Kementerian Lingkungan Hidup 2009

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si
POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN MAMBERAMO - IRIAN JAYA
Simulasi Prediksi Curah Hujan di Wilayah Jakarta 2012
ANTARA STRATEGI REDUKSI DAN ADAPTASI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
TEKNIS PACKING & DISTRIBUSI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
KABUPATEN BULELENG By: ADITYA ARGASIWI ( )
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
PRODUKSI PANGAN INDONESIA
Klasifikasi tata guna lahan
PERTANIAN BERKELANJUTAN
MENUJU METROPOLITAN CIREBON RAYA: PERSPEKTIF EKONOMI PEMBANGUNAN
FGD #5 22 Oktober 2014 Bappeda Jabar
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
Bencana Akibat Ulah Manusia dan Iklim
FAKTA DAN ANALISIS KABUPATEN INDRAMAYU
PENATAAN RUANG DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
22 September 2014 Bappeda Jabar
ANALISIS PADA INTEGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN
PERKEMBANGAN HARGA KEBUTUHAN
PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI
PL 4102 TEKNIK EVALUASI PERENCANAAN Semester Student Centered Learning JOHNNY PATTA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN.
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.
ADAPTASI.
UPAYA PERCEPATAN PELAKSANAAN PUAP TA. 2009
STRATEGI OPERASIONAL PENCAPAIAN PPM OKTOBER – DESEMBER 2009.
OKTOBER 2009 RAPAT EVALUASI PROGRAM / ANGGARAN
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Content Starter Set Program INHERENT
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK BERDASARKAN PENGGUNAAN LAHAN
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
ANALISIS LINGKUNGAN LINGKUNGAN
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI MENUJU PERTUMBUHAN YANG INKLUSIF
PEMBANGUNAN AGROPOLITAN BERBASIS AGRIBISNIS PETERNAKAN: SUATU KONSEP
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
LUAS LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DI INDONESIA
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
Keterkaitan Hulu dan Hilir Nilai Pengganda Ekonomi
KAJIAN EKONOMI PERTANIAN TENTANG KETAHANAN PANGAN DI JAWA BARAT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Menyongsong SDGs: Kesiapan Kabupaten/kota di Jawa Barat
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
HASIL DAN EVALUASI PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2016 – 2017
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
KLHS RDTR KASIHAN-SEWON
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman
UPAYA PENCEGAHAN RADIKALISME DI KALANGAN PELAJAR STRATEGIC PLANNING PW IPPNU JAWA BARAT FIELD PROJECT PATRIOT MILLENIAL STUDENT.
Transcript presentasi:

Kementerian Lingkungan Hidup 2009 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPP Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali Kementerian Lingkungan Hidup 2009

Daftar Isi 1. Pendahuluan Pendekatan & Metode Kependudukan, & Sosekbud Sumberdaya Alam & Lingkungan Hidup Isu-isu Strategis Lingkungan Hidup Pulau Jawa Dampak RTR Pulau Jawa terhadap Lingkungan Hidup & Keberlanjutan Rekomendasi

TUJUAN KAJIAN Kajian ini dimaksudkan untuk membahas, memberi tanggapan dan masukan perbaikan untuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa dan Bali dengan menggunakan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pendekatan & Metode Momen Aplikasi KLHS Proses RTR Pulau Proses KLHS Dokumen KLHS Dokumen KLHS Partidario (2008)

Pendekatan & Metode Semi detailed appraisal (base line studies available) Secondary data collections Spatial analysis Discussion & consultation with parties

ISU-ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP PULAU JAWA KEPENDUDUKAN PANGAN ENERGI AIR LAHAN HUTAN BENCANA Gambar 5.1. Hubungan Tekanan Penduduk dengan Persoalan Pangan dan Energi

Isu-isu Strategis Lingkungan Hidup Pulau Jawa Tekanan Penduduk Pulau Jawa Mempertahankan Sawah, Konversi Lahan, dan Pangan Meluasnya Jumlah Lahan Kritis, Degradasi dan Deforestasi Hutan Daya Dukung Lingkungan Hidup Terlampaui

DAMPAK RTR PULAU JAWA-BALI TERHADAP LH & KEBERLANJUTAN Untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan dan strategi operasionalisasi struktur dan pola ruang RTR Pulau Jawa-Bali (sebagaimana tertuang di dalam RPP RTR Pulau Jawa-Bali), berdampak terhadap deforestasi di masa mendatang; Dianalisis melalui pendekatan with and without

