VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGURUS & TENAGA KERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
Advertisements

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGALAMAN PEKERJAAN
Peraturan LPJK Nasional tentang Registrasi Usaha Penyedia Jasa Konstruksi “Sosialisasi Peraturan Registrasi & Persyaratan Asosiasi VVA” Pekanbaru,
PENERIMAAN Dokumen Permohonan SBU
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA, PENERBITAN
DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
manajemen KEPEGAWAIAN biro kepegawaian sekretariat jenderal
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
REGISTRASI NASIONAL ANGGOTA TAHUN MELALUI STI - GAPENSI (KTA – ONLINE)
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS KEUANGAN
SOSIALISASI PELAKSANAAN HER-REGISTRASI DATA KEPESERTAAN TENAGA KERJA
KETENTUAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH REPUBLIK SERBIA Ruang Pancasila, Lantai 2 KBRI Beograd 9 April 2010.
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS ADMINISTRASI
BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.
SOSIALISASI PERUNDANGAN DAN KETENTUAN HUKUM DI BIDANG JASA KONSTRUKSI.
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
PENERIMAAN Dokumen Permohonan SBU
Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
CARA MENDIRIKAN YAYASAN/LSM DAN PERSEROAN TERBATAS (pt)
Pembuatan SIUP, TDP, HO Tahap 1 Siapkan Fromulir permohonan SIUP, TDP, HO ditandatangani Direktur Siapkan dokumen legalitas Lembaga (Akta pendirian, SK.
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO
Sektor Sosial Menu Utama.
Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi.
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2
ALUR PENERBITAN STRTTK
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
MEKANISME PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ADMINDUK DALAM UPAYA
Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS)
PELAYANAN ONLINE PERIZINAN PENGGUNAAN TKA (tka-online.kemnaker.go.id)
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DAN JABATAN FUNGSIONAL
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Grha LPJK Nasional, 9 Februari 2009 DISAMPAIKAN OLEH
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
Presented by: Cempaka Paramita,
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
AMRINA ROSYIDA, S.Psi., MH KASIE PENTA PKK LATTAS.
General Affair (Izin Usaha)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)
PERSEROAN TERBATAS OLEH : Marsya Adelia Rosyid D ( )
Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 2 Tahun 2018 tentang :
SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI
Yes No Yes No. Surat Permohonan SIUP AKTE Perusahaan & Perubahannya SK Kehakiman NPWP Perusahaan UU No 7 Lama ( Perpanjangan )
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
M Bagus Farhan Teknik Industri.  Secara khusus aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya kurang mendapat perhatian dari pemrakarsa proyek maupun.
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Ruang Sidang Kepegawaian Universitas Sebelas Maret,
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK
PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA.
VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.
DISUSUN OLEH RAVINA PUTRI INDRA SIREGAR TEKS PROSEDUR.
LPJK Nasional Jl. Wijaya I No 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Pengembangan SIKI Baru & Sertifikat Digital.
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGURUS & TENAGA KERJA Disampaikan pada : Pelatihan Petugas Verifikator Validator LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NATIONAL CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD Gedung Balai Krida, Jl. Iskandarsyah Raya No. 35, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Verifikasi – Validasi Berkas pengurus & tenaga kerja Berkas pengurs dan tenaga kerja Permohonan SBU yang memerlukan verifikasi dan validasi meliputi : Forulir data pengurus Formulir data penanggung jawab Formulir data tenaga kerja Surat pernyataan bukan pegawai negeri Surat pernyataan penanggung jawab & perikatan kerja Daftar Riwayat Hidup Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Ijin Kerja Terbatas warga negara asing (KITAS) SKA/SKTK

1. Formulir Data pengurs VERIFIKASI VALIDASI Nama Komisaris Alamat komisaris Nana Direksi Alamat Direksi KTP atau KITAS VALIDASI Sesuai dengan AD Sesuai dengan AD dan KTP Sesuai hasil validasi KTP/KITAS

2. Formulir Data Penanggung Jawab (PJBU,PJT,PJK) VERIFIKASI Nama PJBU Nama , PJT Nama PJK Surat Pernyataan PJBU/PJT/PJK Alamat PJBU/PJT/PJK VALIDASI Sesuai nama salah satu direksi pada AD Sesuai Surat Pernyataan PJT , KTP Hasil validasi Surat pernyataan Hasil Validasi KTP

3. Formulir Data Tenaga Kerja VERIFIKASI Nama Tempat & tanggal lahir Pendidikan SKA atau SKTK Penanda tangan VALIDASI Sesuai nama salah satu direksi pada AD Sesuai dengan KTP Sesuai ijazah Sesuai hasil validasi Nama dan jabatan sesuai AD

4. Surat Pernyataan bukan pegawai negeri VERIFIKASI Identitas pembuat pernyataan Substansi pernyataan Tempat Bekerja Tanggal pernyataan Meterai tempel Tanda tangan pernyataan VALIDASI Sesuai AD (PJBU) KTP (PJT/PJK) Bukan pegawai negeri sipil Nama dan alamat BU sesuai AD Terkini sesuai dengan permohonan Masih Berlaku Sesuai KTP APAKAH SURAT PERNYATAAN INI SAH

