PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA? Kedondong Agropolitan Center adalah kawasan agropolitan yang akan dibangun di Desa Kedondong. Agropolitan Center adalah suatu kawasan berupa kota.
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
SURVAI PNPM MP PELAKSANAAN PNPM MP 2. PENYEDIAAN APBD PENDAMPING PNPM MP TA KEMITRAAN ANTARA SKPD DAN BKM 4. KEGIATAN PRONANGKIS YANG DILAKSANAKAN.
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
LINGKUP PENJELASAN PENGERTIAN PROPOSAL PAKET HIK
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
oleh Haryo Habirono Salatiga
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KABUPATEN GRESIK TERHADAP REVOLVING LOAN FUND (RLF)
Langkah-Langkah Pendampingan KSM Juni 2014.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM MP3KI TAHUN 2014 DI LOKASI PNPM MANDIRI PERKOTAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
ARAH PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014
MONITORING DAN EVALUASI PARTISIPATIF DALAM KEGIATAN PLPBK
LKM Kel Pesantren/2009 Sekilas Siklus PNPM MANDIRI PERKOTAAN Penyusunan PJM PRONANGKIS Penyusunan PJM PRONANGKIS Refleksi Kemiskinan Pemetaan Swadaya Pembentukan.
PEMASARAN SOSIAL DALAM PRBBK. Pengertian & Ruang Lingkup Pemasaran Sosial dalam PRBBK PENGERTIAN Tujuan Pemasaran sosial PRBBK ; “menjual” gagasan melalui.
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
SOSIALISASI KEGIATAN PLPBK
Peluang BKM pasca UU Desa
KONSEP DASAR PLPBK 2014.
Penguatan Peran Lembaga Penanggulangan Kemiskinan
Paparan Walikota Pekalongan
“Bersama Membangun Kemandirian”
KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PRB-BK
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
PNPM Mandiri Perkotaan DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS | PLP-BK LOKAKARYA & PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMDA LOKAKARYA & PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMDA MELIBATKAN.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
SIKLUS KKN SISDAMAS UIN SGD BANDUNG
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
DARAFT JUKNIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN PEMASARAN PLPBK
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Bappeda Kota Surakarta
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
KONSEP PENANGANAN KUMUH
PERAN KORKOT.
Bappeda Kota Surakarta
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Bappeda Kota Surakarta
PEREKONOMIAN INDONESIA
PROSES PEMBENTUKAN BADAN HUKUM DAPM
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat.
RAPAT PLENO TKPKD KOTA SEMARANG
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
MEMBANGUN KELOMPOK KUNCI MEBERDAYAKAN MASYARAKAT
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Transcript presentasi:

PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM Disampaikan oleh : Sukadi Korkot Pekalongan Jawa Tengah LOKAKARYA PRAKTEK BAIK PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014 Jakarta, 20-22 Nopember 2014

Tahapan Pembangunan Pondasi Pada prinsipnya BKM tidak mungkin bekerja sendiri, Harus ada koordinasi dan kerjasama dengan lurah dan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya -> membangun Kepercayaan dan Kebersamaan Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memilih orang baik dalam menjalankan fungsi dan peran BKM lewat mekanisme pemilu langsung. Memfasilitasi perencanaan partisipatif dalam menyusun PJM Pronangkis Konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi (UPK) Memfasilitasi BKM agar dalam pemanfaatan kegiatan Tridaya selalu berorientasi pada nangkis terutama PS-2

Tahapan Pengembangan BKM Mengadakan bimbingan dan pelatihan kepada BKM & KSM Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas BKM melalui Rembug Warga Tahunan (RWT) Realisasi PJM Pronangkis dibidang pemberdayaan lingkungan Menguatkan jaminan sosial masyarakat (pemberdayaan sosial) dengan memberikan bantuan uang sekolah anak-anak KSM, anak yatim, serta TPQ Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat melalui medsos seperti radio talkshow, dll Merintis jaringan dgn membentuk F-BKM, menjalin kerjasama dengan PJOK dan lurah Menyelenggarakan forum diskusi fungsi dan peran Pemda dengan Walikota melalui FA-BKM

