HASIL DISKUSI KELOMPOK PTK PAUD

2014

ASPEK KOMPETENSI IMPLEMENTASI MASALAH Diklat berjenjang untuk guru pendamping 385.304 orang PTK yang menunggu untuk didiklat, diklat baru 7,6% nya TOT dari berbagai sumber (APBN, APBD, CSR) QC dari pedoman penyelenggaraan diklat Diklat teknis mendongen bagi pemenang apresiasi Belum ada Diklat buat Pengelola E-training sebagai satu solusi keterbatasan anggaran Dilakukan sesuai NSPK/pedoman diklat berjenjang (pola 48 jam dan 200 jam) Ada Petugas Lapangan (Himpaudi, IGTKI) Keabsahan metode e-training (ada penelitian dari PT) IGTKI : Pembinaan dari narasumber ex; Arif Rahman , Huges dll untuk melakukan pembinaan kompetensi guru Diklat Berjenjang.dapat bantuan untuk implementasi K-13 untuk 7 Propinsi Pola diklat di daerah 3 hari, belum bisa 48 jam sesuai direktorat

ASPEK KUALIFIKASI IMPLEMENTASI MASALAH Bantuan pendidikan S1 Bantuan Pendidikan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Di UT dirasakan sulit untuk mencapai 2,75 Diklat Konversi Ditemukan kasus tahun I pertama dapat bantuan, tahun berikutnya tidak

ASPEK PENGHARGAAN IMPLEMENTASI MASALAH IGTKI : Porseni, swadaya ...yang dilombakan materi pengajaran TK, pemenang didokumentasi dalam CD untuk menunjukan metode pengajaran : (lebih dari 33 lagu anak, permainan) Masukan: Sekiranya ada dana bantuan dari pemerintah Porseni dihadiri 3225 orang, talkshow dengan melibatkan unsur akademi, birokrat DIREKTORAT : Gupres, Apresiasi, UU guru dan Dosen ttg penghargaan berupa aneka tunjangan bagi guru TK dan insentif bagi Pendidik PAUD. Team Verifikator ada di tiap kab/kota sampai tanggl 2 Februari 2015 masih banyak pendidik PAUD belum mencairkan dana insentifnya Tahun 2014 telah dikembangkan penyaluran aneka tunjangan dan insentif dengan mekanisme pencairan melalui bank penampung dan penggunaan virtual account Guru kurang meyukai mekanisme ini karena pencairan mesti mendatangi BRI secara langsung prioritas utama dalam pemberian insentif bagi pendidik PAUD Non PNS dan dari daerah 3T tidak semua propinsi menyalurkan honor verifikator yang telah di dekonkan pada waktunya

ASPEK PENGHARGAAN IMPLEMENTASI MASALAH Perbedaan bidang yang menangani verifikasi data penerima insentif ini juga menjadi salah satu persoalan dalam penyaluran dana insentif Pendidik PAUD Kewenangan provinsi dinas pendidikan Prov. lemah karena dinas pendidikan kab/kota merasa insentif yang diterima berasal dari pusat Peranan HIMPAUDI dan organisasi mitra lain sangat diharapkan dalam memverifikasi data penerima. Kemendagri tidak mengizinkan pembayaran insentif bagi team verifikator

2015

ASPEK KOMPETENSI Rencana/Masukan mekanisme, strategi penyelenggaraan dimana kepanitiaan berasal dari daerah dan Pusat mengontrol jaanya kegiatan panitia dari dinas, peserta dinas,narasumber pusat, konsumsi dinas, pembiayaan semua daripusat dan proses pelaksanan dari dinas. Bantuan bansos untuk orsosmas di harapkan untuk tahun 2015 dapat terus dilanjutkan Diklat untuk Tenaga Kependidikan PAUD

ASPEK KUALIFIKASI Meningkatkan kuantitas rogram konversi. RENCANA/MASUKAN Meningkatkan kuantitas rogram konversi. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi diperluas termasuk dengan Univ Terbuka. Masukan meninjau syarat IPK dari 2,75 menjadi 2,50 Meninjau kembali PermenPAN RB ttg kualifikasi S1

ASPEK PENGHARGAAN RENCANA/MASUKAN Pertimbangkan kembali juknis terkait dengan tidak boleh ikutnya gupres bagi juara 1,2, dan 3 tidak boleh ikut selama 5 tahun Bantuan biaya penyelenggaran apresiasi bisa digunakan untuk TC atau transport peserta Kuota Pendidik PAUD menerima insentif sama dengan tahun 2014 yaitu 21.200 orang Meminta untuk insentif dicairkan 2X dalam setahun

KESIMPULAN Jumlah PTK masih banyak yang belum tersentuh diklat dengan kendala dana pembiayaan diklat, inisiatif daerah untuk diklt berjenjang mandiri. Kondisi geografis yang membutuhkan biaya tinggi. Salah satu solusi e training diertimbangkan untuk memecahkan permasalahan Pemberdayaan gugus PAUD Terpadu, memaksimalkan peran Tutor Kunjung PAUD , Memaksimalkan peran tenaga yang sudah dilatih untukmenjamin kuaitas diklat, memaksimalkan koordinasi dinas dengan dinas propinsi, mitra terkait, UPT, UPTD dan direktorat