PUSBINDIKKLATREN 2009.  Suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Jogjakarta 28 Agustus 2013 Asdep Kelembagaan Lingkungan
Advertisements

TUGAS BELAJAR DOSEN KAITANNYA DENGAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
KEGIATAN PEJABAT FUNGSIONAL WASRAD DI FASILITAS 1.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
DIREKTORAT PEMBINAAN WIDYAISWARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010
SUDIN DIKMEN JAKARTA UTARA. 1. Undang-Undang no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional.
Analisis web e-goverment
TAHAP ANALISIS SISTEM ALASAN MELAKUKAN ANALISIS SISTEM
NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
(Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
Pengertian Kompensasi / Balas Jasa adalah segala sesuatu yang berbentuk barang, jasa, dan uang yang merupakan kompensasi yang diterima karyawan karena.
MENERAPKAN DASAR-DASAR MENGGAMBAR TEKNIK
PEROLEHAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN: Tip dan Trik
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
PENILAIAN PRESTASI KERJA (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
2011 KOPERTIS WILAYAH VI 2011 SIMULASI CARA PENGISIAN PERSEPSIONAL BAGUS PRIYATNO.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
PETUNJUK TEKNIS PENULISAN BUTIR SOAL.
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
Tabel Yang harus Dilihat Sebelum Menilai
Sekilas Pandangan Tentang Manajemen
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) Oleh
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
Andrian Noviardy,SE.,M.Si.
PERENCANAAN (planning)
PENGERTIAN PROYEK Proyek  kegiatan investasi terhadap sumberdaya yang ada, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi individu atau masyarakat seluruhnya.
SASARAN KERJA PEGAWAI.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
PERTEMUAN 2 Manajemen, Manajer, dan Kegiatannya
PROSEDUR PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)
ALGORITME KENAIKAN JABATAN DOSEN
Manajemen Umum PERTEMUAN 7 Pengorganisasian dan Struktur Organisasi
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
PERMENPAN & RB NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG JAFUNG PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN DUPAK
Oleh: Haryanto Perencana Utama-Kedeputian Bidang Ekonomi Bappenas
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
PERENCANAAN Doris Febriyanti, M.Si
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Oleh Untung Widodo, SE, MM
ANALIS MANAJEMEN Pendekatan perencanaan : Pendekatan Top-Down
PERAN KEMENDIKBUD DALAM PEMBINAAN
Fungsi dan Proses Perencanaan serta Pengendalian
PENILAIAN PRESTASI KERJA
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
ANALISIS BIAYA-MANFAAT PROYEK PERTEMUAN I : PENGERTIAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP, ASPEK, DAN KEGUNAAN BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL.
PENGELOLAAN LAPORAN KEGIATAN PUSTAKAWAN
ASPEK MANAJEMEN.
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENTINGNYA MANAJEMEN INFORMASI BAGI ORGANISASI
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (BIDAN) Erni Kurniati
PENTINGNYA MANAJEMEN INFORMASI BAGI ORGANISASI
TEORI PERENCANAAN 22/09/2018.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGKA KREDIT
MANAJEMEN LOGISTIK - Berenadeth Y.P.S, M.Si
PERENCANAAN (Planning)
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
Transcript presentasi:

PUSBINDIKKLATREN 2009

 Suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana kegiatan serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan

UNSUR KEGIATAN UTAMA : UNSUR PENDIDIKAN UNSUR KEGIATAN PERENCANAAN  Sub Unsur Indentifikasi Permasalahan (18 butir)  Sub Unsur Perumusan Alternatif Kebijakan (22 butir)  Sub Unsur Pengkajian Alternatif (17 butir)  Sub Unsur Penentuan Alternatif dan Rencana (17 butir)  Sub Unsur Pengendalian Pelaksanaan (5 butir)  Sub Unsur Penilaian hasil Pelaksanaan (27 butir) UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI UNSUR KEGIATAN PENUNJANG

OutputMudaMadyaUtama Kebijakan Strategis a. Jangka Panjang b. Jangka Menengah c. Jangka Pendek d. Makro e. Regional f. Sektoral Program Strategis a. Jangka Panjang b. Jangka Menengah c. Makro d. Regional e. Sektoral Proyek a. Multi Sektor b. Sektor Tunggal c. Kawasan

 Tidak Birokratis, karena jabatan fungsional Perencana dimaksudkan untuk mengembangkan profesi dengan titik berat pada pemikiran-pemikiran baru atau kontruktif bagi pembangunan dalam arti luas.  Adil, dalam arti bahwa kegiatan yang membutuhkan pemikiran lebih dalam atau mempunyai tingkat kerumitan lebih tinggi, seyogyanya memperoleh angka kredit yang lebih besar.  Mudah dinilai, sehingga petunjuk teknis perlu disusun dengan contoh dan bahasa yang mudah dimengerti.  Logically Correct, dalam arti butir-butir kegiatan yang tidak layak mendapatkan angka kredit, tidak perlu dipaksakan untuk mendapatkan angka meskipun butir kegiatan tersebut sudah tercantum dalam KepMenpan, asal dapat diberikan alasan yang objektif.  Sederhana. Kegiatan yang sangat mendetail namun tidak mempunyai bobot nilai kredit yang besar, dapat dikelompokkan dalam pokok-pokoknya saja.

 Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat perencana yang sesuai dengan jenjang jabatannya, maka perencana yang di bawah atau di atas jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.  Perencana yang melaksanakan tugas perencana di atas jenjang jabatannya, akan memperoleh angka kredit sebesar 80% dari angka kredit seharusnya.  Perencana yang melaksanakan tugas perencana di bawah jenjang jabatannya, akan memperoleh angka kredit yang sama (100%) dari angka kredit seharusnya.  Terhadap penugasan yang diberikan secara kelompok, jumlah anggota yang diperkenankan sebanyak-banyaknya 4 orang. Angka kredit diberikan kepada masing-masing perencana.

Pendidikan Perencanaan >30% Profesi <70% / 10 AK Pendidikan Perencanaan >30% Profesi <70% / 10 AK Mengajar/melatih/melakukan bimbingan Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan Menjadi pengurus organisasi profesi Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana; Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan. Mengajar/melatih/melakukan bimbingan Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan Menjadi pengurus organisasi profesi Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana; Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan. UNSUR UTAMA > 80% UNSUR UTAMA > 80% UNSUR PENUNJANG < 20% UNSUR PENUNJANG < 20% SUB UNSUR Pendidikan Perencanaan >25% Profesi <75%/ 12 AK Pendidikan Perencanaan >25% Profesi <75%/ 12 AK PERTAMA - MUDAMADYA - UTAMA

GOL/PANGKAT UNSUR UTAMA (>80) UNSUR PENUNJANG (<20%) JUMLAH III A III B III C III D IV A IV B IV C IV D IV E JABATAN PERENCANA UTAMA PERENCANA MADYA PERENCANA MUDA PERENCANA PERTAMA ANGKA KREDIT PERENCANA

Rencana Strategis Laporan Idenfikasi Masalah Menganalisis hasil Pemb. Menentukan jenis permas. Menentukan faktor penyeb. Atasan Langsung Merumuskan tujuan realistis Rencana prog. Stra. sektoral Laporan Atasan Langsung Pengendalian Pelaksanaan Laporan Merumuskan dan Menentukan ukuran Kemajuan pelaksanaan PERUMUSAN ALT. KEBIJK PENGUJIAN ALT. KEBIJK PENENTUAN ALT. KEBIJK Laporan Atasan Langsung IMPLEMENTASI Laporan Atasan Langsung Menilai tujuan realistis Rencana prog. Stra. sektoral Menrntukan tujuan realistis prog. Stra. sektoral

 Penyajian latar belakang masalah (Perencana Pertama) ……………………0,10  Penyusunan desain dan instrumen (Perencana Muda) ……………………..0,30  Pengumpulan data primer (Perencana Muda) ……………………………..0,40  Kodifikasi data (Perencana Pertama) ………………………………………0,10  Pengolahan data (Perencana Pertama) ……………………………………..0,20  Pembuatan diagram dan tabel (Perencana Pertama) …………………….....0,10  Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan (Perencana Muda) ……0,10  Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan (Perencana Utama) 0% x 0,3 = 0,00 … ,00  Menyusun desain awal efektifitas pelaksanaan (Perencana Muda) …………0,20  Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil  pelaksanaan efektifitas pelaksanaan (Perencana Muda) ……………………..0,30  Melaporkan penilaian atas hasil pelaksanaan (Perencana Madya) 80% x 0,2 = 0,16 ……………………………………………………………0,16  Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan  kebijakan strategis jangka menengah (Perencana Madya) 80% x 0,2 = 0,16 …………………………………………………………….0,16 Jumlah2,12 Contoh Laporan Bagi Perencana Muda

Dalam sehari ada 24 Jam : Coffee Break = mnt? Makan Siang = mnt? Baca Koran = mnt? Ngobrol = mnt? Rokokan = mnt? = mnt? Internet = mnt? dst  Penyajian latar belakang masalah (Perencana Pertama) 0% x 0,10 = 0,00 …0,00  Penyusunan desain dan instrumen (Perencana Muda) ………………………0,30  Pengumpulan data primer (Perencana Muda) …………………………….....0,40  Kodifikasi data (Perencana Pertama) 0% x 0,10 = 0,00 ……………………...0,00  Pengolahan data (Perencana Pertama) 0% x 0,20 = 0,00 ……………………0,00  Pembuatan diagram dan tabel (Perencana Pertama) 0% x 0,10 = 0,00 ….....0,00  Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan (Perencana Muda) ……0,10  Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan (Perencana  Utama) 80% x 0,3 = 0, ,24  Menyusun desain awal efektifitas pelaksanaan (Perencana Muda) ………..0,20  Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil  pelaksanaan efektifitas pelaksanaan (Perencana Muda) ……………………..0,30  Melaporkan penilaian atas hasil pelaksanaan (Perencana Madya) ,20  Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan  kebijakan strategis jangka menengah (Perencana Madya) ………………….0,20 Contoh Laporan Bagi Perencana Madya

UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI Ketentuan Penilaian dalam Unsur Pengembangan Profesi:  60% untuk penulis utama dan 40% dibagi rata untuk semua penulis pembantu, serta  Jumlah penulis pembantu dibatasi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang  Untuk semuan jenjang  Sifat pekerjaan: Work Order dan Mandiri (Inisiatif) Pengertian Pengembangan Profesi: Kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perencana dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu baik proses perencanaan dan profesioalisme pejabat fungsional perencana maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan (berbagai sumber)

No SUB UNSUR BUKTI FISIK AKA. KARYA TULIS ILMIAH 1. Karya Tulis Ilmiah: penelitian, pengkajian, survey yang dipublikasikan a. Buku diterbitkan dan diedarkan nasional nasional Konsep buku dan buku yg diterbitkan 12,5/Buku b. Majalah yg diakui LIPI Konsep artikel & majalah (ISSN) 6/art 2. Karya Tulis Ilmiah: tinjauan dan ulasan gagasan sendiri yang dipublikasikan a. Buku diterbitkan dan diedarkan nasional nasional Konsep buku dan buku yg diterbitkan 8/buku b. Majalah yg diakui LIPI Konsep artikel & majalah (ISSN) 4/art

No SUB UNSUR BUKTI FISIK AK3. Karya Tulis Ilmiah: tinjauan dan ulasan gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk Buku Konsep buku dan silabus yang memuat buku sbg referensi 7/buku b. Makalah Konsep makalah dan silabus yang memuat buku sbg referensi 3,5/Mklh 4. Karya Tulis Ilmiah: Populer yang disebarluaskan media massa Konsep artikel & media massa yang menerbitkan 2/art 5. Menyampaikan Prasaran: tinjauan gagasan/usulan ilmiah dlm forum ilmiah Konsep makalah & daftar hadir peserta pertemuan 2,5/mklh

No SUB UNSUR BUKTI FISIK AKB. MENTERJEMAHKAN/MENYADUR BUKU & BAHAN LAIN 1. Terjemahan/saduran yang dipublikasikan a. Buku diterbitkan dan diedarkan nasional nasional Konsep buku dan buku yg diterbitkan 7/buku b. Majalah yg diakui LIPI Konsep artikel & majalah (ISSN) 3,5 /artik el 2. Terjemahan/saduran yang tidak dipublikasikan a. Buku Buku saduran, silabus dan surat keterangan 3/buku b. Makalah Makalah saduran, silabus dan surat keterangan 1,5/mklh

No SUB UNSUR BUKTI FISIK AKC. BERPARTISIPASI DLM PENERBITAN BUKU/MAJALAH 1. Sebagai Redaktur (Keredaksian, diterbitkan nasional, diakui LIPI, 1 x tahun) Majalah yang memuat Nama 2/tahun 2. Sebagai Pengurus (Non keredaksian, diterbitkan nasional, diakui LIPI, 1 x tahun) Majalah yang memuat Nama 1,5/tahun D. BERPARTISIPASI DLM PEMAPARAN DRAFT/MODUL 1. Forum Intern (dalam satu lembaga) Draft/Pedoman/Modul & Daftar Keanggotaan 0,25/kali 2. Forum Ekstern (antar lembaga) Draft/Pedoman/Modul & Daftar Keangotaan 0,5/kali

 Sifat penugasan : work order – mandiri, insiatif perencana : Dapat dilakukan perencana di bawah/atas jenjang jabatan Ada penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja. Mandiri berdasarkan inisiatif – pengembangan pemikiran individu  Tugas dan Tanggung Jawab per Jenjang Perencana : 1 tingkat di atas jenjang jabatannya : 80% AK. 1 tingkat di bawah jenjang jabatannya: 100% AK. Setiap jenjang memiliki kesempatan sama  Penugasan Kelompok : tim kerja – kegiatan mandiri Tugas Kelompok: < 4 orang  AK sama. Kegiatan dilakukan sendiri-sendiri

