Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Advertisements

PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Hotel Grand Zuri, 24 September 2012

Quick Guide Web Blog Dosen Universitas Narotama

Tujuan Mengetahui Perbandingan antara PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007 Mengetahui dan memahami Aplikasi perubahan wewenang di berbagai.

PERANGKAT LUNAK PENGGAJIAN PEGAWAI TIDAK TETAP

PROTOYPING JARINGAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN

Kerangka Kerja Sistem Politik Indonesia

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK FK UGM) 1 November 2012

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI.

4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.

HASIL DISKUSI KELOMPOK II

e-PURCHASING BUKU KURIKULUM 2013

Kerangka Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B)

Sutjipto Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) FK UGM

SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Laksono Trisnantoro dan Dwijo Susilo

PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM

1. PENDAHULUAN NISN adalah kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa. Pada tanggal 30 Maret 2010 PSP Balitbang.

Rumah Sakit di Indonesia 6 Desember 2013 PKMK FK UGM.

Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI

MENULIS SURAT DINAS Mata Pelajaran: Bhs. INDONESIA Kelas : XII

E-report alkes dan Pkrt e-watch alkes dan PKRT e-Infoalkes dan PKRT

Executive Development Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Tujuan Mampu memahami konsep manajemen strategis dan penyusunan Rencana Strategis di berbagai lembaga pelayanan kesehatan Mampu memahami keterampilan penyusunan.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.

Standar Pelayanan Minimal

“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”

MEKANISME AKREDITASI SD / MI

Pendidikan Kewarganegaraan

Laporan Consultative Expert Working Group on Research and Development (CEWG on R&D): Financing and Coordination Laksono Trisnantoro Geneva: 5 -7 April.

Kompetensi pengembangan yang dilatih dalam tiap tahap 1 Executive Development Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan.

DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.

TAHAP SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA c. Penyusunan Berkas Administrasi Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui.

Materi Inti 1: POKOK BAHASAN 1

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI.

RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012

MERUMUSKAN MASALAH MENJADI TOPIK DISKUSI

DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BLH PROVINSI SULAWESI BARAT

APLIKASI KETATAUSAHAAN / KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL

Mata Kuliah Sosiologi dan Politik

Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)

PENDATAAN PENDIDIKAN DASAR

PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM

DESENTRALISASI KESEHATAN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Materi Batasan umum Manajemen Kesehatan Manajemen Mutu Pelayanan

TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK

DIKLAT TEKNIS PEMANTAPAN AGENDA INOVASI DIKLATPIM TINGKAT III DAN IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERIKANAN 2 SKS

PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER

SAKINAH NADIR ILMU POLITIK UNHAS 2014

TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK

ANALISIS SDM DI SEKTOR KESEHATAN

Modul Praktikum 13 Tujuan khusus

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Baduy)

PEMILIHAN DUTA RUMAH BELAJAR TAHUN 2018

ADMINISTRASI & KEBIJAKAN KESEHATAN PERTEMUAN 1

KARYA INOVATIF PENYUSUNAN STANDAR. PEDOMAN, SOAL DAN SEJENISNYA

Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY

Manajemen Dapodikdasmen 2018

PORTAL MSIPTEKS STMIK JAKARTA STI&K 2010

Pembiayaan Kesehatan Daerah dan Perannya pasca UU BPJS

RANCANG BANGUN SIGA SULSEL

BP2D PROVINSI JAWA BARAT

Transcript presentasi:

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 MODUL 2 POKOK BAHASAN 5 Kerangka Konsep Analisis Stakeholder 1

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Tujuan Pembelajaran Memahami mengenai konflik kepentingan antar stakeholder dalam policy 2

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Daftar Isi Analisis Stakeholder dalam berbagai peran politik 3

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 MATERI UTAMA 4 Klik link di bawah ini untuk download materi: Atau masukkan alamat ini ke internet: Kerangka%20Konsep%20Analisis%20Stakeholder.pdf

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Bacaan Lebih Lanjut Buse K. (2009). Making Health Policy : Understanding Public Health. 5

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 MODUL 2 POKOK BAHASAN 5 Aplikasi analisis stakeholder dalam melakukan reformasi sektor kesehatan 7

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Tujuan Pembelajaran Memahami mengenai analisa politik dalam reformasi sektor kesehatan Memahami mengenai pentingnya stakeholder dalam reformasi sektor kesehatan 8

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Daftar Isi Analisis Politik Mencapai Keputusan Politik Politik dan Etika dalam Pencarian Solusi 9

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 MATERI UTAMA 10 Klik link di bawah ini untuk download materi: Atau masukkan alamat ini ke internet: Aplikasi%20analisis%20stakeholder%20dalam%20melakukan%20reformasi%20sektor%20kesehatan.pdf

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 Bacaan Lebih Lanjut Buse K. (2009). Making Health Policy : Understanding Public Health. 11