PERAN SEKTOR KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Advertisements

LAPORAN FOTO ESSAY YES FOR SAFER SCHOOL DI MAN 1 KOTA BANDUNG 9 OKTOBER 2013.
Dalam Rangka Kedatangan Jamaah Haji Di Pintu Masuk Negara
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN BENCANA
Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat
Kontinjensi dalam Pengurangan Risiko
PENILAIAN RISIKO DAN PENENTUAN KEJADIAN.
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN DESKRIPSI PPSDMK
ADMINISTRASI PUSKESMAS
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA
PENYELARASAN PROGRAM / KEGIATAN BAPETEN
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Kebijakan Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan
Program Desa/Kelurahan Tangguh
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
SPGDT SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
Finalisasi Draft PENYELENGGARAAN FASYANKES YANG AMAN TERHADAP BENCANA
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
Keperawatan Bencana.
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
DISASTER MANAGEMENT Di Negeri Rawan Bencana
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
“MANAGAMEN KESEHATAN”
PUSAT KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DISKUSI KELOMPOK SEHAT
PENGERTIAN HAZARD, DISASTER, RISK AND VULNERABILITY
ROCKY PLAZA HOTEL, 16 Januari 2013
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
HASIL DISKUSI KELOMPOK TANGGUH
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Proses Manajemen Bencana
ANALISIS KESENJANGAN PERATURAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM TERKAIT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG AMAN TERHADAP BENCANA DENGAN KERANGKA INTERNASIONAL Jakarta,
Disampaikan oleh Direktur Kewilayahan II, Bappenas
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN OBAT  .
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Ns Chandra W SKp MKep Sp Mat
Rumah Sakit Rujukan Nasional. Dasar Hukum KEPMENKES NO.390 tahun 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL Adanya RS Rujukan Nasional.
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER
KEPERAWATAN GAWAT DARURAT
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
Materi 8: SISTIM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
PERLINDUNGAN KESEHATAN PADA PEKERJA PEREMPUAN Disampaikan pada PERINGATAN INTERNATIONAL WOMEN’S Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PROSES MANAJEMEN BENCANA
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
Keperawatan Bencana. 1. Apa yang dimaksud dengan Bencana, krisis dan situasi darurat ? 2. Sebutkan jenis-jenis bencana yang Anda ketahui (berdasarkan.
Oleh : HENDRIK ARY DERMAWAN P E N I L A I A N R I S I K O B E N C A N A.
Pengantar Manajemen Bencana Sesi 1. Pengertian Bencana Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Satuan Pendidikan Aman Terintegrasi Bencana (SPAB)
Transcript presentasi:

PERAN SEKTOR KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PERAN SEKTOR KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT KEDARURATAN RADIOLOGI/NUKLIR Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Kondisi Indonesia Terdapat 3 reaktor nuklir di Serpong, Bandung dan Yogyakarta 13.824 fasilitas radiasi dan radioaktif tersebar di seluruh provinsi 129 gunung api aktif  sumber radioaktif Meningkatnya pertambangan  radioaktivitas alam Puluhan satelit radioaktif di atmosfir Indonesia Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik (data BMKG) , jenis bahasa daerah yang ada indonesia mencapai sekitar 2.500 jenis bahasa atau hampir dua kali lipat dari jumlah jenis suku bangsa yang mencapai sebanyak 1.340 suku bangsa (data BPS tahun 2010) 129 gunung api data Badan VUlkanologi Sebuah laporan baru-baru ini dari organisasi Save the Children mengenai kondisi ibu di seluruh dunia menempatkan Indonesia di posisi 106 dari 130 negara-negara berkembang, di bawah China dan Vietnam, namun di atas Filipina dan Timor Leste. Pada kesempatan tersebut, Prof. Tjandra menjadi pembicara seputar Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Dalam paparannya, Dirjen P2PL menyampaikan sebagian besar target proksi indikator Indonesia untuk MDG 5 yang sudah tercapai, akan tetapi mengenai angka kematian Ibu yang sudah turun dari 390/100.000 kelahiran hidup di tahun 1991 menjadi 228 (2007) memang belum mencapai target MDG sebesar 102/100.000. Selain itu, angka kematian bayi juga sudah mengalami penurunan dari 68 di tahun 1991 menjadi 32 di tahun 2012, itupun belum mencapai target MDG sebesar 23. Target MDG untuk angka kematian balita : 32 Data menunjukkan bahwa sekitar 50% kematian Ibu dan kematian balita terjadi di 5 propinsi, yang memang beda dengan jumlah penduduknya. The familly planning unmeet need juga sudah turun dari 12,7% di tahun 1991 menjadi 8,5% di tahun 2012, sementara target MDG adalah 5%, jelas Prof. Tjandra. IMR : Infant mortality rate. MMR : Maternal Mortality Rate

Krisis Kesehatan Akibat Radiologi/Nuklir Dapat terjadi akibat : Kecelakaan kerja/industri Gempa dan tsunami Letusan Gunung api Jatuhnya satelit radioaktif Terorisme Ada berbagai definisi tentang bencana, salah satunya adalah seperti yang tersebut di bawah ini, namun yang kita pakai adalah sesuai UU no. 24/2007. Bencana adalah suatu kejadian, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya

Telah ada sejumlah kebijakan dan MoU  perlu direview kembali Kondisi Sumber Daya untuk Menghadapi Krisis Kesehatan Akibat Radiologi/Nuklir Telah ada sejumlah kebijakan dan MoU  perlu direview kembali Kompetensi SDM masih sangat kurang Sarana dan prasarana masih belum memadai

Keputusan / Peraturan Menkes Terkait Upaya PKK Akibat Bahan Radiologi Kepmenkes No. 410/2010 : Perubahan Atas Kepmenkes 1014/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Saryankes Kepmenkes No. 8/2009 : Standar Kedokteran Nuklir Permenkes No. 1249/2009 : Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Nuklir Kepmenkes No 1217 /2001 : Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi

Pertemuan Lintas Sektor Rapat Executive Meeting “Evaluasi Latihan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir/Radiologi Tahun 2007 – 2011”, Oktober 2012, Bapeten  menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain Kemenkes agar menyiapkan 3 fasilitas RS rujukan. Rapat Komnas Implementasi IHR 2005, Juli 2013, Sekjen Kemenkes  Program-program IHR 2005 agar dimasukkan ke dalam RPJMN Kemenkes tahun 2015 – 2019 (termasuk penanganan bahan berbahaya kimia dan radiologi)

Pertemuan Lintas Sektor Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Nuklir di Daerah, September 2013, Kemendagri  menegaskan pentingnya daerah untuk siap siaga terhadap bencana nuklir. Kesiapsiagaan tidak hanya skala nasional tapi juga regional

Peran Sektor Kesehatan yang Diharapkan Mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari tingkat primer, sekunder hingga tersier serta pemberdayaan masyakarat. Mempersiapkan sistem cegah tangkal masuknya penyakit dan masalah-masalah kesehatan (termasuk akibat kedaruratan nuklir) di mana dalam hal ini Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai ujung tombak terdepan. Contohnya pasca bocornya reaktor nuklir di Fukusima Jepang tahun 2011.

Peran Sektor Kesehatan yang Diharapkan Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di RS baik untuk terapi maupun diagnosa. Melibatkan media massa untuk menjelaskan pada masyarakat. Berkomitmen untuk bekerja sama dengan Bapeten dalam rangka mengantisipasi kedaruratan nuklir.

KOMITMEN BERSAMA (Executive Meeting, 2012) Prioritas kesiapsiagaan terhadap kedaruratan nuklir dilakukan di 3 wilayah berisiko tinggi yaitu Prov. DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya (reaktor nuklir di Serpong), Prov. Jawa Barat (reaktor nuklir di Bandung) serta Prov. DI Yogyakarta (reaktor nuklir di Yogyakarta). Komitmen para pemangku kepentingan OTDNN (Organisasi Tanggap Darurat Nuklir Nasional) termasuk,, Kemenkes, untuk mendukung pengembangan sistem kesiapsiagaan dan tanggap darurat nuklir termasuk pelaksanaan gladi/latihan secara berkala Penyusunan Rencana kontijensi masing-masing daerah khususnya untuk wilayah Serpong, Bandung, dan Yogya  saat ini telah disusun Renkon di wilayah Serpong

KOMITMEN BERSAMA (Executive Meeting, 2012) Kemenkes menyiapkan RS rujukan untuk wilayah Prov. DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya yaitu RS. Fatmawati, wilayah Jawa Barat yaitu RS. Hasan Sadikin serta wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta yaitu RS. Sarjito Setiap instasi agar menyiapkan SOP masing-masing berdasarkan peran dalam RENKON yang telah ditetapkan Peningkatan kemampuan SDM Kesehatan (termasuk petugas KKP) untuk darurat medis dalam pengembangan RS Rujukan serta untuk darurat nuklir bidang pangan.

Bahan Diskusi Langkah-langkah apa yang harus Kemenkes lakukan dalam rangka penyiapan RS rujukan untuk kedaruratan nuklir (RS Fatmawati, RSHS dan RS Sardjito) : Penyiapan sumber daya manusia Penyiapan sarana dan prasarana Penyiapan sistem

TERIMA KASIH