DOKUMEN PENILAIAN BUKTI FISIK BUKTI PENUGASAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT MERUPAKAN HASIL PENILAIAN SENDIRI ATAS PEKERJAAN ATAU TUGAS YANG TELAH DILAKUKAN DUPAK KETERANGAN DARI PIMPINAN YANG MENYATAKAN BAHWA PERENCANA YANG BERSANGKUTAN TELAH MENGIKUTI PERENCANAAN KETERANGAN DARI PIMPINAN YANG MENYATAKAN BAHWA PERENCANA YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DOKUMEN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ALAT BUKTI BAHWA SESEORANG TELAH MELAKUKAN KEGIATAN TERTENTU KEGIATAN PERENCAAN : LAPORAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PROFESI:  BUKU  MAKALAH  KARYA ILMIAH  SADURAN  LAPORAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DI BIDANG PERENCANAAN  LAPORAN STUDI BANDING  DRAFT/MODUL/PEDOMAN  KEANGGOTAAN DALAM PENERBITAN SURAT TUGAS DISPOSISI MEMORANDUM SK DLL SURAT TUGAS DISPOSISI MEMORANDUM SK DLL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT PERENCANA IKETERANGAN PERORANGAN 1Nama : 2NIP : 3Nomor Seri KARPEG: 4Tempat dan Tanggal Lahir: 5Jenis Kelamin : 6Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya: 7Pangkat/Golongan Ruang/TMT: 8Jabatan : 9 Masa Kerja Golongan: Lama: Baru: 10Unit Kerja : UNSUR YANG DINILAI NOUNSUR DAN SUB UNSUR KUALIFI KASI PELAKS ANA ANGKAANGKA KREDIT MENURUT KREDIT INSTANSI PENGUSULPENILAI LAMABARUJUMLAHLAMABARUJUMLAH IUNSUR UTAMA PENDIDIKAN JUMLAH UNSUR PENDIDIKAN IIPERENCANAAN AIdentifikasi Permasalahan BPerumusan Alternatif Kebijaksanaan CPengkajian Alternatif DPenentuan Alternatif dan Rencana EPengendalian Pelaksanaan FPenilaian Hasil Pelaksanaan JUMLAH UNSUR PERENCANAAN IIIPENGEMBANGAN PROFESI PERENCANAAN (6 KEGIATAN) JUMLAH UNSUR PENGEMB. PROFESI JUMLAH UNSUR UTAMA IVPENUNJANG (6 KEGIATAN) JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA + UNSUR PENUNJANG Lampiran Usul/Bahan yang dinilai Jakarta, ……… Oktober Nama Pejabat JFP NIP. Jakarta, ……… Oktober 2006 Pejabat Pengusul/Atasan JFP NIP. Catatan Tim PenilaiJakarta, ……… Oktober 2006 Ketua Tim Penilai NIP. Catatan Pejabat PenilaiJakarta, ……… Oktober 2006 Pejabat Penilai NIP. CONTOH DUPAK

MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama:(atasan PFP) minimal eselon II NIP: Pangkat/golongan ruang/TMT: Jabatan: Unit Kerja: Menyatakan bahwa : Nama: NIP: Pangkat/golongan ruang/TMT: Jabatan:Perencana …… Unit Kerja: Telah melakukan Kegiatan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut : No.TanggalKegiatan Uraian Butir Kegiatan Kode Butir Keg. PelaksanaSatuan HasilNilaiSekretariatPenilai-1Penilai-2 110/1/2004 Laporan Pemantauan Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo a Penyusunan desain dan instrumen II.A.1 Perencana Muda Paket0.30 b Memantau /memonitoring kegiatan pelaksanaan/perkemba ngan II.E.3 Perencana Madya Laporan0.40 c Mebuat laporan perkembangan pelaksanaan secara objektif II.E.4 Perencana Pertama Laporan0.10 dPemasukan DataII.A.6 Perencana Pertama Paket0.10 Total /5/2004Laporan Pinjaman IDBa Pengumpulan data primer II.A.2 Perencana Muda Paket0.30 bPemasukan DataII.A.6 Perencana Pertama Paket0.10 Total0.40 dst …… T o t a l 1.30 Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, …………………………. Atasan Langsung Nama Pejabat NIP. CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN

BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT Nama: NIP: Pangkat/Golongan Ruang/TMT: Jabatan: Unit Kerja: PERIODE PENILAIAN : UNSUR YANG DINILAI NO UNSUR DAN SUB UNSUR ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSULPENILAI LAMABARUJUMLAHLAMABARUJUMLAH KELEBIHANANGKA KREDIT IUNSUR UTAMA PENDIDIKAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PROFESI PERENCANAAN (6 KEGIATAN) JUMLAH UNSUR UTAMA II PENUNJANG JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA + UNSUR PENUNJANG Jakarta, ……… Tim Penilai 1. nama tim penilai (…………tanda tangan …………) 2. nama tim penilai (…………tanda tangan …………) BERITA ACARA