Template Strategy Map and Balanced Scorecard Komponen: Advokasi JAKARTA, 5-6 November 2009

Stakeholder Komponen Advokasi Internal (eselon I, II corporate) External :- Pusat: * Legislatif * Eksekutif (Depdagri, Depag, Diknas, Depkes, PP, Kominfo, Menpan) - Daerah * Legislatif Prov, Kab/Kota * Pemprov, Pemkab/Pemkot - Mitra Kerja (Pusat, Daerah) * Media Masa (broadcast dan non broadcast) * NGOs,Lembaga Profesi, Toga/Toma, Swasta * Lembaga Perguruan Tinggi. Identifikasi Stakeholder

No.Output KomponenStakeholderEkspektasi 1Pedoman kebijakan strategi Advokasi ttg. PKPK Internal (eselon I, II corporate) External : - Pusat: * Legislatif * Eksekutif (Depdagri, Depag, Diknas, Depkes, PP, Kominfo, Menpan) - Daerah * Legislatif Prov, Kab/Kota * Pemprov, Pemkab/Pemkot - Mitra Kerja (Pusat, Daerah) * Media Masa (broadcast dan non broadcast) * NGOs,Lembaga Profesi, Toga/Toma, Swasta * Lembaga Perguruan Tinggi Tersedianya Pedoman Kebijakan Advokasi yang aplikatif di berbagai tingkatan 2Dukungan Komitmen untuk pengendalian Kependudukan dan pembangunan Keluarga Internal (eselon I, II corporate) External : (idem no.1) Adanya MOU di berbagai tingkatan Analisis Ekspektasi Stakeholder Komponen Advokasi dan Koordinasi

No.Output KomponenStakeholderEkspektasi 3Pembentukan Tim Advokasi PKPK Internal (eselon I, II corporate) External : - Pusat: * Legislatif * Eksekutif (Depdagri, Depag, Diknas, Depkes, PP, Kominfo, Menpan) - Daerah * Legislatif Prov, Kab/Kota * Pemprov, Pemkab/Pemkot - Mitra Kerja (Pusat, Daerah) * Media Masa (broadcast dan non broadcast) * NGOs,Lembaga Profesi, Toga/Toma, Swasta * Lembaga Perguruan Tinggi Terbentuknya Tim advokasi di berbagai tingkatan wilayah 4Rencana strategis Advokasi PKPK idemTersedianya Rencana strategis Advokasi PKPK di berbagai tingkatan wilayah Analisis Ekspektasi Stakeholder Komponen Advokasi dan Koordinasi

No.Output KomponenStakeholderEkspektasi 5Koordinasi Tim Advokasi PKPK Internal (eselon I, II corporate) External : - Pusat: * Legislatif * Eksekutif (Depdagri, Depag, Diknas, Depkes, PP, Kominfo, Menpan) - Daerah * Legislatif Prov, Kab/Kota * Pemprov, Pemkab/Pemkot - Mitra Kerja (Pusat, Daerah) * Media Masa (broadcast dan non broadcast) * NGOs,Lembaga Profesi, Toga/Toma, Swasta * Lembaga Perguruan Tinggi Frekwensi Koordinasi Tim Advokasi secara berjenjang 6Pedoman monitoring dan pebinaan Advokasi PKPK idemPenilaian kinerja Tim Advokasi PKPK yang fair dan accountable di berbagai tingkatan. Analisis Ekspektasi Stakeholder Komponen Advokasi dan Koordinasi

“End Beneficiaries” Negara Penduduk PUS Remaja Internal Business Process L&G Financial Memastikan efisiensi anggaran Perencanaan dan pengembangan SDM Pengembangan budaya kerja CUK Legislatif Eksekutif (Depdagri, Depag, Diknas, Depkes, PP, Kominfo, Menpan) Mitra Kerja * Media Masa (broadcast dan non broadcast) NGOs,Lembaga Profesi, Toga/Toma, Swasta Lembaga Perguruan Tinggi. Tercapainya penduduk tumbuh seimbang Meningkatnya peran mitra kerja dalam pengendalian penduduk dan pembangunan KB Tersedianya Rencana strategis Advokasi PKPK di berbagai tingkatan wilayah Frekwensi Koordinasi Advokasi secara berjenjang Meningkatnya komitmen SH terhadap pengendalian penduduk dan pembangunan KB Merumuskan kebijakan Advokasi PKPK Stakeholder Tersedianya Pedoman Kebijakan Advokasi yang aplikatif di berbagai tingkatan Adanya MOU di berbagai tingkatan Terbentuknya Tim advokasi di berbagai tingkatan wilayah Penilaian kinerja Tim Advokasi PKPK yang fair dan accountable di berbagai tingkatan.

