PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLIKASI REGULASI PENDIDIKAN TERHADAP GURU DAN DOSEN
Advertisements

1.Kesenjangan keberhasilan pembangunan 2.Perbaikan bidang pendidikan 1.Kesenjangan keberhasilan pembangunan 2.Perbaikan bidang pendidikan a)Mismatch b)Kualifikasi.
Direktorat Pembinaan SMA
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
Bismillahirrohmaanirrohiem
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
Burhan Nurgiyantoro Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
SERTIFIKASI DOSEN 2010 adi-serdos TAHUN 2010, KUOTA NASIONAL (DILUAR PROF) KUOTA UNS ADALAH 270 DOSEN. TAHUN 2009, 4 DOSEN UNS YANGTIDAK.
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
JUKNIS ANALISIS SATUAN PENDIDIKAN
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Bismillahirrohmaanirrohiem
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN Latar Belakang Dasar Hukum: Dasar Hukum: 1. UU RI No. 20/2003 (UUSPN) 2. UU RI No. 14/2005 ttg Guru dan Dosen.
Materi Sosialisasi SPM Kepada Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 Tentang PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Oleh: Kokom Komariah
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
1 2LANDASAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
PENGEMBANGAN KARIR PTK DIKDAS
KEBIJAKAN DITJEN DIKTI DALAM MEMPERSIAPKAN AKREDITASI PERGRUAN TINGGI ILLAH SAILAH DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DITJEN DIKTI-KEMDIKBUD.
PENGELOLAAN KURIKULUM
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
ERA AGRICULTURE ERA INDUSTRIAL PHYSICAL ASSETS FINANCIAL & PHYSICAL ASSETS INTANGIBLE ASSETS ERA INFORMATION.
Kebijakan Kemdikbud dalam Peningkatan
STATISTIK PENDIDIKAN DAN SOSIAL BUDAYA
Materi Sesi Kelompok 6 Panduan Menerapkan dan Melaksanakan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
Strategi Sertifikasi Dosen
PENILAIAN KINERJA GURU
PENGEMBANGAN SDM PENDIDIK
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
EVALUASI PELAKSANAAN & PENYALURAN TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Info PMU.
PENGENALAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
CASCADING DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
Oleh : Drs. H. JAMUN EFENDI,M.Pd.i
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
PENINGKATAN KUALITAS GURU
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Transcript presentasi:

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL Kementerian Pendidikan Nasional KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2010-2014 Jakarta, 10 Januari 2011 1

dan Potensi SDM Indonesia Pembangunan Ekonomi dan Potensi SDM Indonesia ...dengan kekayaan sumberdayanya, Indonesia berpotensi akan menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Proporsi SDM usia produktif yang sangat besar dan berkualitas pada 2015-2035 akan menjadi penghela utama...

Visi Indonesia Menjadi 5 Besar Kekuatan Ekonomi Dunia (Demokrasi, Pertumbuhan Berkesinambungan, Keadilan Merata) PDB nominal:$26,678B PB per kapita:$78,478 (Demokrasi, Pembangunan Pertumbuhan Tinggi, Keadilan) PDB nominal: $4,977B PDB per kapita:$17,240 (Demokrasi, Pembangunan Pertumbuhan Menengah, Berkeadilan) PDB nominal:$ 1,406B PDB per kapita: $ $5,551 Sumber: Menko Perekonomian, 2010 3

Indonesia Memiliki Bonus Demografi di Masa Depan ..merupakan modal dasar bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan pengembangan pasar domestik... "Bonus Demografi" Catatan: Semakin kecil angka Dependency Ratio  semakin besar proporsi usia produktif  semakin tinggi produktivitas ekonomi "Bonus demografi" periode ini lebih berkualitas karena lebih banyak tenaga terlatih  asumsi: TINGKAT PENDIDIKAN HARUS LEBIH TINGGI Sumber: Menko Perekonomian, 2010 4

B Fokus Pembangunan Pendidikan Nasional ...era pembangunan pendidikan 2010-2014 sangat strategis dan menentukan dalam meletakkan landasan yang kokoh untuk menghasilkan SDM berkualitas pada 2015-2035...

FOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Tahun 2010-2014 ...pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan... INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 5 PRIORITAS PROGRAM 5 PERCEPATAN PENINGKATAN JUMLAH DOSEN S3 DAN DAYA SAING PT PT Pendidikan AKADEMIK 4 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI. SM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU KE S1/D4, SERTIFIKASI, DAN RINTISAN PENDIDIKAN PROFESI GURU 3 INTEGRASI & PEMBIASAAN SMP exploring – strengthening - empowering 2 PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN. SD TK PAUD Pendidikan KARAKTER 1 PENINGKATAN AKSES & MUTU PAUD

1 Peningkatan Akses dan Mutu PAUD ...masa usia dini merupakan periode emas (golden age) bagi perkembangan anak. Periode ini adalah masa yang berharga dan menentukan bagi seorang anak untuk mengenali berbagai fakta di lingkungannya sebagai stimulan terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif maupun sosialnya... Disediakan layanan bagi 593 ribu siswa PAUD/tahun melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, negeri dan swasta. APK PAUD  = 19,2 %

2 Penuntasan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ...penuntasan pendidikan dasar 9 tahun merupakan amanat UUD 45, UU Sisdiknas, MDG’s dan EFA... ARAH KEBIJAKAN Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP yang rusak sedang dan berat. Penyediaan ruang kelas dan unit sekolah baru . Redistribusi guru. Peningkatan kesejahteraan pendidik. Penyediaan buku teks. Penyediaan beasiswa miskin minimal 13 % (sesuai angka kemiskinan) ketersediaan SASARAN: Semua anak usia 7-15 tahun sekolah tanpa dipungut biaya. Seluruh SD dan SMP memberikan layanan minimal sesuai SPM. kesetaraan kepastian keterjangkauan Penyediaan BOS sebesar 100% biaya operasional sekolah. kualitas Penyediaan sarana dan prasarana. Penerapan KTSP. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

APM SD/MI APM SMP/MTs Setiap peningkatan 1 % APM:  268,7 ribu siswa baru  8.392 RKB  699 USB  Rp. 1,259 T, Biaya Operasional  Rp 155,8 M/th Buku Teks  Rp. 42,9 M/th Gaji+Tunjangan 8.392 guru kelas + 699 guru agama + 699 guru olahraga + 699 Kepsek  Rp. 681,8 M/th Beasiswa miskin  Rp. 12,9 M/th  = 3,8 % APM SMP/MTs Setiap peningkatan 1 % APM :  132,3 ribu siswa baru  4.135 RKB  689 USB  Rp 1,38 T, Biaya Operasional  Rp 93,9 M/th Buku Teks  Rp. 26,4 M/th Gaji+Tunjangan 5.290 guru mapel + 529 Kepsek  Rp. 378,2 M/th Beasiswa miskin  Rp. 9,4 M/th  = 16,7 %

Sesuai amanat UU Guru dan Dosen ... Percepatan Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru ke S1/D4, Sertifikasi, dan Rintisan Pendidikan Profesi Guru 3 ...Seluruh guru harus Berkualifikasi S1/D4 dan tersertifikasi selambat-lambatnya tahun 2015 Sesuai amanat UU Guru dan Dosen ... TREND % GURU BERKUALIFIKASI S1/4 TREND % GURU TERSERTIFIKASI < S1/D4 Belum Tersertifikasi > S1/D4 Tersertifikasi Peningkatan Kualifikasi menjadi S1/D4 kepada 223 ribu guru/Tahun Sertifikasi kepada 325 ribu guru/Tahun dan penyediaan tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokok

Kerangka Pembinaan Profesi Guru L GURU PROFESIONAL PENGEMBANGAN KARIR TUNJANGAN PROFESI PTP PKG PKB PKR SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MELALUI PORTOFOLIO TL SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MELALUI PLPG UJI KOMPETENSI L POLA REKRUTMEN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MELALUI PPG DALAM JABATAN TL PEMBINAAN PEND PRAJABATAN POLA REKRUTMEN UJI KOMPETENSI L S1/D4 DIK PPG (LPTK) S1/D4 NON DIK PKG = Penilaian Kinerja Guru PKB = Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan PKR = Peningkatan Kinerja Rendah PTP = Pemutusan Tunjangan Profesi

4 PENINGKATAN AKSES DAN RELEVANSI PENDIDIKAN VOKASI FRAMEWORK PENINGKATAN RELEVANSI

KEBIJAKAN PENINGKATAN AKSES DAN RELEVANSI SMK Lulusan berjiwa wira usaha yang siap kerja, cerdas, kompetitif ,dan memiliki jati diri bangsa, serta mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di pasar global

5 Percepatan Peningkatan Jumlah Dosen S3 dan Daya Saing Pendidikan Tinggi 5 Sejak tahun 2011, disediakan beasiswa S3 bagi 4.500 dosen dan beasiswa S2 bagi 3.600 dosen setiap tahun

Peningkatan Akses dan Keterjangkauan Pendidikan Tinggi APK Peningkatan 1% APK  213 rb mahasiswa Peningkatan akses dan keterjangkauan dilakukan dengan: Perluasan Program Bidik Misi (20 ribu/tahun sejak 2010), Perluasan Beasiswa Miskin (10% dari populasi mahasiswa), Afirmasi/kemudahan/hibah Pendirian Program Studi Baru, Pembukaan Program Studi Vokasi Jenjang Diploma I dan II, Perluasan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PJJ), Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Baru,

Trend Persentase Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Meningkatkan penduduk bekerja dengan kualifikasi minimal lulusan pendidikan menengah dari 24,7 % menjadi 35,8 % pada tahun 2014 Catatan: Data tahun 2007-2010 diolah berdasarkan buku “Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial- Ekonomi Indonesia 2009 dan 2010”, BPS Data tahun 2011-2014 diproyeksikan dengan asumsi sasaran APK tercapai