PENATAAN ARSIP INAKTIF KPU KABUPATEN SLEMAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK 11 : Siswi Kusuma Putri MENGELOLA KEARSIPAN Septi Andika Sari
Advertisements

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PERSURATAN DAN KEARSIPAN
MANAJEMEN KEARSIPAN Disampaikan pada Pembinaan Arsip Dinamis
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten
Appraisal dan Penyusutan Rekod
TEKNIS PENYUSUTAN ARSIP
PENYUSUTAN ARSIP.
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
SELAMAT DATANG PESERTA PEMBINAAN TATA NASKAH PERSURATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015.
Retensi Arsip: pemindahan dan pemusnahan arsip
Penyusutan dan Pemusnahan Arsip
Jadwal Retensi Rekod Pertemuan VI, Modul 6.
PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAMIS
TUGAS ONLINE 2 Manajemen Rekam Medis (IKM354)
TUGAS ONLINE 2 MANAJEMEN REKAM MEDIS MAULANA SURYANDIKA
Tugas Online 2 Manajemen Rekam Medis
Manajemen Rekam Medis Tugas Online 2 Ayu Gusmita Sari ( )
Sistem Pemusnahan Rekam Medis di RS
PANDUAN PENYUSUNAN SOP
Prosedur Penyusutan Arsip yang Belum Memiliki JRA Modul 9
Kapita Selekta Penilaian dan Penyusutan Arsip
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PENYUSUTAN DAN PENILAIAN ARSIP
LANDASAN HUKUM KEARSIPAN l UU RI No. 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan (TIDAK BERLAKU) l UU RI No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
ORDNER KP.05. MUTASI ORDNER KP.02 LAMARAN ORDNER KP KEPEG.
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PENGELOLAAN ARSIP AKTIF
PENATAAN ARSIP INAKTIF UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Penataan arsip aktif UNIVERSITAS AIRLANGGA
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
Tutorial ke-2 Konsep Penyusutan Arsip
INDEX JADWAL PPDB REGULER ATURAN DAN KETENTUAN HAL –HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SELESAI.
Pengelolaan Arsip IPB dengan 4 NSPK
TUTORIAL TATAP MUKA ASIP4102 SEJARAH KEARSIPAN
PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS ARSIP
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT)
TUTORIAL TATAP MUKA ASIP4102 SEJARAH KEARSIPAN
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
SISTEM PENGARSIPAN REKAM MEDIS
Jaminan Fidusia Ernu Widodo.
PROSEDUR DAN TEKNIK PENYUSUTAN ARSIP PERGURUAN TINGGI
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
Tutorial Ke-7 Analisis dan Perancangan Struktur Jadwal Retensi Arsip
SISTEM PENGARSIPAN (PENOMORAN) PERTEMUAN 14 LILY WIDJAYA, SKM,MM
TATA KELOLA KEARSIPAN dan TATA NASKAH SURAT RESMI TAHUN 2017
PENYUSUTAN ARSIP Penyusutan arsip adalah pengurangan jumlah arsip dari suatu tempat penyimpanan. Agar dalam penyusutan tidak salah maka harus diperhatikan.
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
Modern Office Administration
PEMINDAHAN / TRANSFER ARSIP IN AKTIF
(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997)
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
SINGARAJA, SELASA, 18 SEPTEMBER 2019
Prosedur Peminjaman Arsip Peminjaman Arsip adalah keluarnya arsip dari file karena dipinjam baik oleh atasan sendiri, teman unit kerja atupun oleh rekan.
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
Ir. Setyo Edy Susanto, S.Th.I., M.Pd.
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.
Ruang Sidang Kepegawaian Universitas Sebelas Maret,
Transcript presentasi:

PENATAAN ARSIP INAKTIF KPU KABUPATEN SLEMAN PEDOMAN PELAKSANAAN : SURAT EDARAN KEPALA ANRI Nomor : SE/01/1981 tentang PENANGANAN ARSIP INAKTIF SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYUSUTAN ARSIP

BIODATA M.Syoleh Haryanto Arsiparis Pelaksana Lanjutan Penata Muda, Gol.III/a NIP 19741108 199703 1 002 Facebook : Relawan Arsip, Arsiparis MSyoleh H

PRIORITAS PENANGANAN A. Prioritas penanganan ditentukan atas dasar kurun waktu terciptanya arsip-arsip inaktif itu. B. Pada umumnya arsip-arsip inaktif yang terlama/tertua usianya didahulukan penanganannya, namun perkecualian dapat dilakukan terhadap arsip-arsip inaktif yang lebih muda usianya tetapi dalam keadaan kacau atau tidak teratur penataannya. C. Dalam menentukan pembabakan kurun waktu perlu diperhatikan: 1. Perkembangan ketatanegaraan yang memberi pengaruh pada perubahan administrasi negara. 2. Perubahan struktur organisasi ataupun sistem penataan arsip pada Lembaga Negara/Badan Pemerintahan yang bersangkutan.

Kegiatan penataan arsip terpadu dengan kegiatan operasional kantor sehari-hari

Penataan Kembali Arsip Inaktif Hal-hal yang perlu diperhatikan: a. Mendaftar arsip tidak berarti mendaftar setiap lembar arsip, melainkan setiap kelompok/berkas arsip. b. Dalam menangani arsip tidak dibenarkan memberi tanda atau tulisan dengan alat apapun. c. Berhati-hati dalam menangani arsip yang kertasnya rapuh.

Arsip Kacau Arsip kacau dapat pula ditangani dengan cara yang langsung menghasilkan Daftar Pertelaan Arsip sebagai berikut: (1) Mengelompokkan arsip dan mengaturnya kembali tanpa melepaskan ikatan dari sumber asalnya, yakni instansi/unit yang menciptakannya (asas asal-usul). (2) Memilah arsip dari non arsip dan duplikasi yang berlebihan. (3) Bahan-bahan yang non arsip dan duplikasi dapat dimusnahkan.

Penataan Arsip Tahap-tahap kegiatan penanganan arsip ebagai berikut: (a) mengadakan indentifikasi arsip-arsip yang telah terkelompok dengan jalan penarikan contoh (sampling) atas sejumlah arsip sehingga bisa ditentukan penggolongan berdasarkan jenis dan/atau masalah; (b) memberkaskan arsip berdasarkan jenis dan/atau masalah, sehingga dapat menghasilkan seri dan/atau rubrik dalam urutan yang kronologis; Catatan: ketentuan ini tidak menyampingkan kemungkinan pemberkasan atas dasar urusan/kegiatan yang menghasilkan dosir. (c) tiap berkas arsip (seri, rubrik ataupun dosir bila ada), dibungkus dan dicatat pada kartu dengan diberi nomor urut;

(d) kartu-kartu catatan disusun atas dasar tahun dan berkas; (e) berkas-berkas arsip dimasukkan kedalam boks arsip yang diberi label/ etiket yang memuat keterangan tentang berkas-berkas yang ada di dalamnya atas dasar keterangan yang termuat pada kartu catatan dari berkas yang bersangkutan; (f) dibuat Daftar Pertelaan Arsip bagi arsip-arsip yang akan dimusnahkan atau diserahkan kepada Arsip Nasional; (g) dibuat Daftar Waktu Penyimpanan Arsip bagi arsip-arsip yang belum akan diserahkan kepada Arsip Nasional.

DAFTAR ARSIP (a) dapat menentukan jangka waktu penyimpanan arsipnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing; (b) dapat memusnahkan arsipnya sesuai ketentuan yang berlaku; (c) dapat menyerahkan arsipnya kepada Arsip Nasional sesuai ketentuan yang berlaku.