MATRIKS IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI POKJA : LAND AND HOUSING

Issue Persoalan Implikasi Solusi Master plan (rencana induk) Tidak ada sebuah master plan untuk diikuti Penentuan tidak jelas Belum ada skenario tanah dari BRR Konsep blue print belum diaplikasi di lapangan. Tanpa ada sebuah rencana induk, penggunaan lahan dan pembangunan rumah cenderung tidak mengikuti tata ruang dan tata rawan yang seharusnya Pembangunan rumah juga tidak mengindahkan kelengkapan pemukiman Fasilitas pemukiman sering tidak terbangun dan menyulitkan masyarakat yang menempati desa Setiap pembangunan (settlement) teknik CBD dan village oriented sehingga akan tetap ada perencanaan desa yang berbasis tata ruang yang baku dengan tata rawan yang tepat yang nantinya dapat digunakan kedalam sebuah rencana induk Pembangunan perumahan harus dikoordinasi dengan benar sehingga setiap pembangunan perumahan menjadi satu paket dengan pembangunan pemukiman (settlement plan) Pemerintah membuat action plan untuk mengatasi situasi relokasi dan membantu masyarakat yang tidak punya tanah

Land Housing Management Koordinasi masih parsial Dampak regulasi yang belum menyesuaikan dengan kondisi abnornal di NAD Tidak ada sistem informasi pemukiman (land and housing info sistem) Kelambatan implementasi RALAS Lemahnya sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat tentang pembangunan pemukiman untuk mereka Keamanan atas kepemilikan tanah Keterlambatan proses pencairan anggaran Masih banyak ditemukan adana perbedaan antara data yag dilaporkan dengan kondisi di lapangan mengenai lahan budidaya yang hilang dan rusak Kesemrautan pembangunan pemukiman Penduduk menempati daerah yang tidak dibenarkan oleh undang-undang Ada NGO-NGO tertentu yang mengkapling suatu desa atau suatu wilayah sehingga menyulitkan NGO lain yang lebih sering membantu Kelambatan implikasi program di tingkat lapangan Segera disusun sistem informasi manajemen pembangunan pemukiman Pengendalian dan pengawasan program-program pembangunan fisik dengan perbaikan lahan budidaya secara holistik Penetapan daerah layak huni dengan tidak layak huni serta pengaturan zonasi pemanfaatan lahan bersama masyarakat Segera diumumkan di media masa tentang prosedur dengan proses penggunaan atas kepemilikan tanah dan mendesak pemerintah untuk dengan serius mendukung program RALAS Mendeseminasi manual RALAS sampai ke tingkat desa Peninjauan terhadap aturan-aturan pertanahan yang menghambat penanganan segera atas masalah-masalah tanah di NAD

Land and Housing Development Type dan mutu rumah yang berbeda Salinitas lahan Ganti atas tanah yang hilang Lahan optimal untuk pembangunan kembali jalan yang harus dipindahkan Lambatnya pemanfaatan lahan-lahan rusak Economic development yang parsial Tidak ada peta desa yang dapat membantu pembangunan pemukiman Kecenderungan kecemburuan antar warga masyarakat dan antar desa karena type dan mutu rumah yang berbeda Mata pencaharian masyarakat masih belum pulih dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan semakin tinggi Dampak pembangunan sarana dan prasarana fisik yang terkendala dan tertunda Harus ada sosialisasi dan transparansi pada tahap awal implementasi pembangunan pemukiman yang dikelola secara kolektif dan komunal Segera dilakukan rehabilitasi lahan untuk mata pencaharian yang dikelola dengan metode padat karya Harus ada perencanaan terhadap pemulihan social modalities dengan model-model social engineering yang melibatkan ulama Harus ada perencanaan jangka panjang untuk menggerakkan potensi-potensi pengembangan ekonomi dengan basis desa dan kecamatan