FORUM ILMIAH PTK PAUDNI TAHUN 2012 1 Oleh: Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
Advertisements

PROGRAM BEASISWA UNGGULAN FAST-TRACK BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012.
OLEH: TIM DIREKTORAT KETENAGAAN DITJEN DIKTI
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Oleh Djoko Kustono Ketua Tim BKD Direktorat Pendidik.
Strategi Nasional Literasi Keuangan
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENDATAAN PAUDNI 2014
Jl. MT. HARYONO Kav.51 Jakarta Selatan
PORTAL LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN NASIONAL
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
JOKO WIDODO. Sekilas Indonesia Luas Wilayah : Populasi Penduduk : 237,6 juta (data BPS tahun 2010) Laju Pertumbuhan Penduduk : 1,18% Produk Domestik Bruto.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Makalah Kunci (Keynote Speech)
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KARIR GURU (PTK DIKDAS)
PENGEMBANGAN KARIR PTK DIKDAS
Prof. Suyanto, Ph.D. Direktur Jenderal
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
PEMANTAPAN RENCANA IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM JAKARTA, 14 MEI 2011.
Disampaikan pada acara
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PENILAIAN KINERJA GURU
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
PERMENDAG 35/M-DAG/PER/11/2011 KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM SUBDIT PTK KURSUS DAN PELATIHAN TH.2015
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
EVALUASI PELAKSANAAN & PENYALURAN TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
Asisten Pemerintahan dan Kesra
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Hubungan Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan P E N D I D I K
RENCANA DAN PROGRAM SUBDIT KESEJAHTERAAN DAN HARLINDUNG
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
TOL LAUT – EKONOMI – KESEJAHTERAAN
PERAN KEMENDIKBUD DALAM PEMBINAAN
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
PEMETAAN MUTU RAPAT KOORDINASI
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
PROGRAM PENSIUN MENJELANG
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

FORUM ILMIAH PTK PAUDNI TAHUN Oleh: Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

INDONESIA NEGARA BESAR Masuknya Indonesia dalam Kelompok G20 menandakan semakin diperhitungkannya Indonesia dalam kancah global. PDB tahun 2010 sebesar USD 700 Miliar menempatkan Indonesia diperingkat 18 negara dengan ekonomi terbesar dunia. PDB tahun 2011 meningkat menjadi USD 825 Miliar menjadikan negara dengan ukuran ekonomi ke-16 terbesar di dunia

Pendapatan per kapita Indonesia menigkat dari USD 3000 di tahun 2010 menjadi USD 3542 di akhir tahun Peningkatan per kapita juga mengakibatkan pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang diperkirakan 7 juta per tahun. Tahun 2011 jumlah kelas menengah diperkirakan 53% atau 130 juta jiwa dari total populasi. Dan pertumbuhan ini diperkirakan akan berlanjut hingga periode bonus demografi pada tahun 2040.

Laporan Bank Dunia “Global Development Horizon 2011 Multipolarity : The New Global Economy”, menempatkan Indonesia bersama Brazil, India, China dan Korsel sebagai episentrum pertumbuhan global. Ekonomi Indonesia terus menunjukkan gejala pertumbuhan yang memuaskan ketika dunia justru dihantui krisis Eropa yang berkepanjangan, Timur Tengah dengan dinamika politiknya, Amerika fokus pada recovery dan angka pengangguran yang tinggi, dan Jepang menunjukkan penurunan kinerja ekonomi.

Di sisi pembangunan sosial, pencapaian MDGs Indonesia hingga akhir tahun 2011 cukup menggembirakan dengan capaian hingga 75-80%. Dengan dukungan berbagai instrumen kebijakan negara dalam mempercepat pencapaian MDGs seperti Inpres 3/2010 tentang RPJMN ,program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Indonesia).Optimisme tercapainya target MDGs tahun 2015 merupakan spirit dalam mempercepat pembangunan manusia Indonesia.

Terpilihnya Presiden Indonesia bersama PM Inggris dan Presiden Liberia dalam KTT Rio +20 untuk memimpin pembicaraan tingkat tinggi menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan dunia kepada Indonesia. Dalam kurun waktu sejak Indonesia melunasi utang IMF tahun 2006,Indonesia menjadi salah satu negara penopang pertumbuhan ekonomi global.

PR KITA : - penguasaan dan pengembangan teknologi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional. - percepatan realisasi pembangunan infrastruktur seperti SEKOLAH, jalan tol, pelabuhan laut-sungai-udara, puskesmas, bendungan dan irigasi, pembangkit listrik. - efektivitas birokrasi pusat-daerah perlu ditingkatkan agar pelayanan publik menjadi lebih baik lagi.

