TENAGA KERJA INDONESIA MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.01

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
BAHAN PRESENTASI KELEMBAGAAN BNP2TKI
HUKUM KETENAGAKERJAAN
KEWARGANEGARAAN Disadur dari buku Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan oleh Asep Kurnia, 2012.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA, PENERBITAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN PEMERINTAH
HUKUM POSITIF YANG TERKAIT PEREKRUTAN MIGRAN
Panji Dewanegoro Jason Vino Febriyano Iqbal Imamudin Reno
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
KETENTUAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH REPUBLIK SERBIA Ruang Pancasila, Lantai 2 KBRI Beograd 9 April 2010.
Pemutusan Hubungan Karyawan
PRESENTASI KELOMPOK 3 1.Ummu Chilmi; 2. Riyadi; 3. Rozie; 4. Eko Dedi Setiawan; 5. Khalwati; 6. Desy Khairani.
MEKANISME DAN PROSEDUR PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
Pendidikan Kewarganegaraan
KELOMPOK 2 SUBSTANSI : PERLINDUNGAN PENEMPATAN PENGAWASAN.
MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.03
DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PROGRAM ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
DASAR HUKUM  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004;  UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007;  UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81.
BAHAYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
STANDAR TEMPAT PENAMPUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
MATERI SOSIALISASI NOMOR : 01.01
HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DENGAN MIGRASI
INFORMASI KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PELAYANAN PENGADUAN TKI (CRISIS CENTER) BNP2TKI
IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 8 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Hak Dan Kewajiban.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
WARGA NEGARA & KEWARGANEGARAAN Dr.SUHARTO,Drs,SH,M.Hum.
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada TKI Purna
WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
PELAYANAN ONLINE PERIZINAN PENGGUNAAN TKA (tka-online.kemnaker.go.id)
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
Prosedur Pencatatan Pernikahan
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
Pentingnya Perwakilan Diplomatik
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Kebijakan Amnesty Arab Terhadap Tenaga Kerja Indonesia OverStyer
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
AMRINA ROSYIDA, S.Psi., MH KASIE PENTA PKK LATTAS.
ADOPSI ANAK.
KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN (PMK NOMOR: 28/PMK.04/2008)
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada TKI Purna
kaRTU MASYARAKAT INDONESIA LUAR NEGERI (KMILN)
LAYANAN TERPADU SATU PINTU (LTSP)
MATERI SOSIALISASI NOMOR :
PELAYANAN PENGADUAN CALON TKI/TKI
MATERI SOSIALISASI NOMOR :
PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL Modul 6.  Mengembalikan saksi dan/atau korban dari luar Negeri ke titik debarkasi di wilayah Indonesia dan/atau daerah.
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Bagi SMA, SMK & SMALB Penerimaan Peserta Didik Baru
UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.
DASAR UU NO. 18 TAHUN 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.
Transcript presentasi:

TENAGA KERJA INDONESIA MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.01 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) LANGKAH MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.01

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

PENGERTIAN CTKI/TKI Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja untuk bekerja di Luar Negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, sesuai proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam lingkungan kerja dalam jangka waktu tertentu dan menerima gaji.

SYARAT JADI CTKI/TKI Berusia sekurang kurangnya 18 tahun, kecuali bagi Calon TKI yang dipekerjakan pada pengguna perorangan/rumah tangga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. Sehat jasmani dan rohani. Memiliki keterampilan. Tidak dalam keadaan hamil (TKI perempuan) Calon TKI terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat. Memiliki Dokumen Lengkap

DOKUMEN YANG HARUS DIMILIKI KTP, Ijazah, Akte lahir/Surat kenal lahir Surat keterangan status perkawinan (Menikah/Belum menikah). Surat keterangan ijin suami/istri, orang tua atau wali. Sertifikat kompetensi kerja Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan Psikologi Paspor Visa Kerja Perjanjian Penempatan TKI Perjanjian Kerja (PK) Surat Keterangan telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

LANGKAH MENJADI TKI AMAN Carilah PPTKIS yang Resmi/Legal Ikuti penyuluhan oleh petugas BNP2TKI, BP3TKI, LP3TKI, P4TKI, PPTKIS dan Disnaker Kabupaten/Kota Mendaftar di Disnaker Kabupaten/Kota Ikuti proses seleksi yang dilakukan oleh PPTKIS dan Disnaker Kabupaten/Kota Menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang disahkan oleh Disnaker Kabupaten/Kota Pastikan mendapat asuransi, pendidikan & pelatihan, mendapat Paspor & Visa Kerja Pahami isi dan tandatangani perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Perwakilan RI

Lanjutan ........ Wajib mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dari BP3TKI Wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang diperoleh secara GRATIS di BNP2TKI/BP3TKI/ LP3TKI/P4TKI Lapor ke Perwakilan RI setelah tiba di Negara Penempatan Setelah Kontrak Kerja berakhir, kembali ke tanah air dan lapor ke petugas BP3TKI di Bandara/Pelabuhan.

HAK CTKI/ TKI Bekerja di Luar Negeri Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan CTKI/TKI di luar Negeri Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri Bebas menganut agama sesuai keyakinan masing-masing, serta kesempatan menjalankan ibadah Memperoleh gaji sesuai standar gaji yang berlaku di negara tujuan Memperoleh hak kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai perundang-undangan di negara tujuan

Lanjutan ........ Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ketempat asal Memperoleh naskah perjanjian kerja asli

KEWAJIBAN CTKI/TKI Mentaati peraturan perundangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan Mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai perjanjian kerja Membayar biaya penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan

KEWAJIBAN PEMERINTAH Menjamin terpenuhinya hak-hak CTKI/TKI baik yang berangkat melalui PPTKIS maupun berangkat secara mandiri Mengawasi penempatan CTKI/TKI Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan TKI di luar negeri Memberikan perlindungan pada TKI selama masa Pra Penempatan, Penempatan dan Purna Penempatan Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan

SISTEM ON-LINE BNP2TKI Sistem yang sudah dikembangkan di BNP2TKI meliputi; Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SISKOTKLN) http://siskotkln.bnp2tki.go.id Sistem Pendataan Kedatangan dan Pelayanan Kepulangan TKI http://sipendaki.bnp2tki.go.id Sistem Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center) http://halotki.bnp2tki.go.id Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (+ Pendaftaran Pencaker Online) http://infokerja-bnp2tki.org Data Warehouse http://dw.bnp2tki.go.id

PELAYANAN PENGADUAN TKI (CRISIS CENTER) BNP2TKI Telpon dari dalam negeri : “Halo TKI” 08001000 (24 jam, bebas pulsa) Telpon dari luar negeri : +62 21 29244800 SMS : 7266 (ACA#TKI#Nama Pelapor#Isi Pelaporan) Faksimili : +62 21 2924 4810 – 11 Email : halotki@bnp2tki.go.id Surat menyurat : Jl. MT. Haryono Kav. 52, Pancoran-Jakarta Selatan 12770

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BNP2TKI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TERIMA KASIH INFORMASI LEBIH LANJUT : DIREKTORAT PENYIAPAN DAN PEMBEKALAN PEMBERANGKATAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA