Pengadaan Barang/Jasa

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Advertisements

Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI E-PURCHASING
Fadli Arif NIP : Pembina Utama Muda /IV c
SOSIALISASI PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DUKUNGAN ULP TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
LKPP Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP
PENGADAAN BARANG/JASA
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional
OPTIMALISASI DAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-PROCUREMENT Pusat LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN.
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
PENERAPAN e-PROCUREMENT
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
E-KATALOG E-PURCHASING.
14/04/2014 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU.
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
Disajikan oleh: drs.toto kusnindar, mba
Mekanisme Pengadaan BUKU KURIKULUM 2013 Tahun Anggaran 2014.
PENERAPAN E-CATALOGUE
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI E-PURCHASING
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
RANCANGAN REVISI PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP
Kontrak Kontrak adalah :
e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
MENDORONG PERAN APIP UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Kegiatan Kemitraan.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
KONSOLIDASI PENGADAAN
Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
E-TENDERING CEPAT.
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
E-Kontrak non e-tendering
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
KEBIJAKAN E-PROCUREMENT NASIONAL Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3 dan Implementasi Cloud LPSE Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
KATALOG ELEKTRONIK DAERAH
Pusat Unggulan Layanan Pengadaan (Procurement Center of Excellence)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transcript presentasi:

Pengadaan Barang/Jasa Perkembangan Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ikak G. Patriastomo, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, LKPP Penghapusan Perencanaan Manajemen kontrak Pemilihan penyedia Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

LKPP Terima kasih Ikak G. Patriastomo 0816 4844 375 ikak@lkpp.go.id Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terima kasih Ikak G. Patriastomo 0816 4844 375 ikak@lkpp.go.id Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

Pengadaan semakin penting bagi organisasi

Trend dalam pengadaan Teknologi informasi (e-procurement, cloud computing, mobile) Penyederhanaan kontrak, pengelompokan, penggabungan, kontrak bersama Kecenderungan pengadaan terpusat Pertumbuhan penyedia regional dan lokal Hubungan win-win solution penyedia – pengguna  

Single E-Market Place Procurement Planning Sourcing Contract Management Procurement Consolidation

Shifting Paradigm International Best Practices Visi Pengadaan Kepres 80/2013 Perpres 70/2012

Supply Position Strategic Tactical Low Expenditure High Risk High Expenditure High Risk Strategic Market Condition & Risk Low Expenditure Low Risk High Expenditure Low Risk Tactical Expenditure

Procurement Strategy

Framework for Strategic Procurement e-tendering e-catalogue

e-Government Procurement System Standard Framework: Strategic e-GP (Multilateral Development Bank)

Pemilihan/pelelangan Proses Pengadaan Iidentifikasi kebutuhan Pengumuman lelang Penandatanganan kontrak Penerimaan hasil pekerjaan pemeliharaan Akhir masa Pemilihan/pelelangan Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan Purchases Order Manajemen kontrak Tendering Purchasing Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung Swakelola Call for bids: Call for price quotation: Rencana Pengadaan PA/KPA Pokja ULP/PP PPK PPHP Inhouse/Internal Provision: Outsource: E-Proc Plan Dikutip dari: IADB, WB, ADB

4 Pillars of Public Procurement Reform Regulatory Framework Institutional Development Procurement Operations & Market Integrity & Transparency LKPP Bunaken, 1 of thousand beautifull underwater view in Indonesia

LKPP Terima kasih Ikak G. Patriastomo 0816 4844 375 ikak@lkpp.go.id Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terima kasih Ikak G. Patriastomo 0816 4844 375 ikak@lkpp.go.id Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa