Jamsostek mkiswandari/2004.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
Advertisements

PENGENALAN JAMSOSTEK Nusye Ismail.
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
Pelayanan Program JHT, JKK & JKM Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sesi 7: Manajemen Risiko & Asuransi
Materi Kuliah Manajemen ASKES
MEKANISME BUDGETING DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
Road Map PT ASABRI (Persero)
Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan
PT JAMSOSTEK (PERSERO) LamaBaru Dari Upah Rp ,- 2 (dua) X PTKP K1 (saat ini Rp ,-) Perubahan ceiling wages.
SISTEM MANAJEMEN K3 PENDAHULUAN DAN PENGERTIAN K.3 MATERI 1
AMANAT KONSTITUSI  HAK RAKYAT DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH !!!
SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL
Jaminan Sosial Pekerja, Harmonisasi Peraturan Perundangan menuju Sistem Jaminan Sosial Pekerja yang Komphrehensif dan Terintegrasi Disampaikan oleh: Timur.
LANDASAN KONSTITUSI DAN KONSEP JAMINAN SOSIAL
Jl. Karimun Jawa No. 6 Surabaya Kantor Cabang Karimunjawa
PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL UU no. 13 tahun 2003; PP no. 8 tahun 1981 ttg Perlindungan Upah Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
KONSEPSI JAMINAN SOSIAL NASIONAL: implementasi uu sjsn & uu bpjs
PROGRAM & MANFAAT BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung I
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Transformasi BPJS.
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
JAMSOSTEK.
BUSINESS LAW (12) HUKUM KETENAGAKERJAAN &
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Jaminan Sosial di Indonesia
Tinjauan Umum Industri Asuransi dan Peraturan Pemerintah
UPAH DAN JAMINAN SOSIAL
HAK PEKERJA Jaminan Sosial Tenaga Kerja Saat Jam Kerja (Astek)
KEBIJAKAN PENSIUN HUBUNGAN INDUSTRIAL.
STOP DEBAT, Jalankan SJSN dg Konsisten
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
RISIKO MURNI RISIKO PROPERTI RISIKO GUGATAN/LIABILITY RISIKO KEMATIAN
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan.
Sekilas tentang PT TASPEN (PERSERO)
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
ASURANSI KESEHATAN Tsulits Ana Mushlihatun, SE, M.S.M. & Kelompok V.
Dr. Muh. Yunanto, MM Magister Management Gunadarma University
KACAB SURABAYA KARIMUNJAWA KACAB SURABAYA DARMO KACAB SURABAYA RUNGKUT
BAB V INVESTASI JANGKA PENDEK & PENSIUN ( Pertemuan ke-6 )
Sistem Informasi Manajemen PT TASPEN (PERSERO)
ASURANSI KESEHATAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA & PENYAKIT AKIBAT KERJA
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional SKPD Tahun 2016.
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ASURANSI SOSIAL Pengertian :
12 MODUL MANAJEMEN PENGUPAHAN DAN PERBURUHAN FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM PT TASPEN (PERSERO)
JAMSOSTEK DAN BPJS.
Kesiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat Kelompok 1 Anggota: Aisyah.
Pertemuan 11 Integrasi & Pemeliharaan Tenaga
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN Aula Gedung Kejaksaan Tinggi Gorontalo,Kamis, 8 Mei 2014 Kacab Pasuruan.
Dasar Hukum SJSN & BPJS SJSN adalah suatu cara penyelenggaraan program program sosial oleh beberapa penyelengaaraan jaminan sosial. UU RI No. 40 Tahun.
Sistem Jaminan Sosial Nasional
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)
JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja Saat Jam Kerja (Astek)
Peraturan Perundang-undangan di Kesehatan
Program BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi di The Jakarta Japan Club
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Pajak Penghasilan Pasal 21
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL UNTUK RAKYAT DAN BURUH INDONESIA
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
PENGAWASAN PENERAPAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN HARI TUA DAN JAMINAN KEMATIAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Oleh: DIREKTORAT PENGAWASAN.
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
Transcript presentasi:

Jamsostek mkiswandari/2004

Pola Pikir Dasar Hukum Pengertian Prinsip Kepesertaan Metode Program Prosedur

Dasar Hukum Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek PP No. 14 Tahun 1993 Penyelenggaraan Program Jamsostek PP No. 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas PP No. 14 Tahun 1993

Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Akibat Kerja Permenaker No. 12 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan & Pelayanan Jamsostek Permenaker No. 1 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi TK dg Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jamsostek

Pengertian suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

PENGERTIAN JAMSOSTEK suatu bentuk perlindungan bagi Tenaga Kerja berbentuk santunan uang & pelayanan sebagai pengganti sebagian/seluruh penghasilan yang berkurang/hilang Akibat kecelakaan kerja, sakit-hamil-bersalin, hari tua, meninggal dunia mkiswandari/2003

Solvabilitas Likuiditas Rentabilitas

Kepesertaan 10 pekerja atau lebih upah min. 1 juta rupiah/bln berbagai status pemekerjaan Kepesertaan

Metode Bantuan Sosial Asuransi Sosial Kepesertaan Universal Tabungan Hari Tua Tanggung Jawab Pengusaha

SKEMA BENTUK JAMSOS/TEK* SISTEM FUNGSI PESERTA PEMBIA-YAAN SYARAT BENTUK PENERIMA BANSOS PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARA- KAT TIDAK MAMPU APBN KEPENDUDUKAN TES KEBUTU-HAN UANG NATURA PELAYANAN THT * PENCEGAHAN TK PESERTA IURAN TK & P’USH SALDO IURAN + BU- NGA PESERTA PUTUS PENG-HASILAN ASSOS * MASA IURAN MEDIS SAKIT KWJBN P’USH * TK P’USH STATUS  PEKERJA GANTI RUGI mkiswandari/2003

Program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Program Jaminan Hari Tua Jaminan Kematian

HUBUNGAN RESIKO & JAMINAN SAKIT HAMIL BERSALIN CACAT HARI TUA KEMATIAN PHK JKK JPK JHT JKM   RESIKO JAMINAN

PKJ - P’USH TASPEN 3.25 - Lumpsum PT TASPEN PNS PEMKES 2.00 APBN Medis PT ASKES PN PENSIUN 4.75 APBN Berkala seumur hdp PT TASPEN - Lumpsum PT ASABRI ASABRI 3.25 JAMSOS ABRI PEMKES 2.00 APBN Medis DEPHANKAM PENSIUN 4.75 APBN Berkala seumur hdp PT ASABRI - 0.24-1,74 JKK Ganti Biaya Ganti Rugi PT JAMSOSTEK JHT 2.00 3.70 Lumpsum Berkala PT JAMSOSTEK PEKERJA SWASTA - Lumpsum PT JAMSOSTEK JKM 0.30 JPK - 3.00 Medis PT ASTEK 6.00