HASIL DESK DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYEDIAAN AIR MINUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN SYSTEM INTERRELATIONSHIP MODEL.
Advertisements

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PROGRAM QUICK WINS MP3KI TAHUN 2013 BIDANG PERUMAHAN SWADAYA
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
Kementerian Perumahan Rakyat
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
Kementerian Perumahan Rakyat
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Maksud  Menyampaikan informasi yang aktual secara langsung kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
HARI 1. RAPAT KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014 WILAYAH SUMATERA 1 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Selamat Datang.
KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
Disiapkan oleh Kabid Penyediaan Prasarana dan Sarana Rusun dan Rutak
Kelompok 11 Mia Amelia ( ) Fika Fujianti Putri ( ) Kadoh Puspa ( )
Kementerian Perumahan Rakyat
1 Kendala : 6 X X 2 + X 3
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
1 Sistim Pembiayaan Pertemuan 05 Matakuliah: R0322/ Pengantar Real Estat Tahun: 2006.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Deputi Bidang Pengembangan Regional
Undang-Undang bidang puPR
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
PROGRAM SATU JUTA RUMAH
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
Peran Media terkait Program Sejuta Rumah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM INFORMASI RUMAH SWADAYA (SIRuS) BSPS 2016
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
Undang-Undang bidang puPR
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 2 Tahun 2007
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
MEKANISME PELAKSANAAN
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MONITORING, PELAPORAN DAN RKTL
Materi : MONITORING, PELAPORAN DAN RKTL
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
Kajian Teori Perumahan dan Pemukiman. Pengertian Rumah Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
Kebijakan dan Strategi
Jakarta, 1 November 2018 Direktorat Pengawasan BUMD
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA
Akses Jalan Menuju Kuala Enok (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015) Akses Jalan Menuju Kuala.
TATA CARA INSTAL APLIKASI KLINIK RUMAH INDONESIA
E-RKAS VERSI 1.15 PENGENALAN APLIKASI
EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

HASIL DESK DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN dalam rangka: RAKONREG KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Bali, September 2014

CATATAN HASIL DISKUSI DALAM DESK Kebutuhan masyarakat terhadap rumah dengan KPR FLPP masih tinggi, terutama bagi PNS di daerah Kabupaten/Kota pemekaran; Keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah menjadi kendala dalam penyaluran rumah dengan KPR FLPP; Masih banyak Kabupaten/ kota yang belum mendapat informasi mengenai FLPP; Skim KPR Swadaya diperlukan di Provinsi NTT dan Bali, mengingat banyak MBR yang telah memiliki lahan namun masih kesulitan untuk akses terhadap pembiayaan pembangunan rumah; Informasi terkait pemanfaatan dana Taperum belum dipahami oleh PNS.

REKAPITULASI RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHN FLPP TAHUN 2015

TERIMA KASIH