Tahapan Penguatan Kelembagaan BKM Memperkuat pelaksanaan TRIDAYA dimasyarakat (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) Memperkuat jalinan kemitraan dengan berbagai pihak (Pemda dan kelompok peduli) Menguatkan pemahaman bahwa BKM merupakan wadah aspirasi masyarakat yang memiliki Kepedulian (Concern), Komitmen (Commitment), & Keberlanjutan (Continue) dalam menanggulangi kemiskinan Menguatkan dukungan masyarakat (warmis) sebagai pemilik kedaulatan di BKM Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (KSM) dengan menempati kantor BKM yang representatif

Tahapan Membangun Kepercayaan Menanamkan kepercayaan bahwa BKM adalah milik masyarakat Mendorong BKM untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan Pemda (Bappeda dan dinas terkait) Memfasilitasi BKM menjalin kemitraan dengan dinas terkait ditingkat provinsi Memfasilitasi BKM dalam membangun hubungan dalam tata kelembagaan di tingkat kelurahan

Tahapan Menuju Masyarakat Mandiri Memfasilitasi BKM dalam menjalankan Program Kemitraan PAKET Tahap 1 Menjalankan program chanelling/kemitraan P2S-MBR dari Menpera Menjalankan Program dari dinas / instansi Pemda Kota Pekalongan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Disperindagkop Melalui FA-BKM mendukung pelaksanaan Program Replikasi P2KP Program P2FM – KUBE dari Depsos

Tahapan Menuju Masyarakat Madani Menjalankan Program Kemitraan PAKET Tahap 2 Persiapan verifikasi kelayakan pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan Kelurahan Terpadu Berbasis Masyarakat (Neighbourhood Development) Menjalankan PNPM MP, PDPM, Kemitraan

Penguatan Peran Pemkot Mendorong TKPKD untuk menjalankan fungsinya Mendorong KBP aktif sebagai forum relawan untuk berperan memberikan masukan dalam penanggulangan kemiskinan kepada TKPKD Mendorong TKPKD mereview SPKD Memfasilitasi TKPKD terutama pokja kemitraan menyusun buku prospektus kemitraan

Integrasi perencanaan Memfasilitasi proses integrasi perencanaan reguler dengan perencanaan ad hoc melalui integrasi siklus musrenbang dengan siklus PNPM MP Memfasilitasi proses penyusunan Dokrenbangkel ( integrasi dokumen perencanaan) sebagai perwujudan OVOP dan embrio Renstra ketika kelurahan menjadi SKPD Memfasilitasi penyusunan perda/perwal integrasi perencanaan.

INTEGRASI KEGIATAN PERENCANAAN DALAM DOKRENBANGKEL SATU MASTERSCHEDULE YANG TERINTEGRASI ( Siklus Musrenbang & Siklus PNPM ) MENYATUKAN TIM PERENCANAAN PARTISIPATIF MENYELARASKAN SIKLUS MASYARAKAT DALAM BERBAGAI PROGRAM KELURAHAN MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENYAMAAN PERSEPSI CATUR PILAR DAN TIM FASKEL KELURAHAN BERBAGAI PROGRAM DALAM MELAKUKAN FASILITASI/PENDAMPINGAN

Arahan dalam penyusunan DOKRENBANGKEL Warga Miskin Sejahtera, Mampu dan Mandiri (Perda P2KSBM) Selaras dengan Visi Misi walikota PENYUSUNAN Dokrenbangkel Esensi Tujuan Muatan Program Tahunan Akselerasi PLPBK PJM / Pronangkis Livelihood ; Pamsimas Mitigasi Bencana Rencana Makro Kelurahan, (skenario SEL) di Tk. Kelurahan Matriks Indikasi Program (SEL) Terintegrasi dgn kebijakan pemb Kab/Kota, kelurhn yg berbatasan Keterpaduan pengembangan kawasan Prioritas BWP : Bagian Wilayah Perencanaan GFDRR : Global Fund Disaster Risk Reduction JRF : Java Reconstruction Fund DOKRENBANG KEL Rencana Mikro berada di lingkup kwsn prioritas terpilih (kawasan warga miskin) Fokus pd Penataan Lingkungan Permukiman terkonsentrasi pada warmis terbanyak Stimulan BLM dari PDPM dan PNPM PJM PRONANGKIS

Fasilitasi replikasi PNPM Memfasilitasi dan melakukan pendampingan Replikasi PNPM yaitu PDPM Mandiri Perkotaan ( substansi & teknis ) Memfasilitasi dan pendampingan replikasi PLPBK Memfasilitasi replikasi PRB-BK

SELESAI Terima kasih