Lembaga Pemerintah Pusat PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS): bertanggung jawab pada perencanaan INFRASTRUKTUR infrastruktur.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP
Advertisements

Menuju Broadband Lingkungan
KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN
PENGELOLAAN TERPADU SDA DAN OTDA OLEH AHYAR ISMAIL DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN.
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
© PT. Medcom Indosa engineering 1 Rencana Induk Pemanfaatan IT dan Komunikasi Departemen Perhubungan Diajukan Oleh: PT. Medcom Indosa Engineering Departemen.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
Tinjauan kelembagaan lingkungan hidup di
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
1 MASUKAN MASTEL tentang SEKTOR TELEMATIKA 27 Juli 2004.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
BUKU MAZMUR “ MAZMUR 93 ” Syair dan Musik: Pdt. Arliyanus Larosa
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PENGELOLAAN SAMPAH (KEBERSIHAN) DAN RTH
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Berdasarkan Yohanes 13:34-35
PKJ 277 : “ SEKALIPUN DIRIKU DAPAT BERKATA-KATA ”
KJ 467 : “ TUHANKU, BILA HATI KAWANKU ” Syair: C. Battersly
“ HIDUP KITA YANG BENAR ”
KJ 426 : “ KITA HARUS MEMBAWA BERITA ” Syair dan Lagu: Ernest Nichol (1896) Terjemahan: E. L. Pohan Shn. (1970)
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
KJ 382 : “ YA YESUS TERKASIH ” Syair: William R. Featherstone (1846) Terjemahan: Yamuger (1982) Lagu: Adoniram J. Gordon (1894)
KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Undang-Undang bidang puPR
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
Landasan Yuridis Penanganan Permukiman Kumuh Program KOTAKU
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Hadi Wahyono-DPWK UNDIP
KJ 010 : “ PUJILAH TUHAN, SANG RAJA ” Syair:
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Undang-Undang bidang puPR
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
TEMU MUKA - DPU DENGAN FAK. TEKNIK UNSOED (28 September 2011)
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
TRANSPORTASI MAKRO.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
(sebagai urusan pemerintahan)
DISAMPAIKAN DALAM RANGKA RAKOR PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Oleh
22 Maret 2010 MANAJEMEN HUMAS IV.
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA
Efisiensi Energi Sekretariat PROPER 2016
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

Lembaga Pemerintah Pusat PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS): bertanggung jawab pada perencanaan INFRASTRUKTUR infrastruktur dan koordinasi kebijakan tk nasional Departemen: – Pekerjaan Umum: k era ng ka ke rja t ekn is i nf ra str ukt u r – Kesehatan: mo ni to rin g ku a lit a s lin g kun ga n t er kai t p en ce ga ha n p en yak it – Kementrian Lingkungan Hidup: p en ge nd a lia n p en ce mar an – Keuangan: a lo kas i da na pe mb an gu na n – Dalam Negeri: Ko ord in a si bi mb in ga n d an b an t ua n p em eri nt a h p usa t ke pe me rin t rah d a era h – Departemen Kelautan – Departemen Perhubungan – Lainnya

UU 32/2004 Otonomi Daerah Pasal 13 dan Pasal 14 pembangunan sarana dan prasarana kewenangan Pemda

Lembaga pemda Bappeda Dinas bina marga, irigasi, lingkungan hidup dll

RENCANA PEMBANGUNAN jangka menengah RPJM Nasional Merupakan pedoman bagi: 1. Kementrian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis 2. Pemerintah daerah dalam menyusun RPJM daerah 3. Pemerintah dalam menyusun rencana kerja pemerintah

Infrastruktur (tercantum dalam Bab 33) – Sumber Daya Air (Irigasi, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan pesisir pantai) – Transportasi (Darat, Laut dan Udara) – Energi, Ketenagalistrikan, Pos dan Telematika -Perumahan dan pemukiman( air minum, air limbah, drainase,persampahan)