Pencegahan Pelanggaran Etik & Hukum Dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan BPJSK Asih Eka Putri Konsultan MARTABAT Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional 2014-2019.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RDPU penyusunan ruu BPJS
Advertisements

Administrasi Pelayanan Publik
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Paparan Publik ID-SIRTII Indonesia - Security Incident Response Team
E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
PKPD-PU Tahun 2008 Bidang Sumber Daya Air DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Indonesian Parliamentary Center. Poin – Poin Krusial 1. Seleksi Penyelenggara Pemilu, 2. Kelembagaan KPU, 3. Dewan Kehormatan, 4. Kesekretariatan KPU,
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
Pengantar Raker BIDANG SISTEM INOVASI
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
Tri Baskoro 022 Bagus Setiawan 027 Wahab Abdullah 025
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
KOMUNIKASI LINGKUNGAN
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Teknik Pemodelan Sistem Informasi (3 SKS) Aktivity Diagram
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PERAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA di Sektor Kehutanan Tool sebagai perangkat Ilham Sinambela TII-FGI, Mei 2010.
KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGROFORESTRI
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
D 4 NBSS Outbreak management. Melembagakan rencana wabah Untuk mengkonfirmasi wabah, langkah segera harus diambil oleh Tim Pengendalian Infeksi di fasilitas.
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
BAGAIMANA ANDA MENJADI KONSUMEN YANG CERDAS
SIEMENS BUSINESS PARK, BLD F. JL. MT. HARYONO KAV.58-60, JAKARTA SELATAN, Tlp Fax , SK Departemen Tenaga Kerja RI.
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
HARAPAN-KENYATAAN & SOLUSI JKN (Terkait Regulasi)
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
TANTANGAN DAN HAMBATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM DI DAERAH   Dr. H. Suroto, S.E., M.M. Aktivis dan.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI)
PENGERTIAN KODE ETIK PROFESI
Mikrokontroler & Project
Peranan Corporate Governance
KELOMPOK 8 IMPLIKASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEBIJAKAN PERENCANAAN KEISTIMEWAAN DIY
INSTRUMEN HAM INDONESIA
KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)
AKUNTABILITAS KINERJA
DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.
KETERBUKAAN DESA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
Peraturan Perundang-Undangan Anggun Nabila, SKM, MKM
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Kelompok 6 Alvadrian Yoel Bendri Andreansyah Novario Ola Koban
RPJMN Bidang Tata Ruang
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
Organisasi dan Kode Etik Profesi
Analisa Proses Bisnis (2 SKS)
Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.
Survey Integritas Organisasi
Aljabar Linier TIF 206 Mohammad Nasucha, S.T., M.Sc.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
Akreditasi institusi.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

Pencegahan Pelanggaran Etik & Hukum Dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan BPJSK Asih Eka Putri Konsultan MARTABAT Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

ALUR 1. MEMAHAMI PERUBAHAN 2. MENGELOLA PERUBAHAN 3. MENCEGAH PELANGGARAN

Kesatu MEMAHAMI PERUBAHAN

PENYELENGGARAAN JKN

Kedua MENGELOLA PERUBAHAN

REFORMASI TRANSFORMASI YANKES BUDAYA STANDAR ETIK HUKUM PERUBAHAN MASIF DRAMATIS MENATA ULANG LENGKAPKAH? HARMONISKAH? SINKRONKAH? SINERGISKAH? DIDUKUNGKAH?

MEMBANGUN SISTEM YANKES BARU BUDAYA STANDAR ETIK HUKUM HUBUNGAN bersifat sinergis, saling menopang, saling melengkapi, berurusan dengan perilaku ideal Seluruh pemangku kepentingan

MELAKSANAKAN SISTEM YANKES BARU BUDAYA STANDAR ETIK HUKUM AKSI: Mengatur Memaklumatkan Menuntun Mengajarkan Mengawasi Mengontrol Mengevaluasi Memberi imbalan Mengganjar

HASIL AKHIR

Ketiga MENCEGAH PELANGGARAN

TRIAS PELANGGARAN INSENTIF: –Titik awal terjadi pelanggaran KESEMPATAN –Terbuka peluang terjadi pelanggaran PEMBENARAN –Pelaku meyakinkan dirinya tidak melakukan pelanggaran melainkan sekedar mengoreksi diri yang dirasakan salah INSENTIFPEMBENARANKESEMPATAN KENALI DAN BANGUN SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN

TUJUAN MENURUNKAN Jumlah Pelaku EDUKASI KAMPANYE PENEGAKAN HUKUM, SANKSI KULTUR DAN ETIK AKSI MELINDUNGI TARGET EDUKASI, KAMPANYE DIATUR - KEBIJAKAN ANTI FRAUD PERLINDUNGAN SAKSI EDUKASI, KAMPANYE DIATUR - KEBIJAKAN ANTI FRAUD PERLINDUNGAN SAKSI MEMPERSEMPIT KESEMPATAN PUU jernih dan efektif TATA KELOLA dan prosedur jelas, tegas Pemanfaatan Teknologi Utamakan Telaah dan kontrol proses berjalan (concurrent) Pencatatan dan pelaporan

Ruko Kebayoran Arcade Blok C2/31, Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Pusat Kawasan Niaga, Sektor 7, Tangerang Selatan Telp Fax ext ASIH EKA PUTRI social security strategic planer TERIMAKASIH