Asumsi tingkat pertumbuhan 2% per tahun (business as usual), atau skenario tanpa kebijakan RTR P. Jawa-Bali Asumsi tingkat pertumbuhan 6% per tahun, atau skenario dengan kebijakan RTR P. Jawa-Bali Tingkat deforestasi tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025 dianalisis dengan membanding with & without RTR P Jawa Bali,

Prediksi deforestasi tahun 2010 tanpa dan dengan Kebijakan Struktur & Pola Ruang RTR P. Jawa-Bali Gambar 1. Prediksi deforestasi tahun 2010 tanpa Kebijakan Struktur & Pola Ruang RTR P. Jawa-Bali Gambar 2. Prediksi deforestasi tahun 2010 dengan Kebijakan Struktur & Pola Ruang RTR Pulau Jawa-Bali

Prediksi deforestasi tahun 2015 tanpa dan dengan Kebijakan Struktur & Pola Ruang RTR P. Jawa-Bali Gambar 3. Prediksi deforestasi tahun 2015 tanpa Kebijakan Struktur & Pola Ruang RTR P. Jawa-Bali Gambar 4. Prediksi deforestasi tahun 2015 dengan Kebijakan Struktur & Pola Ruang RTR Pulau Jawa-Bali

Prediksi deforestasi tahun 2020 tanpa dan dengan Kebijakan Struktur & Pola Ruang RTR P. Jawa-Bali Gambar 5 . Prediksi deforestasi tahun 2020 tanpa Kebijakan Struktur & Pola Ruang RTR P. Jawa-Bali Gambar 6. Prediksi deforestasi tahun 2020 dengan Kebijakan Struktur & Pola Ruang RTR Pulau Jawa-Bali

Prediksi deforestasi tahun 2025 tanpa dan dengan Kebijakan Struktur & Pola Ruang RTR P. Jawa-Bali Gambar 7 . Prediksi deforestasi tahun 2025 tanpa Kebijakan Struktur & Pola Ruang RTR P. Jawa-Bali Gambar 8. Prediksi deforestasi tahun 2025 dengan Kebijakan Struktur & Pola Ruang RTR Pulau Jawa-Bali

Prediksi Dampak RTR Pulau Jawa-Bali terhadap Deforestasi di Kabupaten dan Kota se Pulau Jawa, Tahun 2010 - 2025 Contoh: Provinsi Jawa Barat Tahun Prediksi Dampak terhadap Deforestasi di Jabar Tanpa RTR Pulau Jawa-Bali Dengan RTR Pulau Jawa-Bali 2010-2015 Kota Sukabumi, Majalengka Kota Sukabumi, Majalengka, Cilacap, Banjar, Garut, Indramayu, Bogor, Bandung, Kota Sukabumi, Purbalingga, Kota Banjar, Majalengka Kota Sukabumi, Kota Banjar, Majalengka, Cilacap, Tasikmalaya, Sumedang, Garut, Purwakarta, Ciamis, Bandung, Subang, Kuningan, 2020-2025 Kota Banjar, Kota Sukabumi, Majalengka,, Indramayu, Garut, Bogor, Bandung Garut Majalengka Cilacap, Tasikmalaya Sumedang, Subang Ciamis, Purwakarta Kuningan, Sukabumi Cianjur Kota Banjar, Kota Sukabumi, Sumedang, Subang, Garut, Tasikmalaya, Bandung, Bogor, Purwakarta Sumedang, Subang, Garut, Tasikmalaya, Purwakarta Ciamis, Cilacap Sukabumi, Cianjur, Karawang, Kuningan, Majalengka,

Jumlah DAS/Sub-DAS yang akan Mengalami Deforestasi akibat Kebijakan RTR Pulau Jawa-Bali menurut Periode Analisis Tahun Jumlah DAS/Sub-DAS yang akan Mengalami Deforestasi Jumlah DAS/Sub-DAS yang mengalami Deforestasi akibat RTR Pulau Jawa-Bali Tanpa Kebijakan RTR Pulau Jawa- Bali Dengan Kebijakan RTR Pulau Jawa- Bali 2010 55 2015 62 120 58 2020 47 123 76 2025 46 126 80