Strategy Map Komponen …………………….. Stakeholder Internal Business Process Learning and Growth Stakeholder Komponen: (bisa ditambah) Financial

Key Performance Indicators Komponen Strategic ObjectivesKey Performance Indicators dan Target 2014 Perspektif: Stakeholder 1. Meningkatnya komitmen SH terhadap pengendalian penduduk dan pembangunan KB 1.% SH yang mendapat advokasi (70 %) 2.% SH yang mendukung kebijakan PKPK ( 70 %) 3.% provinsi, kab/kota yang memiliki forum-forum advokasi (70 %) Perspektif: Mitra Kerja 1. Meningkatnya peran mitra kerja dalam pengendalian penduduk dan pembangunan KB 1.% Mitra yang mendapat advokasi (70 %) 2.% Mitra Kerja yang mendukung kebijakan PKPK (70 %) 3.% Mitra yang memiliki forum-forum advokasi (70 %) 4.Indeks (rating) efektifitas media berdasarkan hasil survey institusi yang berkompeten ( 3 dalam skala 1-5) Perspektif: Internal Business Process 1.Tersedianya Pedoman Kebijakan dan strategi Advokasi yang aplikatif di berbagai tingkatan. 1.Jumlah Pedoman Kebijakan dan strategi Advokasi yang aplikatif di berbagai tingkatan. (100 %) 2.Jumlah Provinsi, Kab/Kota yang melaksanakan Kebijakan dan strategi Advokasi PKPK (100 %) 2. Adanya MOU di berbagai tingkatan1.% MOU yang operasional (70 %) 2.Jumlah MOU baru Terbentuknya Tim advokasi di berbagai tingkatan wilayah 1.% provinsi, kab/kota yang membentuk Tim Avokasi (70%) 2.% Tim Advokasi yang melakukan Advokasi (70%)

Key Performance Indicators Komponen Strategic ObjectivesKey Performance Indicators dan Target 2014 Perspektif: Internal Business Process 4. Tersedianya Rencana strategis Advokasi PKPK di berbagai tingkatan wilayah 1.% Provinsi, kab/kota yang memanfaatkan renstra advokasi PKPK (80 %) 5. Koordinasi Tim Advokasi di berbagai tingkatan 1.Frekwensi koordinasi Tim Advokasi di berbagai tingkatan (60 kl) 2.% prov,kab/kota yang melakukan koordinasi tim advokasi (70%) 6. Penilaian kinerja Tim Advokasi PKPK yang fair dan accountable di berbagai tingkatan. 1.Frekwensi monitoring dan pembinaan Tim Advokasi secara berjenjang (10 kl) 2.% peningkatan kinerja tim advokasi PKPK (70%) Perspektif: Learning and Growth 1. Perencanaan dan pengembangan SDM 1.% pemenuhan SDm yang sesuai dengan kebutuhan (80%) 2.% SDM yang kompeten (80%) 2. Pengembangan budaya kerja CUK1.Indeks budaya kerja CUK (4; skala 1-5) 3. Memastikan efisiensi anggaran1.% realisasi vs budget (99%) 2.Rasio pencapaian sasaran vs persentase realisasi anggaran (1:1) 3.% proporsi strategic expense 4.Rating audit BPK (Target Wajar Tanpa Pengecualian)

Inisiatif Strategis* Komponen Strategic Objectives Key Performance Indicators dan Target 2014Inisiatif Strategis Perspektif: Internal Business Process 1.Tersedianya Pedoman Kebijakan dan strategi Advokasi yang aplikatif di berbagai tingkatan. 1.Jumlah Pedoman Kebijakan dan strategi Advokasi yang aplikatif di berbagai tingkatan. (100 %) 2.Jumlah Provinsi, Kab/Kota yang melaksanakan Kebijakan dan strategi Advokasi PKPK (100 %) 1.1.Assesment dan penyusunan data basis advokasi KIE 1.2.Penyusunan pedoman kebijakan strategi Advokasi 1.3.Uji coba pedoman kebijakan strategi advokasi 1.4.Penyempurnaan 1.5.Penggadaan dan distribusi 1.6.Sosialisasi 2.1.Pembinaan dan monitoring 2. Adanya MOU di berbagai tingkatan 1.% MOU yang operasional (70 %) 2.Jumlah MOU baru Koordinasi 1.2. Sosialisasi 1.3. Operasionalisasi 2.1. Identifikasi 2.2. Koordinasi 2.3. Penyusunan MOU 3. Terbentuknya Tim advokasi di berbagai tingkatan wilayah 1.% provinsi, kab/kota yang membentuk Tim Avokasi (70%) 2.% Tim Advokasi yang melakukan Advokasi (70%)

Inisiatif Strategis* Komponen Strategic Objectives Key Performance Indicators dan Target 2014Inisiatif Strategis Perspektif: Internal Business Process 4. Tersedianya Rencana strategis Advokasi PKPK di berbagai tingkatan wilayah 1.% Provinsi, kab/kota yang memanfaatkan renstra advokasi PKPK (80 %) 5. Koordinasi Tim Advokasi di berbagai tingkatan 1.Frekwensi koordinasi Tim Advokasi di berbagai tingkatan (60 kl) 2.% prov,kab/kota yang melakukan koordinasi tim advokasi (70%) 6. Penilaian kinerja Tim Advokasi PKPK yang fair dan accountable di berbagai tingkatan. 1.Frekwensi monitoring dan pembinaan Tim Advokasi secara berjenjang (10 kl) 2.% peningkatan kinerja tim advokasi PKPK (70%) 1.……………..1.……………….. 2. ……………..1.……………….. 3. ……………..1.……………….. * Inisiatif Strategis hanya untuk Perspektif Internal Business Process dan Learning and Growth