INOVASI dalam membangun SEKOLAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI : SEBUAH PENYEMPURNAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN Oleh : Trisakti Handayani.
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
PANDUAN.
PEMANFAATAN HASIL ANALISIS KONTEKS
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
STRATEGI PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN LOMBA GUGUS OLEH: SUTANTO HABSI
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Aktivitas di R.LAB Ruang Perpustakaan. 1. Latar Belakang 1. Tenaga kerja yang kompetitif 3. Globalisasi 2. Agraris Industri 4. Devisa Negara.
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga
Direktorat Pembinaan SMA PANDUAN PENYELENGGARAAN
VISI DAN MISI PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA
PENINGKATAN KUALITAS UNIVERSITAS PADJADJARAN
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PROGRAM UNDIKSHA (BIDANG AKADEMIK) 2018
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
SHOBAHUL KHOIR ASSALAMU’ALAIKUM.
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
Peran Guru TIK pada Kurikulum 2013
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
PEMIMPIN VISIONER.
Oleh : Drs. H. JAMUN EFENDI,M.Pd.i
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Rasional Pengembangan Kurikulum 2013
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Implementasi Manajemen Stratejik di Universitas Negeri Jakarta
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional
BERKEMBANG HANDAL TEKNOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pengembangan Muatan Lokal
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) OLEH : HARIYANI,S.PD SMK NEGERI 1 BENGKAYANG.
DINAS PENDIDIKAN KOTA ‘X’ VISI: TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA, CERDAS, KOMPETITIF, DAN.
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

INOVASI dalam membangun SEKOLAH Oleh : REZA PAHLEVI Kasi Pengendalian Mutu Dikmen DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

Perubahan dalam Pendidikan Pergeseran paradigma pendidikan dari Wajib belajar menjadi Hak belajar ; 1 Fungsi Sekolah : Melayani hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan

Pendidikan komprehensif yang meliputi ilmu pengetahuan, budi pekerti (akhlak, karakter), kreativitas, dan inovatif. 2 Komprehensif berarti semua potensi yang dimiliki peserta didik itu dieksplor , Ujung dari eksplorasi itu adalah kreatifitas dan inovasi, yang sejalan dengan jiwa entrepreneur / usahawan

Perubahan pemikiran dalam mengelola pendidikan, yang semula berangkat dari pasokan (supply oriented), menjadi berdasarkan kebutuhan (demand oriented). 3 Sekolah mengakomodir kebutuhan siswa, kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, kebutuhan orang tua, dan kebutuhan lembaga, dengan memperhatikan segala variasinya.

INOVASI DI SEKOLAH Sedahsyat apa inovasi yang telah dilakukan di sekolah, tergantung dari sedahsyat apa kepala sekolah dalam memanage sekolahan !!!

Kepala Sekolah Sebagai Key Person Harus mampu membangkitkan atau memotivasi semua warga sekolah untuk dapat berkembang dan mencapai prestasi yang lebih tinggi dari yang mereka perkirakan sebelumnya (beyond expectation).

Kepala Sekolah Sebagai “ Agent of Change ” berperan sebagai : 1. Catalyst berperan meyakinkan orang lain tentang perlunya perubahan menuju kondisi yang lebih baik. 2. Solution Givers Berperan untuk mengingatkan akan tujuan akhir dari perubahan yang dilaksanakan. Cara boleh berubah, tetapi tujuan akhir harus tetap dipertahankan.

3. Process Helpers 4. Resources Linkers Berperan membantu kelancaran proses perubahan, khususnya menyelesaikan masalah yang muncul dan membina hubungan antar pihak-pihak yang terkait. 4. Resources Linkers Berperan untuk menghubungkan orang dengan pemilik sumber dana/alat yang diperlukan.

DIMULAI DARI SDM Secanggih dan selengkap apapun sarana yang dimiliki sekolah tidak ada artinya tanpa SDM yang berkualitas

URUTAN PRIORITAS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN : Guru (Teacher) Kurikulum (Curriculum) Atmosfer Akademik (Academic Atmosphere) Sumber Keilmuan (Academic Resource)

Tenaga Pendidik Guru sebagai sumber daya pendidikan yang aktif harus : menguasai materi yang relevan Memiliki metode yang inovatif Memiliki motivasi mengembangkan diri

KURIKULUM Disusun berdasarkan kebutuhan Berkembang mengikuti jaman Komperhensif antara Hard Skill dan Soft Skill

ATMOSFER AKADEMIK Iklim organisasi sekolah yang kondusif menjadi jalan lapang untuk mencapai tujuan Organisasi Sekolah yang “sakit” akan terasa berat dalam bekerja

SUMBER KEILMUAN Tercukupi Sarana dan Prasarana Sekolah Tersedia Sarana Acces keilmuan (ICT) Tersedia Bahan Pratik dan Bahan Ajar yang relevan ( Salah satu Sasaran BOMM )

Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana stretegis Kementrian Pendidikan nasional dan/atau rencana strategis sekolah, disertai inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran, peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan.

TIGA PILAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan.

KEBIJAKAN AKSES PENDIDIKAN Pendanaan Operasi Satuan Pendidikan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Jejaring Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Peningkatan Peran Serta Pemda dan Masyarakat Luas.

KEBIJAKAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING PENDIDIKAN Standarisasi Pendidikan Pendanaan untuk Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan dalam Olimpiade/Kompetisi Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemanfaatan TIK untuk Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan

PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN CITRA PUBLIK Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pengembangan Kapasitas Aparat dan Pengelola Pendidikan Penataan Regulasi Pendidikan dan Penegakan Hukum Peningkatan Citra Publik Penyelenggaraan Administrasi/Manajemen Pelayanan Pendidikan Pemanfaatan TIK untuk Penguatan Tata Kelola.

ARAH PENGEMBANGAN SMA - SMK Diarahkan kepada upaya meningkatkan kualitas akademik tamatan untuk menghasilkan teknokrat dan akademisi yang profesional dan mampu membekali kompetensi tertentu untuk hidup mandiri SMK : Diarahkan kepada upaya meningkatkan kompetensi tamatan yang terampil dan profesional serta mandiri mampu menghasilkan masyarakat yang produktif, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

JATENG SEBAGAI PROVINSI VOKASI Sebagai pusat Kordinasi dan Kebijakan penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang bermutu dengan akses masyarakat yang tinggi untuk menghasilkan tenaga kerja yang profesional dan terciptanya masyarakat yang produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan

STRATEGI MEWUJUDKAN PROVINSI VOKASI Membangun dan mengembangkan kemitraan kepada seluruh komponen stakeholder pendidikan, industri dan dunia usaha nasional dan internasional Membangun dan mengembangkan seluruh potensi daerah Kabupaten / Kota dalam pengembangan SMK Unggulan yang dapat menjadi “ Bench Marking“ Memberdayakan dan mengoptimalkan potensi sumberdaya SMK untuk menghasilkan SDM profesional, pengembangan potensi keunggulan lokal dan pertumbuhan ekonomi dan industri Meningkatkan promosi dan publikasi pendidikan kejuruan ke seluruh masyarakat agar SMK menjadi pilihan

Terimakasih

Materi – materi yang disajikan pada angkatan I hanya bisa didapat dgn m-download di : www.pdkjateng.go.id