SURAT EDARAN D INAS D IKPORA K AB S LEMAN T ANGGAL, 13 J ANUARI 2015.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS BELAJAR DOSEN KAITANNYA DENGAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN
Advertisements

Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENDATAAN SERTIFIKASI 2014
(Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
SERTIFIKASI DOSEN 2010 adi-serdos TAHUN 2010, KUOTA NASIONAL (DILUAR PROF) KUOTA UNS ADALAH 270 DOSEN. TAHUN 2009, 4 DOSEN UNS YANGTIDAK.
PENILAIAN PRESTASI KERJA (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
Kinerja Pegawai Remunerasi
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Ketentuan Peraturan pedoman penyelenggaraan PT dan pelayanan Kopertis Wilayah III.
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
e-performance ENTRY NILAI
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
TAHAP SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA c. Penyusunan Berkas Administrasi Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui.
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
APLIKASI ONLINE PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Drs. H. MUKLAS, M.SI Kassubbag Ortapeg
SASARAN KERJA PEGAWAI.
TATA CARA PENGISIAN PERILAKU KERJA PEGAWAI
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
PENYUSUNAN KODE ETIK APARATUR
PERTEMUAN #6 NORMA PEMERIKSAAN DAN WEWENANG PEMERIKSA PAJAK
Penilaian Prestasi Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
SOSIALISASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2015
BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Tata Cara Pengisian Perilaku (SKP) Tahun 2016
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan Tugas Pokok Jabatan
DAN JABATAN FUNGSIONAL
PENILAIAN PRESTASI KERJA
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 menyebutkan Setiap instansi Pemerintah wajib menyususn kebutuhan jumlah dan jenis.
Penilaian Kinerja Pegawai
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PANGKAT DAN JABATAN.
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
PENILAIAN PRESTASI KERJA
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Sosialisasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA BKD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015
Kegiatan Tugas Pokok Jabatan
REVIEW PENYUSUNAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PRESTASI MATA PELAJARAN UPSR 2015 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD PROVINSI DKI JAKARTA
Kegiatan Tugas Pokok Jabatan
Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
RUMUS PENGHITUNGAN BERDASARKAN SKP_POINT AKTIFITAS
ASISTENSI PENILAIAN KINERJA APARATUR TAHUN MATERI YANG DISAMPAIKAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI.
PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU
Transcript presentasi:

SURAT EDARAN D INAS D IKPORA K AB S LEMAN T ANGGAL, 13 J ANUARI 2015

B. P ENYUSUSNAN S ASARAN K ERJA P EGAWAI T AHUN Setiap pegawai di lingkungan Pemkab Sleman wajib menyusun SKP Th sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai adalah sebagaimana diatur Keputusan Bupati No. 10.1/Kep.KDH/A/2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Penilai dalam Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil, sebagai mana terlampir.

LANJUTAN 3. Setiap Bidang/UPT/Sekolah agar menyiapkan Buku Catatan Kerja Pegawai bagi setiap PNS di lingkungan masing-masing, sebagai mana contoh terlampir. 4. Buku Catatan Pegawai digunakan untuk mencatat setiap pelaksanaan tugas sebagaimana tertuang dalam SKP, oleh PNS yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) tahun 5. Buku Catatan Kerja Pegawai digunakan sebagai bahan penilaian prestasi kerja pegawai pada akhir tahun.