanpa anak harus membayar pajak pendidikan?

Lanjutan… 2. Economic Efficiency (Efisiensi Ekonomi) Kebijakan publik dapat dianalisis dari sudut Pareto Efficiency yaitu alokasi sumber daya dari kondisi yang tidak mungkin – melalui perubahan alokasi – sehingga mencapai kondisi dimana seseorang atau beberapa orang mengalami kepuasan lebih baik tanpa menyebabkan pihak lain terbebani. 3. Paternalism (Sistem Paternal) Kebijakan publik dapat dievaluasi dari asumsi bahwa pemerintah adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan penduduk suatu negara dan pemerintah bebas menentukan kebijakan apa saja. Sebagai contoh, orang tidak akan menabung dalam jumlah yang cukup untuk pensiun sehingga pemerintah harus mengalokasikan penerimaan pajak agar penduduk usia lanjut dapat memperoleh manfaat.

Lanjutan… 4. Freedom of choice (Kebebasan Individu) Dalam asas demokrasi, kebebasan individu dalam perekonomian memungkinkan pertukaran sukarela atau mempromosikan proses pengambilan keputusan sukarela yang didasarkan atas pertimbangan dagang yang bebas biaya transfer antar pihak yang bertransaksi. Sehingga salah satu indikator keberhasilan kebijakan publik adalah apakah kebijakan pemerintah dapat mendorong kebebasan individu dalam bertransaksi ekonomi. 5. Stabilization (Stabilisasi) Kebijakan publik dapat dianalisis dengan menilai apakah kebijakan yang diambil pemerintah mampu meningkatkan pengeluaran agregat? Atau apakah ekonomi sektor swasta - yang dapat memberi pekerjaan pada setiap orang - perlu diintervensi pemerintah?

Lanjutan… 6. Trade Off Secara umum, ekonom menekankan efisiensi dan keadilan sebagai kriteria melakukan evaluasi atas kebijakan publik. Akan tetapi, mungkin ada konflik yang substansial antara beberapa kriteria tersebut. Contoh, kebijakan upah minimum mungkin mendorong keadilan, tetapi hal ini mungkin tidak efisien. Kemudian, welfare economics telah dipertim angkan sebagai cara pemberian insentif untuk mengoreksi kebijakan berdasar keadilan sosial. Suatu kebijakan publik dapat dievaluasi dengan pertanyaan apakah pilihan kebijakan tidak akan mengorbankan tujuan lainnya atau apakah manfaat agregat dapat melampaui beban agregat.

Contoh Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah Dinas Badan Kantor Rumah Sakit

Perangkat Daerah Provinsi GUBERNUR DPRD PROV PERANGKAT DAERAH SETDA (unsur staf) Ps. 120 (1) DINAS DRH (unsur pelaksana) LTD (unsur penunjang) SET DPRD (unsur pelayanan) 14 Ps. 120 (1) Ps. 120 (1) Ps. 120 (1)

Perangkat Daerah Kab/Kota BUP/WALKOT DPRD KAB/KOTA PERANGKAT DAERAH SETDA (unsur staf) Ps. 120 (2) DINDA (unsur pelaksana) LTD (unsur penunjang) SET DPRD (unsur pelayanan) Ps. 120 (2) Ps. 120 (2) Ps. 120 (2) KECAMATAN Ps. 120 (2) KELURAHAN Ps. 120 (2) 15

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SETDA PROVINSI Eselon I.b. ASISTEN ASISTEN ASISTEN ASISTEN Es. II.a. BIRO = 3 Es. II.b. BAGIAN = 4 Es. III.a. SUBBAG = 3 Es. IV.a. 16 Cat : klasifikasi minimal & sedang = 3 Ass.

SETDA KAB / KOTA Cat : klasifikasi minimal & sedang = 3 Ass. SETDA Eselon II.a. ASISTEN ASISTEN ASISTEN ASISTEN Eselon II.b. BAGIAN = 4 Eselon III.a. SUBBAG = 3 Eselon IV.a. Cat : klasifikasi minimal & sedang = 3 Ass. 17

SEKRETARIAT DEWAN PROVINSI. Eselon II.a. BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN Eselon III.a. SUBBAG = 3 Eselon VI.a. 18

SETWAN KAB /KOTA. SEKRETARIAT DEWAN KAB / KOTA Eselon II.b. BAGIAN Eselon III.a. SUBBAG = 3 Eselon IV.a. 19

DINAS PROVINSI. SUSUNAN ORGANISASI Es IV.a. Es IV.a. DINAS …… Eselon II.a. SEKRETARIAT Eselon III.a. SUBBAG SUBBAG SUBBAG Es IV.a. BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG Es III.a. UPTD Es III.a. SEKSI = 3 Es IV.a. 20

DINAS KAB/KOTA. Es IV.a. DINAS …… Es II.b. SEKRETARIAT Es III.a. SUBBAG SUBBAG SUBBAG Es IV.a. BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG Es III.b. UPTD Es IV.a. SEKSI = 3 Es IV.a. 21

BADAN PROVINSI. Es IV.a. Es IV.a. BADAN ……. Eselon II.a. SEKRETARIAT Eselon III.a. SUBBAG SUBBAG SUBBAG Es IV.a. BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG Eselon III.a. UPTD Eselon III.a. SUBID= 2 Es IV.a. 22

BADAN KAB / KOTA. Es IV.a. Es IV.a. SUBID= 2 Es IV.a. BADAN ……. Es II.b. SEKRETARIAT Es III.a. SUBBAG SUBBAG SUBBAG Es IV.a. BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG Es III.b. UPTD Es IV.a. SUBID= 2 Es IV.a. 23

INSPEKTORAT PROVINSI. INSPEKTORAT PROVINSI Es II.a. SEKRETARIAT Es III.a. SUBBAG SUBBAG SUBBAG Es IV.a. IRBAN IRBAN IRBAN IRBAN Es III.a. JAFUNG AUDITOR JAFUNG AUDITOR JAFUNG AUDITOR JAFUNG AUDITOR 24

INSPEKTORAT KAB / KOTA. Es IV.a. INSPEKTORAT KAB / KOTA Es II.b. Es III.a. SEKRETARIAT SUBBAG SUBBAG SUBBAG Es IV.a. IRBAN IRBAN IRBAN IRBAN Es III.b. JAFUNG AUDITOR JAFUNG AUDITOR JAFUNG AUDITOR JAFUNG AUDITOR 25

KANTOR KANTOR …… Es III.a. SUBBAG TU Es IV.a. SEKSI SEKSI SEKSI 26

RSU Kls. A ROVINSI. RUSD Kls A Es II.a. WADIR ADM WADIR …. WADIR …. Es II.b. BAG = 3 Es III.b. BID = 3 Es III.b. SEKSI = 2 / JAFUNG Subbag = 3 Es IV.a. Es IV.a. 27

RSU Kls. A KAB/KOTA RUSD Kls A Es II.a. WADIR ADM WADIR …. WADIR …. BAG = 3 Es III.b. BID = 3 Es III.b. SEKSI = 2 / JAFUNG Subbag = 3 Es IV.a. Es IV.a. 28

RSU Kls B PROVINSI. RSUD Kls B Es II.b. WADIR ADM WADIR …. WADIR …. Es III.a. BAG = 3 Es III.b. BID = 3 Es III.b. SEKSI = 2 / JAFUNG Es IV.a. Subbag = 3 Es IV.a. 29

RSU Kls B KAB/KOTA. RSUD Kls B Es II.b. WADIR ADM WADIR …. WADIR …. Es III.a. BAG = 3 Es III.b. BID = 3 Es III.b. SEKSI = 2 / JAFUNG Es IV.a. Subbag = 3 Es IV.a. 30

