PARTISIPASI SENKOM MITRA POLRI DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KOMPOL A.M. BANGUN. SH

UU NO.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 1 * KAMTIBMAS (KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT): SUATU KONDISI DINAMIS MASYARAKAT SEBAGAI SALAH SATU PRASYARAT TERSELENGGARANYA PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA TERCAPAINYA TUJUAN NASIONAL YANG DITANDAI OLEH TERJAMINNYA KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN TEGAKNYA HUKUM, SERTA TERBINANYA KETENTERAMAN, YANG MENGANDUNG KEMAMPUAN MEMBINA SERTA MENGEMBANGKAN POTENSI DAN KEKUATAN MASYARAKAT DALAM MENANGKAL, MENCEGAH DAN MENANGGULANGI SEGALA BENTUK PELANGGARAN HUKUM DAN BENTUK-BENTUK GANGGUAN LAINNYA YANG DAPAT MERESAHKAN MASYARAKAT. * KAMDAGRI (KEAMANAN DALAM NEGERI) : SUATU KEADAAN YANG DITANDAI DENGAN TERJAMINNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM, SERTA TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

Pasal 2 FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH SALAH SATU FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA DI BIDANG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, PENEGAKAN HUKUM, PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

PASAL 3 PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN (1) PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH POLRI YANG DIBANTU OLEH : * KEPOLISIAN KHUSUS (POLSUS); * PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) ; DAN/ATAU * BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA. (2) PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN DIMAKSUD, MELAKSANAKAN FUNGSI KEPOLISIAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUMNYA MASING-MASING.

Pasal 4 POLRI BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG MELIPUTI TERPELIHARANYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM, TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA TERBINANYA KETENTRAMAN MASYARAKAT DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA.

DASAR PEMBENTUKAN POKDARKAMTIBMAS Skep Kapolri : Skep/661/XI/1992 tanggal 26 November 1992 Untuk mengesahkan Juklap No : Juklap/42/XI/1992 tentang pembentukan Pokdarkamtibmas. TIDAK BERLAKU Skep Kapolri No. : Skep/831/XI/2005 tertanggal 25 November 2005 tentang Pedoman Pembentukan Pokdarkamtibmas

Pengertian : Semua Organisasi kelompok-kelompok sadar kamtibmas yang selama ini dibentuk dalam berbagai nama organisasi yg berbeda pd dasarnya merupakan bagian organisasi”Kelompok Sadar Kamtibmas” yg disingkat POKDARKAMTIBMAS

MENGAPA MASY PERLU DILIBATKAN DLM KAMTIBMAS SWAKARSA KAMTIBMAS ADALAH HAKIKI KEPENTINGANNYA UNTUK SETIAP INDIVIDU MASY ITU SENDIRI. MASY BAIK DIRI & HARTA BENDANYA AKAN SELALU MENJADI OBYEK GANGGUAN KAMTIBMAS. ADANYA DALIL YG MENYATAKAN BAHWA “ KEJAHATAN ADLH PRODUK MASY ITU SENDIRI “ BANYAKNYA GUAN KAMTIBMAS POLRI SBG INTI PEMBINA KAMTIBMAS SCR KUANTITATIF ( JML ) TDK AKAN PERNAH MAMPU MENUTUP LUASNYA WILAYAH & GANYAKNYA JUMLAH PENDUDUK DARI GANGGUAN KAMTIBMAS.

PAM SWAKARSA BENTUK2 PENGAMANAN SWAKARSA ADALAH SUATU BENTUK PENGAMANAN YANG DI ADAKAN ATAS KEMAUAN, KESADARAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SENDIRI YANG KEMUDIAN MEMPEROLEH PENGUKUHAN DARI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. SEPERTI PENGAMANAN DALAM DAN POS KAMLING, SATPAM / SECURITY. SISTIM KEAMANAN SWAKARSA ( SIS KAMSA ) DILAKSANAKAN OLEH BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA ( PS. 3 (1) C UU NO. 2 TH. 2002 ).

PERANAN ORMAS Memberikan : Informasi kejadian sesegera mungkin kepada Polisi. Masukan dan solusi yang positif terhadap masalah sosial dalam rangka membangun kualitas hidup masyarakat. Bersedia sebagai saksi dan memberikan keterangan. Mencegah serta menanggulangi masuknya provokator dan bahaya teroris. Mengaktifkan Siskamling diwilayahnya masing – masing.

Direktorat Pembinaan Masyarakat Sekian & Terima Kasih Direktorat Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri