SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lukito Edi Nugroho Program S2 Magister Teknologi Informasi
Advertisements

McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2008, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc.
M. Amin Nugroho Siahaan, SE, MSi
Administrasi Pelayanan Publik
Assalamualaikum wr.wb. Auliya Putri Nichasella Wahyudha Kahfi Mochammad Aburizal Bakri Irfan Nurcahyo Utomo Silvanus Adimanto.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK : • PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
Manajemen Pendidikan Oleh : Ira Maya Tri . M K
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
KUALITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK
Birokrasi dan Pelayanan Publik
REGULASI PELAYANAN PUBLIK: PRAKTEK DAN PENYELENGGARAANNYA
12 Juni 2010 INSTALASI FARMASI RS Bethesda PE Wardani
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jürgen Habermas (18 Juni, 1929, Düsseldorf)18 Juni1929Düsseldorf.
Entrepreneurship 6, Universitas Ciputra, 2012 G lobal Business Leader Tim Kurikulum E-6.
Governance Regulation and Corporate Governance
KEBIJAKAN PUBLIK SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA.
SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
NEW PUBLIC MANAGEMENT SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA.
ISU DAN TREND PEMIKIRAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MODERN
Drs. Surjadi.M.Si-Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim
THE NEW PUBLIC ADMINISTRATION
PENTINGNYA STANDAR ETIKA PELAYANAN PUBLIK BAGI PEJABAT OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN PENCAPAIAN.
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
E-Government E-Governance
The New Public Service.
STUDI PELAYANAN PUBLIK
Konsep Dasar MATERI - 1.
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
KONSEP ELECTRONIC GOVERNMENT
PENGUKURAN KINERJA LAYANAN PUBLIK
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
Bentuk Bisnis Perusahaan Perseorangan (Proprietorship)
Bentuk Bisnis Perusahaan Perseorangan (Proprietorship)
Pertemuan 10 Mengukur Kualitas Pelayanan
MANAJEMEN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DAN PRIVAT
Perkembangan Paradigma Birokrasi
PELAYANAN PRIMA Disajikan oleh: Ir. Slamet Sugiharto, MURP
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Pengertian e-Government
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
Pertemuan 15 Citizen’s Charter.
SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (SEPPIA)
Pengukuran Kinerja Pelayanan
Paradigma Administrasi Publik
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
Komputer dan Pemerintahan
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
DIKLAT PELAYANAN PRIMA
APLIKASI SIBER DI BIDANG PEMERINTAHAN
TUGAS INDIVIDU Manajemen Pelayanan Publik
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
DINAMIKA KELOMPOK & PELAYANAN PUBLIK
STUDI KASUS PELAYANAN PRIMA NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
Bentuk Bisnis Perusahaan Perseorangan (Proprietorship)
Bentuk Bisnis Perusahaan Perseorangan (Proprietorship)
Public sector and privat sector
Bentuk Bisnis Perusahaan Perseorangan (Proprietorship)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
Bentuk Bisnis Perusahaan Perseorangan (Proprietorship)
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Transcript presentasi:

SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA NEW PUBLIC SERVICE SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA

New Public Service GOVERNMENT SHOULDN’T BE RUN LIKE A BUSINESS, IT SHOULD BE RUN LIKE A DEMOCRACY

New Public Service SERVE CITIZEN,NOT CUSTOMER SEEK THE PUBLIC INTEREST VALUE CITIZEN OVER ENTREPRENEURSHIP THINK STRATEGICALLY ACT DEMOCRATICALLY

New Public Service RECOGNIZE THAT ACCOUNTABILITY IS NOT SIMPLE SERVE RATHER THAN STEER VALUE PEOPLE NOT JUST PRODUCTIVITY

NEW PUBLIC SERVICE PARADIGM MELAYANI WARGA MASYARAKAT BUKAN PELANGGAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PUBLIK LEBIH MENGHARGAI WARGA NEGARA DARIPADA KEWIRAUSAHAAN BERFIKIR STRATEGIS & BERTINDAK DEMOKRATIS MENYADARI BAHWA AKUNTABILITAS BUKAN SESUATU YANG MUDAH MELAYANI DARIPADA MENGENDALIKAN MENGHARGAI ORANG, BUKANNYA PRODUKTIVITAS SEMATA

KRITERIA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. KEPMENPAN NO. 25/2004 “PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH” : KESEDERHANAAN KEJELASAN KEPASTIAN DAN KETEPATAN WAKTU AKURASI TIDAK DISKRIMINATIF BERTANGGUNG-JAWAB KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA KEMUDAHAN AKSES KEJUJURAN KECERMATAN KEDISIPLINAN, KESOPANAN, KERAMAHAN KEAMANAN, KENYAMANAN. [RISFAN MUNIR, EX PUBLIC SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST, LOCAL GOVERNANCE SUPPORT PROGRAM, LGSP-USAID]