REKOMENDASI Kebijakan struktur dan pola ruang RTR P. Jawa-Bali harus memberi perhatian yang seimbang pada kepentingan non-ekonomi, yakni kepentingan sosial dan kepentingan lingkungan hidup.  Pasal 6 RaperPres RTR Pulau Jawa-Bali masih bias pada kepentingan ekonomi. Pemicu semakin terpuruknya daya dukung lingkungan P. Jawa di masa mendatang adalah karena strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang nasional di P. Jawa akan ditekankan pada pengembangan jaringan jalan bebas hambatan, pengembangan jaringan jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, serta pengembangan jaringan jalan pengumpan yang meningkatkan keterkaitan antara kawasan di Pantai Selatan dengan kawasan atau perkotaan di Bagian Tengah dan Pantai Utara Pulau Jawa Pasal 9 dan Pasal 10 RaperPres RTR Pulau Jawa-Bali. Mengingat tahun 2025 sekitar 46 DAS di Jawa akan mengalami deforestasi dan diduga akan meningkat menjadi 126 DAS dgn adanya RTR P. Jawa-Bali; maka menjadi penting di dalam RaperPres RTR P. Jawa-Bali dimuat nama-nama Kabupaten/Kota dan DAS yang prioritas untuk dikendalikan tingkat deforestasinya sejak tahun 2010.

REKOMENDASI Deforestasi intensitas tinggi berlangsung di areal penggunaan lain (APL), hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT), hutan lindung (HL), dan hutan konservasi (HK). Sementara di dalam RaperPres RTR P. Jawa-Bali perhatian justru dicurahkan pada kawasan hutan konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa) dan kawasan hutan lindung. Deforestasi yang berlangsung di Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) justru luput dari perhatian. Mengingat hal ini maka revisi perlu dilakukan khususnya terhadap Pasal 20 dan Pasal 21 RaperPres RTR P. Jawa. Revisi dilakukan dengan menunjuk pada kawasan hutan yang terletak di DAS tertentu yang memerlukan intervensi kebijakan yang berupa pencegahan, pengendalian, dan pemulihan kondisi hutan dari deforestasi.

TERIMA KASIH

ISU-ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP PULAU JAWA 1. Tekanan Penduduk Pulau Jawa 60% penduduk Indonesia di P. Jawa  luas P. Jawa hanya 7% dari total luas Indonesia Kepadatan agraris dan kepadatan geografis menunjukkan tingkat kepadatan yang tinggi. Perkembangan penduduk P. Jawa dalam periode 1930-2008 mengalami peningkatan hingga lebih dari tiga kali lipat, yakni dari sekitar 41.7 juta jiwa (1930) menjadi 134.4 juta jiwa (2008).

ISU-ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP PULAU JAWA 2. Mempertahankan Sawah, Konversi Lahan, dan Pangan 55,80% P. Jawa adalah lahan pertanian tanaman pangan, terutama sawah P. Jawa tumpuan produksi beras nasional (56,1%) 1979-1999: konversi sawah di P. Jawa sangat tinggi (55,78%). 1999-2008: laju konversi sawah 0.21% per tahun 62% penduduk P. Jawa bekerja di sektor pertanian (1971) bergeser menjadi 33,59% (2007) 2008: kemiskinan terbesar di P. Jawa berada di pedesaan (11,42 juta jiwa), akibat rendahnya akses petani terhadap lahan, fragmentasi lahan, dan meningkatnya jumlah buruh tani.

ISU-ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP PULAU JAWA 3. Meluasnya Jumlah Lahan Kritis, Degradasi dan Deforestasi Hutan Proses deforestasi terutama akibat kegiatan pembalakan komersial (legal maupun ilegal), pertambangan, pertanian dan perkebunan, serta berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan sektor pariwisata. Kerusakan hutan terjadi di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Di perkotaan, ekspansi aktifitas urban (suburbanisasi) merupakan faktor utama terjadinya konversi lahan pertanian ke aktivitas urban. Dengan demikian sebagian besar magnitude proses konversi lahan berlangsung di kawasan perdesaan, khususnya pada kawasan-kawasan perbatasan kota-desa dan perbatasan kawasan budidaya-non budidaya.

ISU-ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP PULAU JAWA 4. Daya Dukung Lingkungan Hidup Terlampaui Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, tekanan kepadatan penduduk, meningkatnya jumlah pengangguran, dan semakin tingginya tingkat kemiskinan dalam satu dekade terakhir ini telah menyebabkan perubahan-perubahan seperti peningkatan kebutuhan lahan, peningkatan kebutuhan pangan, konsumsi energi yang cenderung meningkat, dan konsumsi air yang semakin tinggi. Kejadian bencana banjir dan longsor di P. Jawa menunjukkan kecenderungan frekuensi kejadian dan lokasi sebaran yang semakin meluas. Kondisi daya dukung ekologis P. Jawa telah terlapaui Kajian Daya Dukung P. Jawa (Menko Ekuin 2006 & 2007) dan Studi Tata Lingkungan P. Jawa (KLH 2007)