KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL OLEH : DEDY ARFIYANTO SE,MM.

SEJARAH WTO World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan di negaranya masing-masing.

Sebelum berdirinya WTO masih banyak perundingan yang dilakukan dalam rangka memujudkan perjanjian multilateral berkaitan dengan perdagangan antara lain: 1.   Tahun 1947-1948: Pada tahun 1947 di Geneva diadakan perundingan perumusan perjanjian GATT yang menetapkan penurunan 45.000 jenis tarif dengan nilai 10 miliar dolar AS. Perundingan ini diikuti 23 negara.

2.      1949: Pada tahun 1949 di Kota Annecy berlangsung perundingan yang lebih dikenal sebagai “Perundingan Annecy”. Dalam perundingan kali ini, telah disepakati untuk meratifikasi 5000 jenis tarif yang diikuti 33 negara. 3.      1950-1951: Pada periode ini berlangsung “Perundingan Torquay” yang diselenggarakan di Kota Torquay dimana disepakati untuk meratifikasi 5,500 jenis tarif yang diikuti oleh 34 negara. 4.      1955-1956: Pada periode ini berlangsung “Perundingan Jenewa” yang diselenggarakan di Kota Jenewa di mana disepakati untuk meratifikasi sejumlah jenis tarif dengan nilai perdagangan sejumlah 2,5 miliar dolar AS, yang diikuti oleh 34 negara.

5.      1960-1961: Pada periode ini berlangsung Perundingan yang lebih dikenal sebagai “Putaran Dillon”, yang diselenggarakan di Kota Jenewa, putaran GATT kali ini diikuti oleh 45 negara yang menghasilkan kesepakatan untuk meratifikasi 4.400 jenis tarif dengan nilai perdagangan sejumlah 4,9 miliar dolar AS, yang diikuti oleh 34 negara. 6.      1964-1967: Putaran GATT kali ini lebih dikenal sebagai “Putaran Kennedy”, yang diselenggarakan di Jenewa. Perundingan ini menyepakati penurunan sejumlah jenis tarif dengan nilai perdagangan sejumlah 40 miliar dolar AS dan kesepakatan anti-dumping yang diikuti 48 negara.

7.     1973-1979: Putaran GATT yang lebih dikenal sebagai “Putaran Tokyo”, Jepang dengan menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain; ratifikasi sejumlah jenis tarif dan non-tarif dengan nilai perdagangan sejumlah 155 miliar dolar AS. Perundingan kali ini diikuti oleh 99 negara. 8.      1986-1988: Dalam periode ini, negara-negara peserta mengadakan perundingan di Jenewa berdasarkan mandat Deklarasi Punta Del Este. Perundingan kali ini tidak hanya membahas peratifikasian tarif dan non-tarif sejumlah komoditas, namun juga telah membahas bidang jasa dalam perdagangan dunia.

9. PUTARAN URUGUAY 10. PUTARAN DOHA

AGENDA LIBERALISASI PERDAGANGAN Agenda utama liberalisasi perdagangan adalah mereduksi hambatan perdagangan (trade barriers) baik untuk barang, jasa, hak milik intelektual maupun investasi. Dalam perjalanannya, konsep globalisasi tersebut mengalami perubahan dengan terbentuknya kelompok perdagangan berdasarkan kedekatan wilayah (integrasi regional) atau berdasarkan skala ekonomi.

KENDALA INDONESIA DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS Menurut World Economic Forum, beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya dayasaing industri di tingkat mikro diantaranya : Buruknya infrastruktur, Buruknya institusi dan kelembagaan pemerintah dan swasta terkait dengan pelayanan publik, Inefisiensi pasar barang industri, Pendidikan dan keahlian tenaga kerja yang belum memadai, Efisiensi pasar tenagakerja yang rendah, Rendahnya kemampuan perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru, Perkembangan pasar keuangan yang belum mendorong perkembangan industri, Rendahnya inovasi dan penerapan teknologi tinggi yang efisien.

Berdasarkan Industrial Development Report tahun 2011, industri manufaktur Indonesia mengalami penurunan peringkat daya saing dari 40 pada tahun 2005 menjadi peringkat ke-43 pada tahun 2009. Daya saing Indonesia yang diukur dengan indeks daya saing kinerja industri (Competitiveness Industrial Performance) masih di bawah negara-negara ASEAN, seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina.

3 TIGA KEBIJAKAN YG PENTING PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERDAGANGAN LUAR NEGERI PERDAGANGAN DALAN NEGERI INVESTASI RIIL

PERDAGANGAN LUAR NEGERI KOMITMEN INDONESIA TERHADAP SEJUMLAH BLOK PERDAGANGAN : WTO APEC ( NEGARA MAJU ANGGOTA APEC TAHUN 2010 , NEGARA BERKEMBANG ANGGOTA APEC TAHUN 2020 ). ASEAN TAHUN 2015 EPA ( ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) DENGAN JEPANG TAHUN 2006 KEK ( KAWASAN EKONOMI KHUSUS ) DENGAN SINGAPURA

KAITAN KEBIJAKAN PLN DG KEBIJAKAN LAINNYA KEBIJAKAN TEKNOLOGI & PENDIDIKAN KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN INDUSTRI KEBIJAKAN PERBANKAN KEBIJAKAN PLN KEBIJAKAN HUKUM KEBIJAKAN SEKTOR 2 TRADABLE LAINNYA KEBIJAKAN PERBURUAN KEBIJAKAN INVESTASI KEBIJAKAN ENERGI KEBIJAKAN PERTANIAN

PERDAGANGAN DALAM NEGERI PERMASALAHAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI : INFRASTRUKTUR DAN LOGISTIK BARANG SELUNDUPAN / IMPOR ILEGAL PERSAINGAN DISTRIBUSI HAMBATAN – HAMBATAN PDN LAINNYA.

INFRASTRUKTUR DAN LOGISTIK TANTANGAN YANG DIHADAPI INDONESIA : MEMPERBAIKI SEMUA INFRASTRUKTUR YANG RUSAK, SEPERTI JALAN – JALAN RAYA YANG BERLUBANG DAN BERGELOMBANG DAN YANG SEBAGIAN HANCUR KARENA TANAH LONGSOR DALAM WAKTU SINGKAT. MEMBANGUN JALAN TOL, JALAN KERETA API KE PELABUHAN. MENINGKATKAN AKSELERASI LISTRIK.

BARANG SELUNDUPAN KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH : KETERBATASAN KAPAL PATROLI SDM DANA OPERASI

PERSAINGAN UU RI NO 5 TH 1999 menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b)mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c )mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d ) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

FAKTA DI INDONESIA MENJAMURNYA PASAR RITEL DI INDONESIA SEPERTI ; SUPERMARKET,MINIMARKET,PUSAT GROSIR , HIPERMARKET DI INDONESIA

DISTRIBUSI PERMASALAHAN DI INDONESIA : SISTEM JARINGAN KOLEKSI DAN DISTRIBUSI NASIONAL MASIH LEMAH, KARENA BELUM TERINTEGRASINYA SISTEM PERDAGANGAN DI TIGA TINGKATAN PASAR ( PENGUMPUL ,ECERAN DAN GROSIR ),SERTA MARAKNYA BERBAGAI PUNGUTAN DAN PERATURAN DI TINGKAT DAERAH AKIBAT PENYELENGGARAAN OTONOMI.

HAMBATAN – HAMBATAN LAINNYA ASPEK PERINGKAT KEMUDAHAN MELAKUKAN BISNIS 123 MEMULAI SUATU USAHA 168 BERURUSAN DENGAN LISENSI 99 MEMPEKERJAKAN PEKERJA 153 REGISTRASI PROPERTI 121 MENDAPATKAN KREDIT 68 MELINDUNGI INVESTOR 51 MEMBAYAR PAJAK 110 PERDAGANGAN LINTAS PERBATASAN 41 MENJALANKAN KONTRAK - KONTRAK 141 MENUTUP SUATU USAHA 136

INVESTASI RIIL ISU – ISU UTAMA INVESTASI RIIL DI INDONESIA EKONOMI BIAYA TINGGI KEPASTIAN USAHA / HUKUM RUU PENANAMAN MODAL SISTEM INSENTIF HARMONISASI PERATURAN KELEMBAGAAN ( FASILITAS , PELAYANAN DAN PROMOSI ) DISTRIBUSI KEPABEANAN PERPAJAKAN PENGAMANAN PASAR