Tugas dan Fungsi TKPSDA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

PENGELOLAAN TERPADU SDA DAN OTDA OLEH AHYAR ISMAIL DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN.
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
DISAMPAIKAN OLEH Ir. LAUREN GULTOM, M.ENG
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Kerangka Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B)
PENANGANAN KONSERVASI SDA DI WS SERAYU BOGOWONTO
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
PETUNJUK PELAKSANAAN SUB DIREKTORAT KELEMBAGAAN
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
TKPSDA WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAS
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
IZIN LINGKUNGAN HIDUP PP 27 Tahun 2012.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ANALISIS PADA INTEGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN
KOMITMEN NASIONAL terhadap PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Oleh : HA LATIEF BURHAN Dewan Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur 2008.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No.7 Tahun 2004 SDA Oleh YAS. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (ps.14) : a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; b. menetapkan pola.
Kewenangan Pengelolaan
AMDAL Oleh : Nastain, ST., MT.
PENGELOLAAN DAS TERPADU
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pemantauan Kualitas Air
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PSDA.
“Kelembagaan dalam Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Restorasi Sungai”
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN PROSES AMDAL
(sebagai urusan pemerintahan)
Pengelolaan drainase.
Manajemen Sumber Daya Air Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
PENGELOLAAN DAS TERPADU
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Tugas dan Fungsi TKPSDA Latar Belakang Tugas Fungsi TKPSDA Sekretariat TKPSDA Tantangan TKPSDA Kesimpulan

Latar belakang Permasalahan Pengelolaan SDA Dasar Hukum

Permasalahan Pengelolaan SDA Banjir Pencemaran Kependudukan DAS Kritis Kekeringan Sampah

Dasar Hukum Sumber Daya Air Pengelolaan Sumber Daya Air Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 Pengelolaan Sumber Daya Air Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2008 Dewan Sumber Daya Air dan Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Permen PU No. 04 Tahun 2008 Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi

Wilayah Sungai Di Indonesia 1 Lintas Negara 5 2 Lintas Provinsi 29 3 Strategis Nasional 4 Lintas Kabupaten/Kota 53 Dalam Kabupaten Kota 15 Total 131 Presidential Decree No. 12 Year 2012

Wilayah Sungai Serayu Bogowonto

Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang

Posisi Wadah Koordinasi REGULATOR DEVELOPER OPERATOR USER/PUBLIC WADAH KOORDINASI Menteri Gubernur Bupati Walikota Proyek Pem. Invest Swasta User : Pertanian Perkotaan Energi Industri Perkebun Publik: Pakar LSM BPDAS PJT BPSDA

Indikator Keberhasilan Hal-hal yang perlu dipadukan Daerah Hulu & Daerah Hilir Kuantitas & Kualitas Air Air Hujan, Air Permukaan & Air Tanah Land Use & Water Use Antar Sektor Antar Kelompok Pengguna Antar Daerah Indikator Keberhasilan KEADILAN EFISIENSI EKONOMI KEBERLANJUTAN FUNGSI LH

Tugas dan fungsi tkpsda Tugas TKPSDA Fungsi TKPSDA Pendalaman Fungsi TKPSDA

Tugas TKPSDA Pembahasan rencana pengelolaan SIH3 Pembahasan Rancangan Pola & rencana PSDA Pembahasan rancangan Program & rancangan kegiatan PSDA Pembahasan Usulan Alokasi Air Pembahasan rencana pengelolaan SIH3 Pembahasan rancangan pendayagunaan SDM, Keuangan, Peralatan & Kelembagaan

Fungsi TKPSDA Konsultasi dengan pihak terkait untu keterpaduan PSDA pada WS Pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor dan wilayah dan antar pemilik kepentingan dalam PSDA pada WS Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan PSDA pada WS

1. Pendalaman Tugas dan Fungsi pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Kata “Pembahasan” berarti membahas bukan membuat, sehingga dalam konteks pembahasan sudah ada rancangan dokumen yang siap untuk dibahas Siapakah yang menyiapkan rancangan dokumen ? Sekretariat dibantu Tenaga Ahli

2. Pendalaman Tugas dan Fungsi Pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan SDA pada WS guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan SDA Program 5 tahunan Sidang TKPSDA: Dikompilasi dan dibahas sehingga tercipta sinkronisasi yang harmonis program Pemerintah & Nonpemerintah Pemerintah memiliki Program 5 tahunan Non-Pemerintah memiliki

3. Pendalaman Tugas dan Fungsi Pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada WS guna penyusunan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air Tugas ini bersifat tahunan Alokasi air merupakan penjatahan air untuk semua jenis penggunaan SDA yang ada di setiap sumber air Secara garis besar alokasi air adalah perkiraan debit air yang tersedia sepanjang tahun Sekretariat menyusun rancangan alokasi dibantu tenaga ahli Rancangan dibahas di TKPSDA untuk mendapat koreksi & persetujuan Penetapan ini akan menjadi dasar UPT/UPTD untuk melaksanakan penetapan alokasi air

4. Pendalaman Tugas dan Fungsi Pembahasan rencana pengelolaan SIH3 pada WS untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi Data yang berkaitan dengan SDA tersebar di berbagai instansi/sektor di Wilayah Sungai Besar kemungkinan terjadi duplikasi data dan saling tidak cocok satu dengan lainnya. Data SDA yang tersebar tsb dapat diintegrasikan dalam satu sistim informasi yang terpadu. Data yang terintregasi dengan baik akan sangat bermanfaat untuk penyusunan rencana maupun untuk pelaksanaan pengelolaan SDA Data dan informasi SDA tersebut dapat diakses oleh semua Instansi/sektor dan Stakeholder lainnya yang membutuhkan

5. Pendalaman Tugas dan Fungsi Pembahasan rancangan pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan SDA pada wilayah sungai Setiap Instansi Pemerintah maupun non pemerintah memiliki : SDM Keuangan Peralatan TKPSDA-WS Ego sektoral adalah hambatan terbesar -. Siapa melaksanakan apa? -. Siapa membiayai apa -. Dan sebagainya

6. 1 2 3 Pendalaman Tugas dan Fungsi Pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan SDA pada wilayah sungai Pelaksanaan pengelolaan SDA di Wilayah Sungai dilaksanakan oleh berbagai instansi Pemerintah (Pusat, Pemprop, Pemkab/Pemkot) 1 2 Dari hasil pelaksanaan tersebut TKPSDA dapat melakukan Monitoring dan Evaluasi 3 Dari hasil Monev tersebut dapat disampaikan pertimbangan kepada Menteri PU guna perbaikan lebih lanjut.

Tantangan yang akan dihadapi Permasalahan pengelolaan SDA makin besar : Konflik antar pengguna Kualitas air yang menurun Perijinan penggunaan sumber daya air Dsbnya Egosentris dari anggotaTKPSDA Kurang adanya koordinasi antara anggota TKPSDA dan Sekretariat TKPSDA (Ingat Sekretariat adalah Jantungnya Organisasi) Kurangnya pendanaan dan fasilitas yang disediakan sekretariat TKPSDA Dsbnya...

TKPSDA memiliki 6 tugas dan 3 fungsi Kesimpulan Mengingat makin meningkatnya permasalahan pengelolaan SDA maka pembentukan TKPSDA selaku Wadah Koordinasi sangatlah penting TKPSDA memiliki 6 tugas dan 3 fungsi Dalam menjalankan tugasnya kedepan, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh TKPSDA Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya diperlukan sekretariat yang kuat.

TERIMA KASIH