RSU Kls C PROVINSI. RUSD Kls C Es III.a. BAGIAN BIDANG BIDANG BIDANG Es III.b. SEKSI = 2 / JAFUNG Subbag = 3 Es IV.a. Es IV.a. 31

RSU Kls C KAB/KOTA. RUSD Kls C Es III.a. BAGIAN BIDANG BIDANG BIDANG Es III.b. SEKSI = 2 / JAFUNG Subbag = 3 Es IV.a. Es IV.a. 32

RSU Kls D KAB/KOTA RSUD Kls D Es III.b. SUBBAG Es IV.a. SEKSI …. 33

RS Khusus Kls A PROVINSI. RSKD Kls A Es II.b. WADIR ADM Es III.a WADIR …. Es III.a BAG = 3 Es III.b BID = 3 Es III.b Subbag = 2 Es IV.a. SEKSI = 2 / JAFUNG Es IV.a. 34

RS Khusus Kls A KAB/KOTA. RSKD Kls A Es II.b. WADIR ADM Es III.a WADIR …. Es III.a BAG = 3 Es III.b BID = 3 Es III.b Subbag = 2 Es IV.a. SEKSI = 2 / JAFUNG Es IV.a. 35

RS Khusus Kls B PROVINSI. RSKD Kls B Es III.a. SUBBAGIAN SEKSI …. SEKSI …. SEKSI …. Es IV.a. 36

RS Khusus Kls B KAB/KOTA. RSKD Kls B Es III.a. SUBBAGIAN SEKSI …. SEKSI …. SEKSI …. Es IV.a. 37

KECAMATAN. KECAMATAN ….. Es III.a. SEKCAM Es III.b. Es IV.b. SUBBAG SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI Es IV.a. 38

KELURAHAN. KELURAHAN ….. Es IV.a. SEKKEL Es IV.b. SEKSI SEKSI SEKSI 39

Perangkat Daerah yg berbentuk Dinas dan/atau Badan yg melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan, jumlah bidang dpt terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Bidang. 40

KDH dapat dibantu Staf Ahli (5 orang) Pegawai Negeri Sipil Diluar Tupoksi OPD Eselon II.a (Prov.), II.b (Kab/Kota) 41

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pengendalian OPD Prov oleh Pemerintah dan Pengendalian OPD Kab/Kota oleh Gubernur Dilaks melalui fasilitasi Waktu utk fasilitasi 15 hari Tdk tepat waktu dpt ditetapkan langsung oleh PEMDA ybs Pembatalan perda yg tdk melaks hsl evaluasi dan asistensi oleh Pemerintah Perda disampaikan kpd MDN utk Prov, kpd Gub utk Kab/kota 15 hari setelah ditetapkan tembusan MDN MDN melaks fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dgn Menpan. 42

KETENTUAN LAIN-LAIN Penetapan OPD daerah otonom baru dgn persetujuan pemerintah. Pengecualiasn Organisasi Otsus/istimewa, ditetapkan MDN dgn Menpan. Pembentukan lembaga lain dlm rangka pelaks kebijakan pemerintah (mis BNN, Sek KPI, Staf Ahli ditetapkan MDN dgn Menpan. Pembentukan Perangkat Gubernur dgn persetujuan pemerintah Pedoman Teknis dgn PER MDN koord dgn Instansi terkait OPD yang melaks pola pengelolaan keuangan BLU dgn pedoman Menpan. Perijinan – pelayanan terpadu Penerapan Jafung Penyesuaian 1 tahun 43

Tugas I Buatlah perbandingan unit organisasi sektor publik dengan sektor swasta dengan ketentuan; Minimal dua kategori: Misal yang bergerak dibidang kesehatan dan pendidikan Masing-masing bidang gerak organisasi minimal 3 contoh organisasi baik sektor publik maupun swastanya Sebutkan tujuan dari masing-masing organisasi tersebut Tugas perorangan Tidak boleh sama anatar satu orang dengan orang lain Boleh diketik atau tulis tangan

TERIMA KASIH