BIRO IKLAN MATERI KULIAH TEKNIK PERIKLANAN PRODI KPI JURUSAN DAKWAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
Advertisements

KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
PAU-PPAI-UT 1 2 Peserta dapat menjelaskan strategi pengembangan pendidikan tinggi Tujuan Instruksional Umum Tujuan Instruksional Khusus Peserta dapat.
PROFESI ARSITEK DI INDONESIA
Audit Mutu Internal Oleh ; Ir. Masruki Kabib, MT
HASIL TEMUAN BAPEPAM-LK BERKAITAN DENGAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Apa yang dimaksud dengan AMDAL?
 Keseluruhan dari faktor – faktor ekstern yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL SUATU BISNIS
HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Intisari Tugas Etika Profesi
BAB 12 Etika Dalam Kantor Akuntan Publik
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
BAGAIMANA ANDA MENJADI KONSUMEN YANG CERDAS
STANDARD BALANCED SCORE CARD IT Pertemuan-9 Mata Kuliah: CSI402, IT Governance Tahun Akademik: 2012/
Regulasi Periklanan Pertemuan 12
Sistem Standardisasi Nasional dan PP No
STATUTA PERGURUAN TINGGI
LBH BALI WCC ( LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI WOMEN CRISIS CENTER )
Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
based of Pengertian LPS
ETIKA DAN PROFESIONALISME PR Pertemuan 8
Pertemuan 9 Pemasaran dan Komunikasi Koperasi
Universitas Esa Unggul
HUKUM & ETIKA PERIKLANAN
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
STANDAR NASIONAL INDONESIA
LINGKUNGAN ORGANISASI
KASI GIZI, PROMOSI DAN PM DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU
LINGKUNGAN PEMASARAN Roni Kurniawan, M.Si.
Dampak dan Implikasi Bisnis yang ber-Etika
Etika Prilaku dari Pelaku Bisnis
DIMENSI-DIMENSI ETIKA ILMU KOMUNIKASI Pertemuan 9
MEDIA PEMBELAJARAN SMK JURUSAN PENJUALAN
Kode etik Fahrobby adnan S.KOM., MMSI
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional
Kelompok 8 Alfan Sinto Aji (03) Anugrah Vidi Manunggal (04)
HUKUM & ETIKA PERIKLANAN
KOMPETENSI DASAR Menganalisis Pers yang bebas dan bertanggungjawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia.
Sistem Penilaian Presensi : 5 % Tugas 1 : 15 % Tugas 2 : 15 %
Mata Kuliah : Jurnalistik 1 Undang-undang tentang Kewartawanan
tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
Administrasi dan Manajemen Pendidikan (Definisi, Fungsi, dan Ruang Lingkup) Mata kuliah : Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen Pendidikan Dosen Pengampu.
Perlindungan Konsumen
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Program Penyehatan Makanan
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Tata Krama Etika Periklanan
TUGAS DAN KEWAJIBAN KPI Menurut UU 32 tahun 2002 Pasal 8 ayat 3 Poin f : “Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas.
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Apa Bisnis itu? Kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa Bisnis adalah bagian integral dari masyarakat modern dan mempengaruhi.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Pelatihan Audit Internal Mutu Akademik
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) KOPERTIS WILAYAH VI SEPTEMBER 2012 PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) KOPERTIS WILAYAH VI SEPTEMBER 2012.
BAB III PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS DAN ETIKA PROFESI
Dampak dan Implikasi Bisnis yang ber-Etika
Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru
H. A. IRWANSYAH. Dinas Kesehatan yang berinisiatif mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok menyusun kerangka konsep dan materi teknis tentang Kawasan Tanpa.
Struktur Pasar Modal. OTORITAS PASAR MODAL : BAPEPAM-LK (BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN) TUGAS (UU PASAR MODAL NO.8 PASAL 3) Melakukan.
Transcript presentasi:

BIRO IKLAN MATERI KULIAH TEKNIK PERIKLANAN PRODI KPI JURUSAN DAKWAH STAIN PURWOKERTO

PERANAN BIRO IKLAN Bertindank sebagai penanggungjawab Sebagai perantara antara klien dan media Menawarkan kepada calon klien -- tim profesional yang menangani semua job periklanan Menawarkan kepada media kemudahan mendapatkan klien untuk beriklan di media tersebut STAIN Purwokerto Biro Iklan

Layanan Biro Iklan Biro layanan lengkap Biro iklan kelas menengah Biro iklan antar bisnis Biro iklan indpenden STAIN Purwokerto Biro Iklan

Perkembangan Biro Iklan Biro iklan kreatif Biro iklan yang menangani pengembangan produk Biro iklan tanggapan langsung Biro promosi penjualan Biro sponsor STAIN Purwokerto Biro Iklan

ASOSIASI PERIKLANAN MAKSUD DAN TUJUAN Menghimpun, membina dan mengarahkan segenap potensi perusahaan periklanan, agar secara aktif, positif dan kreatif, turut serta dalam upaya mewujudkan cita-cita dengan persaingan yang sehat dan bertanggung jawab. Mewujudkan kehidupan periklanan nasional yang sehat, jujur dan bertanggung jawab dengan cara menegakkan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia secara murni dan konsisten, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Meningkatkan keberdayaan segenap potensi periklanan yang sejajar dengan tuntutan industri komunikasi pemasaran dunia. STAIN Purwokerto Biro Iklan

ASOSIASI PERUSAHAAN PERIKLANAN PERTAMA Awal September 1949, atas prakarsa beberapa perusahaan periklanan yang berdomisili di Jakarta dan Bandung, dibentuk suatu asosiasi bagi perusahaan - perusahaan periklanan. Asosiasi ini mereka beri nama Bond Van Reclamebureaux in Indonesia-PBRI ( Perserikatan Biro Reklame Indonesia ). Nama asosiasi ini menggunakan bahasa Belanda, karena keanggotaan PBRI ini di dominasi oleh perusahaan - perusahaan periklanan milik orang -orang Belanda. STAIN Purwokerto Biro Iklan

Nama : Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, disingkat PPPI Nama : Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, disingkat PPPI. Waktu : PPPI didirikan pada tanggal 20 Desember 1972 STAIN Purwokerto Biro Iklan

REGULASI DAN ETIKA Diperlukan regulasi yang menjamin keseimbangan antara tujuan melindungi masyarakat pengguna Obat Bebas / Obat Bebas Terbatas, Obat Tradisional dan Suplemen Makanan, dengan kepentingan bisnis STAIN Purwokerto Biro Iklan

KONSEPSI ETIKA a. Meskipun etika juga merupakan kesepakatan dari suatu masyarakat, namun ia langsung berkaitan dengan nurani orang per orang, sedangkan hukum lebih pada pencapaian ketentraman bermasyarakat. b. Etika tertinggi adalah naluri untuk melanjutkan kehidupan, sehingga segala daya-upaya harus dilakukan untuk mendukung kebutuhan ini. c. Etika sering terlanggar manakala ia melalui menyentuh kebutuhan fisik dasar manusia, harga diri, ataupun menjadi gaya hidup. STAIN Purwokerto Biro Iklan

d. Etika hanya bisa dibentuk dan dikembangkan oleh pihak-pihak yang langsung terlibat di dalamnya. Begitu pula etika periklanan yang merupakan suatu cabang profesi dan bisnis yang lebih diketahui oleh masyarakat periklanan sendiri. e. Etika bukanlah produk hukum, sehingga penerapannya tidak dapat dilakukan oleh pihak-pihak luar, tidak terkecuali Pemerintah. STAIN Purwokerto Biro Iklan

PERAN PEMERINTAH Memantapkan peran Pemerintah (Departemen Kesehatan RI dan Departemen Penerangan RI) sebagai regulator yang mendorong terjadinya peningkatan etika dalam periklanan Obat Bebas / Obat Bebas Terbatas, Obat Tradisional dan Suplemen Makanan, melalui penerapan sanksi secara tegas. STAIN Purwokerto Biro Iklan

LEMBAGA PELAKSANA Terdapat indikasi kuat diperlukannya lembaga independen – diluar Pemerintah – yang memiliki kredibilitas, untuk melaksanakan teknis penilaian, pengawasan, pemantauan dan penerapan sanksi atas iklan-iklan Obat Bebas / Obat Bebas Terbatas, Obat Tradisional dan Suplemen Makanan. STAIN Purwokerto Biro Iklan