PEMANTAPAN RENCANA IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM JAKARTA, 14 MEI 2011.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kasubdit Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
Advertisements

KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH
PENGANTAR PERKOPERASIAN
PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
KESIAPAN SDM INDONESIA DALAM PELAKSANAAN INTEGRASI LOGISTIK ASEAN 2013
Batam, 27 Oktober /18/ PERATURAN PERUNDANGAN: 11/18/20142 PMK No.99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian.
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 1 Mei 2010 Paparan Penutup Musyawarah.
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
KECAMATAN PANCORAN MAS, KOTA DEPOK ALAT BANTU SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG): STUDI KASUS for further detail, please visit
APLIKASI DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) STUDY KELAYAKAN UMKM PADA AGUS RIANTO for further detail, please visit
Fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu Dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di DTPK dalam rangka.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
Pengangguran di Indonesia
Kerangka dan Agenda Pertemuan Bilateral antara Kementerian/Lembaga dan Bappeda Provinsi Pasca-Musrenbangnas Tahun 2010 dalam rangka Penyempurnaan Rancangan.
Harapan dan Dampak dari Usaha Koperasi
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Prospek Fakultas Teknik dalam Menghadapi Tantangan Dunia Kerja Maritim
DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN
Pengembangan Inkubator Bisnis Dalam Membantu Pelaku Usaha Baru
PROFIL IAP -Ikatan Ahli Perencanaan- Jawa Timur
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Modul / Tatap Muka 14 KOLONIALISME IDEOLOGI EKONOMI,TEORI EKONOMI DAN
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
ISU-ISU PRIORITAS DI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PARIWISATA DAERAH
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
Latar Belakang Kriteria Usaha Besar KUMKM
KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA MUDA
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Latihan soal Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
PEMBANGUNAN USAHA KECIL MENENGAH & KEMITRAAN
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
“ADOPSI INTERNET PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI Yulia Febin Ririanda/ for further detail, please visit
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
ASSALAMUALAIKUM WR.WB.
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Judul : Perkembangan industri di Era globalisasi Terhadap pendapatan nasional indonesia Nama : Agustinus Jono Npm :
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
PENGELOLAAN DATA KEARSIPAN NASIONAL
Di dalam sistem perekonoinian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian.
APJII SEKILAS APJII adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yangberdiri sejak tahun APJII ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dan.
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Transcript presentasi:

PEMANTAPAN RENCANA IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM JAKARTA, 14 MEI 2011

Latar Belakang Kriteria Usaha Besar KUMKM Transformasi ekonomi ekonomi tersebut kemudian dirangkum dan diturunkan menjadi 3 strategi utama yaitu Pengembangan 6 koridor ekonomi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua dan Kepulauan Maluku), pengembangan konektifitas intra dan antar koridor, penguatan kapasitas SDM dan IPTEK di koridor. Dalam prosesnya MP3EI melibatkan elemen bangsa baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan pelaku usaha (BUMN dan swasta) namun masih terbatas pada kalangan usaha besar Usaha besar vs KUMKM KUMKM, khususnya usaha mikro, berkontribusi besar dalam Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja. Kriteria Usaha Besar KUMKM Cakupan unit pelaku/badan usaha nasional <1% 99% > Serapan tenaga kerja nasional 3% 97% Kontribusi terhadap PDB 42% 58% Pembangunan inklusif

Jumlah Pelaku Usaha Nasional berdasarkan Skala Usaha

Penyerapan Tenaga Kerja UMKM . 4

Kurun waktu 2009-2010 meningkat sebanyak 7.071 unit atau 4,15%. Jumlah koperasi periode 2005-2010 mengalami peningkatan sebanyak 42.519 unit atau 31,50 %. Kurun waktu 2009-2010 meningkat sebanyak 7.071 unit atau 4,15%. 5

Gap atas Persepsi tentang Koperasi Secara Umum Terdapat Gap yang relatif besar antara kondisi saat ini dengan harapan di masa yang akan datang untuk setiap butir secara umum. k1 = Hak keistimewaan Koperasi k2 = Kelembagaan koperasi k2a = Kepatuhan dan konsistensi lembaga terhadap prinsip koperasi k2b = Efektifitas koperasi sebagai lembaga ekonomii k2c = Kapasitas (kemadirian) koperasi dalam menumbuhkembangkan usaha k2d = Besarnya peran Pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha koperasi k2e = Besarnya dukungan sarana dan prasarana Pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha koperasi k3 = Kegiatan usaha koperasi k4 = Dampak ekonomi koperasi k5 = Prgram percepatan pemberdayaan koperasi 6

Gap atas Persepsi tentang UMKM Secara Umum Terdapat Gap yang relatif besar antara kondisi saat ini dengan harapan di masa yang akan datang untuk setiap butir secara umum. u1 = Perlunya perlakukan khusus dari Pemerintah untuk UMKM u2 = Kelembagaan UMKM u2a = Ketaatan UMKM atas regulasi yang berlaku u2b = Besarnya peran Pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha UMKM u2c = Tingkat profesional manajemen UMKM u2d = Tingkat kemampuan UMKM untuk beradaptasi terhadap pengembangan teknologi u3 = Kegiatan usaha UMKM u4 = Dampak bisnis UMKM 7

ANGGARAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Postur Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM diluar Biaya Tetap dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 663,12 miliar atau 42,8% 8