Dua ALiran Dalam Kongres Curzon Sangat Anti Kongres Curzon Sangat Anti Kongres Mengakibatkan Swadhesi yang Mengakibatkan Swadhesi yang dipelopori Benerji.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA FILIPINA
Advertisements

MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Dalam UU No. 13/2003 yang dituangkan pengertian sebagai berikut : “Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh.
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Persamaan Hak: Adakah Yang Lebih Sama Dari Yang Lain?
Sistem Pemilihan Presiden Berusia 23 tahun.Berusia 23 tahun. Mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 500 orang anggota terpilih seperti anggota parlemen,
PENGERTIAN Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.
ALL INDIAN NATIONAL CONGRESS ( )
Sejarah politik pakistan
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Materi Ke-13: PROBLEMATIKA PERDA
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Beberapa Perjalanan Penting Kongres. Pertemuan Kongres II 1. Penambahan Supreme Council (Dewan tertinggi) dan Dewan Provinsi 2. Peraturan Pemilihan Dewan.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
LEMBAGA NEGARA DARI SISI FUNGSINYA
HAK ASASI MANUSIA Pengertian HAM.
British Empire Dominasi politik Inggris mengenalkan budaya Barat, bahasa, cara-cara pemerintahan dan teknologi menjadi pusat urban.
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
Pergerakan Wanita Dalam Pergerakan Nasional
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
Bahan Kuliah Hukum Pemda FH UII 2015
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan Dan Sistem Pemerintahan
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
MARTINA PURWANING DIAH, SAP, MAP
Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
PERATURAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN KERJASAMA
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
PERWAKILAN Pokok bahasan : Asal mulanya perwakilan
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MEREBUT IRIAN BARAT
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
MODUL SISTEM POLITIK Lembaga Legislatif.
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
Hukum Administrasi Negara
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
LIGA BANGSA-BANGSA (THE LEAGUE OF NATIONS)
Konflik Negara India dan Pakistan
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
Pergeseran Kedudukan Eksekutif Di Indonesia.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
REFOLUSI BESAR DIDUNIA
PERKEMBANGAN AWAL DAN TUJUAN VOC
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial.
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Pembukaan
SEJARAH PERBUDAKAN AMERIKA
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
UNIT 3: HAK ASASI DAN KEBEBASAN MAKLUMAT (BERSUARA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 6 Maret 2019
Transcript presentasi:

Dua ALiran Dalam Kongres Curzon Sangat Anti Kongres Curzon Sangat Anti Kongres Mengakibatkan Swadhesi yang Mengakibatkan Swadhesi yang dipelopori Benerji dipelopori Benerji 1905 Kongres melegalkan Swadhesi 1905 Kongres melegalkan Swadhesi Lajpat Ray mengusulkan perguruan nasional Lajpat Ray mengusulkan perguruan nasional

Perubahan Indian Council Act 1909 Lord Curzon diganti Lord Minto, dengan menteri urusan India Morley Lord Curzon diganti Lord Minto, dengan menteri urusan India Morley Morley-Minto Reform (Perubahan Pemerintahan India) Morley-Minto Reform (Perubahan Pemerintahan India) Isi Penting Isi Penting

Isi Penting Indian Council Act Pembentukan 2 Dewan (Legislatif Council dan eksekutif Council) tiap provinsi 2. Anggota terbanyak non pegawai (sebelumnya sebagian besar pegawai) 3. Pemilihan dilakukan oleh badan2 pemerintah di kota, disktrik, perkumpulan dagang, dan sekolah2 tinggi

4. Pemilihan atas dasar keagamaan untuk daerah dominan Hindu (atas usulan Minto dari Agha Khan) yang kemudian menjadi perselisihan hingga Penambahan anggota Dewan Pemerintahan Pusat dari tiap dewan propinsi

Pengaruh India Council Act 1909 Tidak memuaskan kaum perjuangan Tidak memuaskan kaum perjuangan Kelompok kiri sangat menentang, dengan pemogokan, pembunuhan pegawai-pegawai Inggris, dan boikot Kelompok kiri sangat menentang, dengan pemogokan, pembunuhan pegawai-pegawai Inggris, dan boikot Pemerintah Inggris melakukan tindakan keras Pemerintah Inggris melakukan tindakan keras Tilak dihukum 6 tahun karena tulisannya dalam Kesari yang menentang pemerintah Tilak dihukum 6 tahun karena tulisannya dalam Kesari yang menentang pemerintah

PERANAN LIGA MUSLIM Berdiri tahun 1906 Berdiri tahun 1906 Tetap setia pada Pemerintah Tetap setia pada Pemerintah Setuju dengan pemilihan berdasar dua perbedaan yang sangat ditentang kelompok kiri Setuju dengan pemilihan berdasar dua perbedaan yang sangat ditentang kelompok kiri Tahun 1910 Agha Khan berunding dengan KOngres untuk bekerja sama Tahun 1910 Agha Khan berunding dengan KOngres untuk bekerja sama

Lord Hardinge ( ) Pembatalan pembagian Benggala 1911 Pembatalan pembagian Benggala 1911 Detence of Indian Act (1915) Isinya : Detence of Indian Act (1915) Isinya : Mendirikan Mahkamah untuk menghukum hal2 yang membahayakan pertahanan

Annie Besant dan HOME RULE Setelah PD I tuntutan Home Rule (Pemerintahan Sendiri) semakin kuat Setelah PD I tuntutan Home Rule (Pemerintahan Sendiri) semakin kuat Pencetusnya adalah Annie Besant Pencetusnya adalah Annie Besant Perempuan Inggris yang datang tahun 1893 karena ketertarikannya pada agama Hindu Perempuan Inggris yang datang tahun 1893 karena ketertarikannya pada agama Hindu

Resolusi 1916 Merupakan rencana Kongres dan Liga, Isinya : Merupakan rencana Kongres dan Liga, Isinya : 1. Pemerintah Pusat dipegang Gubjen disertai Dewan Eksekutif yang terdiri setengah orang India yang dipilih anggota Dewan Legislatif 2. Anggota Legislatif 150, 4/5 harus dipilih 3. Semua UU harus disahkan Gubernur Jendral 4. Raja Inggris berhak membatalkan putusan Dewan Legislatif setelah 12 bulan berjalan 5. Dibentuk Dewan Legislatif tiap propinsi, 4/5 harus dipilih langsung dan anggota muslim dipilih golongannya tersendiri 6. Dewan Penasehat Menteri Urusan India di London dihapus

1917 Besant dilarang berbicara di muka umum 1917 Besant dilarang berbicara di muka umum Kongres dan Liga protes Kongres dan Liga protes 1917 Menteri Chamberlain diganti Montagu 1917 Menteri Chamberlain diganti Montagu 22 April tuntutan Kongres dan Liga lebih keras: Persamaan suara rakyat, Persamaan suara rakyat, otonomi propinsi dan pemerintahan otonomi propinsi dan pemerintahan pemerintah India bertanggungjawab pada parlemen, pemerintah India bertanggungjawab pada parlemen, pengurangan pengawasan pengurangan pengawasan

Rapat Kongres Merencanakan pemerintahan yang bertanggungjawab dengan mengajukan resolusi : 1. Persamaan hak dalam UU untuk orang India dan Inggris 2. Kemerdekaan berserikat dan berpendapat 3. Kebebasan menggunakan senjata 4. Kebebasan pers 5. Penghapusan hukum siksa

I Gerakan keagamaan dan pendidikan II. Pergerakan Nasional III. AINC