OLEH : 1.IDA NURMAYANTI (134254054) 2.DESY YUWAVI (134254063) 3.ADINTA RAGIL S (1342540) 4.RIZAL AGMAS TAHTA P (134254064)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Advertisements

PAPARAN PENCERAHAN HUKUM
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG RI
Reza Indragiri Amriel. 1. Mengkhawatirkan?
HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI selayang pandang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota
Komisi Pemberantasan Korupsi
Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Institut Teknologi Bandung Bandung, 9 Maret 2011 Busyro Muqodas Ketua.
Penerapan Perlindungan bagi Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana Yang ditangani Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Masalah Korupsi di Indonesia dan Etika Bisnis
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
SELAMAT DATANG.
NAMA: 1. DIAH AYU FITRIANA (7) 2. PRISKA YUNDA PRATISTA (18)
Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung R.I.
Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK
Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang
PERAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA di Sektor Kehutanan Tool sebagai perangkat Ilham Sinambela TII-FGI, Mei 2010.
Rumusan Tindak Pidana Korupsi
BAHAN PAPARAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMKOT PROBOLINGGO
KORUPSI Kelompok 4 (MMR 50) BUSINESS ETHICS & CSR Amanda Eunike Hikmat
SUNSET POLICY.
TINDAK PIDANA KORUPSI.
HASIL SURVEI TI-INDONESIA DAN KORMONEV INPRES 5/2004
Masalah Korupsi di Indonesia dan Etika Bisnis
Kasus Hak Azasi Manusia Dan Rule Of Law “Human Trafficking”
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
Pemuda Prof. Dr. Haryono Umar, MSc, Ak, CA Courtesy of Google.com 1 1.
DEFINISI KORUPSI. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU.No.31 Tahun 1999 jo. UU.No.20.
M.Idris Patarai. (KepMenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003), Pemerintah =
FAKTOR TERJADINYA KORUPSI
Sumber Hukum Perundang-undangan Korupsi di Indonesia
TINDAK PIDANA KORUPSI DELIK & MODUS OPERANDI.
SELAMAT DATANG.
Investigasi Korupsi di Sektor Pengadaan Barang/jasa
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Dotty Rahmatiasih Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK.
OKY RIZA WIJAYANTO, PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANJARNEGARA.
Aspek Kerahasiaan dalam kegiatan Perusahaan
STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
JENIS DAN BENTUK KORUPSI
PERSAINGAN USAHA.
1 Pertemuan #11 PENYIDIKAN DALAM PERPAJAKAN Matakuliah: F0442 / Ketentuan Umum Perpajakan Tahun: 2006 Versi: 1.
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
KERUGIAN NEGARA VS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
TUGAS PRESENTASI TIK TENTANG KORUPSI DISUSUN OLEH : DWI RIZKI ANISA PANDIA & ANNISA NASUTION DUA BELAS IPA1.
KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
PENYIDIKAN PAJAK XIV DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pengertian Men UU korupsi adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang dengan cara melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya.
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
PENGANTAR ILMU POLITIK
Menjangkau yang tak Terjangkau
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Percepatan Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
KORUPSI Muchamad Ali Safa’at.
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
KORUPSI DI INDONESIA Nama: Restu Mahanani (21) Kelas: 8D.
RUANG LINGKUP KORUPSI.
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN CURANG
Hukum Tindak Pidana Khusus
KORUPSI SORAYA LESTARI, SE, M. Si.
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM KUHAP TERHADAP INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Sendawar , Maret 2019.
Transcript presentasi:

OLEH : 1.IDA NURMAYANTI ( ) 2.DESY YUWAVI ( ) 3.ADINTA RAGIL S ( ) 4.RIZAL AGMAS TAHTA P ( )

IPK 2, IPK 2, IPK 2, IPK 2,8 2010

Korupsi terjadi ketika adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dan keuangan jabatannya Korupsi terjadi pada saat pelaku ekonomi mencoba memangaatkan kekuasaan untuk mengejar keuntungan (profit) Korupsi adalah suatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara, yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi.

perbedaan yang ada di depan mata & tanpa jarak

HAMBATAN PENANGANAN KORUPSI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PENCEGAHAN PENINDAKAN PENGGALANGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT

Sebuah Tindakan Dikatakan Korupsi Apabila : Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Merugikan Keuangan Negara

UU RI no.30 th UU RI no.20 th.2001 UU RI no.31 th.1999 UU RI no.28 th.1999 PP RI no.71 th.2000

Kerugian Keuangan negara Suap Menyuap Penggelapan Dalam Jabatan Benturan Kepentingan Dlam Pengadaan Barang Perbuatan Curang pemerasanGratifikasi

Merintangi proses pemeriksaan Memberi keterangan palsu Bank tdk memberikan ket.rekening tersangka Saksi membuka identitas pelapor Yg mpy jabatan tdk mmberikan keterangan Saksi tidak memberikan keterangan

Ekse kutif Legis latif Yudika tif Institus i pend. parpo l LSM Ormas perora ngan Perusahaan swasta

Efek Tindak Korupsi Perkembangan Pola Kultur Korupsi Politik dan Korupsi Gerakan Anti Korupsi

Kesenjangan Program Penanganan Korupsi Kepemimpinan Jangkauan ke Publik Kelanjutan Program