Berdasarkan keputusan RUPS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Menurut pasal 93 upaya hukum yang tersedia bagi kurator dalam menghadapi debitor yang tidak kooperatif adalah Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit.
Advertisements

Berakhirnya PT sebagai Badan Hukum
Pembubaran Perusahaan
Pembubaran Koperasi Rita Tri Yusnita Sumber:
Drs. Marzuki, SH, Hum 28 MARET 2011
PERSEROAN TERBATAS (P.T.)
PT (PERSEROAN TERBATAS)
PERSEROAN TERBATAS (P.T.)
Oleh: Munawar Kholil (Dosen Fakultas Hukum UNS)
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
Apakah yang dimaksud dengan kepailitan berdasarkan UU No.37 tahun 2004
PERSEROAN TERBATAS (4) Pertemuan 14
Menurut pasal 54 Undang undang peradilan agama berlaku hukum acara perdata diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 1989 No. 3 tahun 2006 No. 1 tahun 1974.
Pertemuan ke – 6 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI’AH
YAYASAN Stichting.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Disampaikan AGUS RIYANTO,SH.,MH
MK Dasar Manajemen PJMK Ir. Purana Indrawan, MP
Kepailitan Badan Hukum
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
KEPAILITAN DAN PERSEROAN TERBATAS
Likuidasi Bank.
KASUS-KASUS HUKUM PERUSAHAAN
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
FIRMA Kelompok 5.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
PERSEROAN TERBATAS (PT)
ASPEK HUKUM BISNIS.
KOPERASI.
PERSEROAN TERBATAS.
PERSEROAN TERBATAS UU No. 40 Tahun 2007 LN TLN
PERSEROAN.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
PERTEMUAN 5 YAYASAN (2).
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
PERSEROAN TERBATAS 1.
BENTUK USAHA BADAN HUKUM
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
PERSEROAN TERBATAS (3) Rapat Umum Pemeganga Saham(RUPS),Jenisnya,Tata Cara,Kuorum,Keputusannya dan Pemeriksaan perseroan Pertemuan 12.
 WETBOEK VAN KOOPHANDEL (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG) PASAL 36 SAMPAI PASAL 56.  UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995  UNDANG-UNDANG TAHUN 40 TAHUN.
BAHAN KULIAH ASPEK HUKUM DALAM BISNIS
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
oleh: N. Pininta Ambuwaru, SH.MH.MM.LL.M
Universitas Esa Unggul
KEPAILITAN DAN PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS (PT) Lanjutan
Pertemuan 10 Perseroan terbatas (1) PT bentuk Badan Hukum sempurna, Macamnya, Pendirian, Pendaftaran & PenGumuman, Anggaran Dasar, dan Nama PT.
HUKUM PERSEROAN TERBATAS UU 40 TAHUN 2007
BANK SYARIAH.
PERDAMAIAN DAN UPAYA HUKUM DALAM KEPAILITAN
PERSEROAN TERBATAS (2) Struktur Modal Perseroan Terbatas
PROSEDUR PEMERIKSAAN PKPU
PERSEROAN TERBATAS (3) Rapat Umum Pemeganga Saham(RUPS),Jenisnya,Tata Cara,Kuorum,Keputusannya dan Pemeriksaan perseroan Pertemuan 12.
SURAT BERHARGA YANG DIATUR DALAM KUHD
PROSEDUR PEMERIKSAAN PKPU
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Pertemuan 5 BENTUK PERUSAHAAN PERORANGAN DAN BUKAN
PERSEROAN TERBATAS (2) Struktur Modal Perseroan Terbatas
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PERUSAHAAN DALAM KERANGKA PELAKSANAAN GCG DUTY OF BOARD TUTI RASTUTI, S.H.,M.H.
YAYASAN Stichting.
Kepailitan Dasar Hukum :
Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis (2)
Badan Usaha dengan Status Badan Hukum
Saham Perseroan Pertemuan XI.
PAILIT (KEBANGKRUTAN INDONESIA)
Transcript presentasi:

Menurut pasal 142 UU 40 tahun 2007, pembubaran perseroan terjadi kerena Berdasarkan keputusan RUPS Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir Berdasarkan penetapan pengadilan Semua benar

2. Menurut pasal 142 UU 40 tahun 2007, pembubaran perseroan terjadi kerena Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Semua benar

3. Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan Selesainya likuidasi dan Pertanggungjawaban likuidator diterima RUPS Atau Pertanggungjawaban likuidator diterima pengadilan Semua benar

4. Siapakah yang dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS Semua benar Direksi Dewan komisaris 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara

5. Menurut pasal 146 Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian Permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan Benar semua

6. Dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan likuidator wajib memberitahukan Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara RI Pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi Jawaban a dan b Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar

7. Menurut pasal 149 kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan: Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara RI mengenai rencana pembagiaan kekayaan hasil likuidasi Pembayaran kepada kreditor Semua benar

8. Menurut pasal 149 kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan: Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara RI mengenai rencana pembagiaan kekayaan hasil likuidasi Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham Semua benar

9. Menurut pasal 151, dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya Atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama Atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama Atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri wajib mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama Atas permohonan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama

10. Menurut pasal 157 Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu……sejak tanggal 16 agustus 2007 wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU 40 tahun 2007 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun

11. Menurut pasal 86 RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili Lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili Lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili Lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

12. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS Paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atu diwakili 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atu diwakili Paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atu diwakili 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atu diwakili

13. Menurut pasal 87 keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai, keputusan sah jika disetujui ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan Lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan Lebih dari 1/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan Lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan

14. Menurut pasal 88 RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan apabila Paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir Paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

15. Menurut pasal 88 Keputusan untuk mengubah anggaran dasar adalah sah jika disetujui Paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

16. RUPS kedua untuk mengubah anggaran dasar Paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir Paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir Paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

17. Menurut pasal 89 RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan dapat dilangsungkan jika Paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir Paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dikeluarkan Paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir Paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

18. Apakah yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU 40 tahun 2007 Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU 40 tahun 2007 Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU 40 tahun 2007

19. Menurut pasal 7 Perseroan memperoleh status badan hukum Pada saat diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Pada tanggal diterbitkannya Berita Negara mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Pada tanggal didaftarkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan

Nama dan tempat kedudukan Maksud dan tujuan Jangka waktu Semua benar 20. Menurut pasal 21 perubahan anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan menteri, meliputi Nama dan tempat kedudukan Maksud dan tujuan Jangka waktu Semua benar

21. Menurut pasal 21 perubahan anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan menteri, meliputi Besarnya modal dasar Pengurangan mdal ditempatkan dan disetor penuh Status perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan sebaliknya Semua benar

22. Menurut pasal 42 keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas mdal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kourum kehadiran Lebih baik ½ bagian dan seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. Lebih baik 2/3 bagian dan seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. Lebih baik ½ bagian dan seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan. Dietntukan dalam anggaran dasar

23. Menurut pasal 37 Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dan jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perusahaan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan Hanya boleh dikuasai paling lama 3 tahun Semua benar

24. Menurut pasal 43 dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali Pengeluaran saham ditunjukkan kepada karyawan Perseroan Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS Dilakukanan dalam rangka reorganisasi dan atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS Semua benar

25. Menurut pasal 44 Direksi wajib memberithukan keputusan RUPS untuk pengurangan modal kepada semua kreditor paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan RUPS 14 hari sejak tanggal keputusan RUPS 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS 60 hari sejak tanggal keputusan RUPS

26. Menurut pasal 48 saham perseroan dikeluarkan atas Nama pemiliknya tunjuk Nama pemiliknya dan tunjuk Semua benar

27. Menurut pasal 60 saham termasuk….. Dan dapat diagunkan Benda bergerak , gadai atau jaminan fidusia Benda tidak bergerak , gadai atau jaminan fidusia Benda bergerak , gadai Benda tidak bergerak , jaminan fidusia

28. Menurut pasal 62 setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila Perubahan anggaran dasar Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan Semua benar

29. Menurut pasal 32 Modal dasar perseroan paling sedikit….. Rp 20 Jt dan paling sedikit 25% harus ditempatkan dan disetor penuh Rp 25 Jt dan paling sedikit 25% harus ditempatkan dan disetor penuh Rp 50 Jt dan paling sedikit 25% harus ditempatkan dan disetor penuh Rp 50 Jt dan paling sedikit 25% disetor penuh

30. Menurut pasal 57 dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu Semua benar Keharusan menawarkan terlbih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ Perseroan Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang

31. Menurut pasal 79 penyelenggaran RUPS tahunan dapat dilakukan atas permintaan Satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlaj yang lebih kecil Dewan komisaris Jawaban a dan b Anggota masyarakat/pemerintah

32. Menurut pasal 80 dalam hal ketua pengadilan menetapkan menolak pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS dapat dilakukan upaya hukum Perlawanan Banding Kasasi Tidak ada upaya hukum

33. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga paling lambat 7 hari sebelum dilangsungkan 14 hari sebelum dilangsungkan 30 hari sebelum dilangsungkan 21 hari sebelum dilangsungkan

34. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat…..dan paling cepat……. setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan 10 hari dan 21 hari 10 hari dan 14 hari 14 hari dan 21 hari 14 hari dan 30 hari

35. Menurut pasal 90 setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua rapat dan pemegang saham Ketua rapat Ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham pemegang saham

36. Menurut pasal 77 setiap penyelenggaran RUPS melalui bantuan media harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh Ketua rapat dan pemegang saham Ketua rapat Ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham Semua Peserta RUPS

37. Menurut pasal 138 pemeriksaan Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga Semua benar Semua salah

Sumber daya alam Ekonomi syariah Sumber daya manusia Semua benar 38. Menurut pasal 74 Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan …..wajib menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Sumber daya alam Ekonomi syariah Sumber daya manusia Semua benar

Dewan Pengawas Syariah Ahli syariah Semua benar 39. Menurut pasal 109 Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Ahli Majelis Ulama Dewan Pengawas Syariah Ahli syariah Semua benar

Dewan Pengawas Syariah Ahli syariah 40. Menurut pasal 121 Dalam melakukan Pengawasan Dewan Komisaris dapat membentuk Ahli Majelis Ulama Komite Dewan Pengawas Syariah Ahli syariah

Djoko S Associates Advocates and Legal Consultants Komp. MPR Jalan Sakura No. 126 B Cilandak Jakarta Selatan 0812 94 37 321 ilmuhukum@yahoo.com

Jawaban 1.D 11.C 21.D 31.C 2.D 12.C 22.A 32.C 3.D 13.B 23.D 33.A 4.A 14.A 24.D 34.A 5.D 15.A 25.A 35.C 6.C 16.B 26.A 36.D 7.D 17.A 27.A 37.C 8.D 18.B 28.D 38.A 9.A 19.C 29.C 39.B 10.A 20.D 30.A 40.B