TANTANGAN INDONESIA POVERTY INEQUALITY BACKWARDNESS

TRIPLE TRACK STRATEGY Pro-Poor (pengentasan kemiskinan) Pro- Growth (pertumbuhan) Pro-Job (penyerapan tenaga kerja) Pro-Environment (pelestarian lingkungan)

GREEN ECONOMY Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi rendah karbon (CO2), dengan menekan serendah-rendahnya pemanfaatan bahan bakar fosil,penggunaan sumber daya yang efisisien, dan berkeadilan sosial.

BLUE ECONOMY Pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lautan yang sehat dan produktif, bebas dari pencemaran, polusi dan perubahan iklim.

Dua konsep ekonomi diatas pilar bagi pembangunan berkelanjutan (sustainable growth) menuntut kearifan manusia untuk menyeimbangkan tuntutan menyejahterakan 7 miliar penduduk dunia saat ini (termasuk 240 juta rakyat Indonesia).

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. (World Comission on Environment and Development : Our Common Future)

1.PERUMUSAN KEBIJAKAN 2.PELAKSANAAN KEBIJAKAN 3.PENYUSUNAN, NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA 4.PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI 5.PELAKSANAAN ADMINISTRASI TUGAS FUNGSI MERUMUSKAN SERTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI TEKNIS DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL, PENDIDIKAN NONFORMAL, DAN PENDIDIKAN INFORMAL. TUGAS & FUNGSI DITJEN PAUDNI

MEWUJUDKAN INSAN INDONESIA CERDAS, KOMPREHENSIF, KOMPETITIF DAN BERMARTABAT (INSAN KAMIL / INSAN PARIPURNA) PERIODE TEMA: PENINGKATAN KAPASITAS & MODERNISASI PERIODE TEMA : PENGUATAN LAYANAN PERIODE TEMA: DAYA SAING REGIONAL PERIODE TEMA: DAYA SAING INTERNASIONAL VISI KEMDIKBUD

PETA PTK DIKMAS PAUDNI KEMDIKBUD TAHUN 2012 BPKB: 7 unit SKB: 115 uniT Pamong Belajar 2824 orang Koridor Sumatera BPKB: 3 unit SKB: 99 unit Pamong Belajar 2250orang Koridor Jawa BPKB: 4 unit SKB : 42 unit Pamong Belajar 1408 orang Koridor Kalimantan JBPKB: 3 unit SKB: 29 uni Pamong Belajar 1961 orang t Koridor Bali–NTB-NTT BPKB: 3 unit SKB: 29 unit Pamong Belajar 425 orang Koridor Papua - Maluku BPKB: 6 unit SKB: 81 unit Pamong Belajar 1259 orang Koridor Sulawesi

17

PERMASALAHAN PTK DIKMAS Program peningkatan kompetensi dan kualifikasi PTK Dikmas yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir jangkauan sasarannya sangat terbatas, sehingga diperlukan waktu panjang untuk menjangkau seluruh populasi yang ada. Penerbitan ketentuan turunan dari Peraturan Menpan RB No. 15 th 2010 ttg Jabfung PB dan No. 14 th 2010 ttg Jabfung Penilik belum seluruhnya tuntas, a.l. Permendikbud ttg Juknis Jabfung PB dan Penilik, Permendiknas ttg formasi jabfung PB dan Penilik

Panjangnya birokrasi untuk penerbitan Perpres ttg Tunjangan Fungsional PB dan Penilik serta Perpres ttg Perpanjangan BUP PB Penerbitan ketentuan turunan dari Peraturan Menpan RB No. 15 th 2010 ttg Jabfung PB dan No. 14 th 2010 ttg Jabfung Penilik belum disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan

Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Jabfung PB dan Penilik belum terbentuk di sebagian besar prov dan kab/kota, sehingga menghambat pengembangan karier PB dan Penilik Kebijakan yang cenderung diskriminatif antara PTK pada jalur pendidikan nonformal dengan pendidikan formal menyebabkan tidak mendorong tumbuhnya motivasi kerja dikalangan PTK Dikmas, seperti: - Sertifikasi dan pemberian kesejahteraan bagi PTK Dikmas (PB, Penilik, Tutor, Pengelola satuan PNF) belum dapat dilaksanakan sebagaimana telah diberlakukan bagi PTK Pendidikan Formal -

-Ketidak jelasan karier bagi PTK pendidikan nonformal yang berstatus non PNS Adanya kecenderungan semakin berkurangnya jumlah PB dan Penilik.