MATRIKS PERBANDINGAN PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEBELUM DAN PADA TAHUN 2014 DIREKTORAT KEUANGAN 2014.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
SISTEM PENJUALAN KREDIT
PELATIHAN BENDAHARA BOS UNTUK TINGKAT SD DAN SMP TAHUN 2014
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Pembukuan & LPJ Bendahara
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
Dasar Hukum UU No. 17 tahun 2003 tentang KEUANGAN NEGARA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
Jurnal Jurnal berasal dari bahasa perancis yaitu journal yang berarti buku harian. Sehingga jurnal merupakan suatu catatan pertama dari suatu perusahaan,
Bukti Transaksi (Akuntansi Kelas X)
KETENTUAN REALISASI SPJ KEGIATAN BAGIAN/UNIT
Implementasi ONLINE TREASURY SYSTEMS
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SYARAT-SYARAT SPJ.
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
SOSIALISASI ABDIMAS UT 2016
BOS AKUN 52 MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU UNPAD TAHUN ANGGARAN 2016
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
FAKTUR PAJAK KETENTUAN YANG MENGATUR ■ 38/PMK.03/2010
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
Rancangan Sistem Usulan
SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN
Tax HIGHLIGHTS Perubahan NPWP
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Perbendaharaan Negara
PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SOSIALISASI PENDAFTARAN GELAR KELULUSAN (GK) WISUDA ESP
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
Prosedur proses bisnis pengendalian internal penjualan : 1. Pelanggan membuat dan menyerahkan daftar pesanan kepada bagian penjualan 2. Pelanggan melakukan.
Transcript presentasi:

MATRIKS PERBANDINGAN PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEBELUM DAN PADA TAHUN 2014 DIREKTORAT KEUANGAN 2014

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SEBELUM TAHUN 2014 Jumlah dokumen yang diserahkan ke Direktorat Keuangan rangkap 2 Tanda terima penyerahan SPJ berupa berkas kelengkapan SPJ tanpa barcode dari SIMKEU Perlakuan SPJ antara DAMAS dan DIPA tidak sama MULAI TAHUN 2014 Jumlah yang diserahkan ke Direktorat Keuangan cukup 1 lembar dokumen. Unit kerja menyimpan 1 lembar (copy) dokumen. Tanda terima penyerahan SPJ berkas kelengkapan SPJ disertai barcode dari SIMKEU Perlakuan SPJ antara DAMAS dan DIPA sama

Pembelian Barang dan Pengadaan Jasa SEBELUM 2014 Membuat kuitansi pengganti pembelian barang/jasa yang harus di cap ke rekanan Kuitansi asli dari rekanan tidak dilampirkan dalam SPJ Materai dan Pajak mengikuti aturan yang berlaku Seringkali terjadi double tax yaitu pajak yang sudah dibayar rekanan masih dibayar oleh UGM Pembelian barang dan pengadaan jasa tidak disertai bukti terima barang/jasa Pembelian barang/pengadaan jasa bisa melalui UMK MULAI TAHUN 2014 Kuitansi pengganti dibuat melalui pencetakan dari simkeu namun tidak perlu di capkan kembali ke rekanan, kecuali kuitansi asli tidak ada Kuitansi asli dari rekanan harus dilampirkan dalam SPJ. Materai dan Pajak mengikuti aturan yang berlaku Hanya membayar pajak yang menjadi kewajiban atas transaksi. Pembelian barang dan pengadaan jasa harus disertai bukti terima barang/jasa Pembelian barang/pengadaan jasa yang bersifat pasti melalui Definitif/LS

Pengajuan Honorarium MULAI TAHUN 2014 SEBELUM TAHUN 2014 Pemberian honorarium yang bersifat pasti diajukan lewat Definitif/LS dan transfer ke rekening (kecuali hr unt orang di luar UGM, mahasiswa) Pengajuan SPJ Honorarium LS menyerahkan lembar asli dan soft file (ADK-SPP, DIPA) SK Kegiatan hanya bisa diterbitkan oleh Pimpinan yang berwenang (Damas) Penetapan Tarif honorarium tidak perlu SK, tetapi disesuaikan dengan tarif SBU. Ketua kegiatan mengisi Surat Pengajuan Pembayaran Honorarium Kegiatan (SP2HK) kepada bendahara untuk anggota kegiatan berdasar kinerja (tidak semua yang ada di SK harus dibayar) dan tarif SBU. SEBELUM TAHUN 2014 Pemberian honorarium sering diajukan melalui UMK / GU Pengajuan SPJ Honorarium LS hanya menyerahkan lembar asli (DIPA) SK Kegiatan atau Surat Tugas diterbitkan oleh Pimpinan Unit Kerja (Damas) Penetapan Tarif Honorarium dengan SK

Perjalanan Dinas MULAI TAHUN 2014 SEBELUM TAHUN 2014 Tiket pesan/ambil di agen tertentu (Gama Wisata) (Untuk KPTU) Uang harian diberikan via rekening (untuk KPTU) SPPD LN tidak perlu di cap tetapi diganti Fotokopi paspor SEBELUM TAHUN 2014 Tiket bebas pesan sendiri Uang harian diterimakan tunai Untuk perjalanan LN SPPD harus di cap