5. Surat Pernyataan Penanggung Jawab (PJT,PJK) VERIFIKASI Identitas pembuat pernyataan Substansi pernyataan Tempat Bekerja Tanggal pernyataan Meterai tempel Tanda tangan pernyataan Pernyataan PJBU VALIDASI Sesuai AD (PJBU) KTP (PJT/PJK) Bukan pegawai negeri sipil Nama dan alamat BU sesuai AD Terkini sesuai dengan permohonan Masih Berlaku Sesuai KTP Nama sesuai AD

6. Riwayat Hidup (PJT, PJK) VERIFIKASI Nama pemilik potofolio Riwayat Pendidikan Keteknikan Riwayat Pekerjaan Keahlian Riwayat Pekerjaan keterampilan Riwayat Pekerjaan Terkini Kadaluarsa Tanda tangan pemilik portofolio VALIDASI Sesuai KTP Sesuai klasifikasi keahlian Sesuai sub klasifikasi keahlian Sesuai sub klasifikasi keterampilan Bekerja pada BU sesuai AD Dibuat sesuai tanggal permohonan SBU Sesuai KTP

7. KTP dan KITAS (Pengurus, PJBU, PJT, PJK) VERIFIKASI Domisili Identifikasi No KTP Alamat Kadaluarsa Identitas alat telusur VALIDASI Nama Provinsi dan Kabupaten / kota Digit 7 s/d 11 sesuai tanggal lahir Lengkap RT/RW, Desa, Kecamatan Masa berlaku KTP Tertera tanda tangan VERIFIKASI Penerbit Identitas Pekerjaan Tempat Bekerja Kadaluarsa Identitas alat telusur VALIDASI Kantor Imigrasi Kabupaten / kota Sesuai AD bila bekerja sebagai direksi Nama BU sesuai AD Masa berlaku Tertera tanda tangan

8. SKA (PJT, PJB) kualifikasi Menengah - besar VERIFIKASI Penerbit dan legal aspek Nama + Foto dan Tenaga Ahli Klasifikasi dan kualifikasi No Registrasi Sertifikat Kadaluarsa VALIDASI LPJK , peraturan perundangan berlaku Sesuai KTP Data Base SIKI LPJK Sesuai hasil Identifikasi Sertifikat Masa berlaku 3 bulan sebelum berakhir

8. Identifikasi No. Registrasi SKA = SKTK Kualifikasi :Keahlian (SKA) Klasifikasi :Sipil Subklasifikasi : Pelaksana struktur Subkualifikasi : Madya

(Perencana & Pengawas) Pokok-pokok Kriteria Penilaian Tenaga Kerja / SDM (Perencana & Pengawas) Pokok-pokok Kriteria Penilaian PJBU PJT PJK Tertera di Akte Perush Surat Pernyataan Bukan PNS SKA Surat Pernyataan SKA Surat Pernyataan K1, K2 Ahli Muda Boleh dirangkap PJBU/PJT K1, K2 Ahli Muda Perikatan Kerja Perikatan Kerja PT => Dirut/Direktur Koperasi => Pengurus Bkn Bdn Huk=>Pimp. BU M1, M2 Ahli Madya Bukan PNS Bukan PNS M1, M2 Ahli Madya Boleh dirangkap PJBU/PJT Fc. KTP B Ahli Utama/ Ahli Madya (6th) Fc. Ijazah Fc. Ijazah NPWP Fc. KTP Fc. KTP TENAGA AHLI TETAP P : SKA Ahli Madya K1, K2 : 1 TA tetap Ahli Muda/1 klas., boleh rangkap PJT/PJK M1 : 1 TA tetap Ahli Madya/1-2 subkls, boleh rangkap PJT/PJK M2 : 1 TA tetap Ahli Madya/1-2 subkls, td blh rangkap PJT/PJK) B : 1 TA tetap Ahli Madya/1-2 subkls, td blh rangkap PJT/PJK) B Ahli Utama/ AhliMadya(6th) Tdk Blh dirangkap PJBU/PJK CV CV NPWP NPWP

Kriteria Kelayakan Kualifikasi (SAAT INI) KEUANGAN TENAGA KERJA PENGALAMAN Gr 2 = ≤200 jt Gr 3 = 200 jt s/d 1 M Gr 4 = > 1 M KOMULATIF Gr 2 = dapat TP Gr 3 = ≥400 jt Gr 4 = ≥ 1 M 1 (Satu) KONTRAK Gr 2 = 0 s/d 500jt Gr 3 = >400jt s/d 1 M Gr 4 = >400jt s/d 1 M ∞ PJBU PJT PJB/PJL PT => Dirut/Direktur Koperasi => Pengurus Bkn Bdn Huk=>Pimp. BU 1 org SKA Gr 2: Ahli Muda (pengalaman ≥ 4 th) Gr 3 : Ahli Muda (pengalaman ≥ 6 th) Gr 4 : Ahli Madya (pengalaman ≥ 8 th) 1 org SKA Gr 2: Ahli Muda (pengalaman ≥ 4 th) Gr 3 : Ahli Muda (pengalaman ≥ 4 th) Gr 4 : Ahli Muda (pengalaman ≥ 6 th) Gr 2 dan Gr 3 rangkap PJBU Gr 4 terpisah dengan PJB/PJL/PJBU Gr 2 dan Gr 3 rangkap PJT Gr 4 terpisah dengan PJT/PJBU

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA Masukan untuk perbaikan disampaikan melalui : ruslanrivai@gmail.com